RI tak punya cadangan BBM, BPH Migas sebut tambahan satu hari butuh Rp 1 triliun

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas (Migas), Saryono Hadiwidjoyo, mengatakan saat ini belum ada cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran. Kepala BPH Migas, Fanshurullah Asa, menambahkan pihaknya ingin agar BPH Migas bisa menjadi seperti Perum Bulog.

2018-02-19 15:27:51

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas (Migas), Saryono Hadiwidjoyo, mengatakan saat ini belum ada cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran.

"Untuk cadangan BBM nasional BPH belum bisa menyediakan karena anggaran. Cadangan BBM nasional kita itu belum ada," ungkapnya di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/2).

"Melihat hal ini memang riskan apabila terjadi sesuatu. Jadi kendalanya adalah anggaran untuk bisa diprioritaskan," lanjut dia.

Dia pun menjelaskan, berdasarkan kajian Pemerintah dan PT Pertamina pada 2010 lalu, untuk menambah 1 hari cadangan BBM nasional butuh anggaran sekitar Rp 1 triliun.

"Kendalanya anggaran, sementara negara di dunia itu rata-rata sudah 90 hari. Kita masih 20 hari, (dan) itu operasional," ujar dia.

Dia menambahkan saat ini yang ada merupakan cadangan operasional PT Pertamina. "Dalam arti (cadangan BBM) pemerintah. Karena dalam hal ini (cadangan BBM) masih dari Pertamina yakni untuk 20-23 hari (ketersediaan jumlah cadangan BBM)," ungkap Saryono.

Jumlah cadangan itu pun masih di bawah negara lain seperti Jepang dengan cadangan BBM hingga 203 hari dan Amerika Serikat yang mencapai 7 bulan. "Kalau kita lihat secara dunia itu rata-rata 90 hari," kata dia.

Sementara itu, Kepala BPH Migas, Fanshurullah Asa, menambahkan pihaknya ingin agar BPH Migas bisa menjadi seperti Perum Bulog yang mampu memenuhi cadangan pangan nasional. "Jadi ini nanti (BPH) seperti Bulog, kalau Bulog kan di bidang pangan," ujar dia.

Menanggapi hal ini, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, cadangan BBM nasional memang dibutuhkan. Namun, tentu harus dikomunikasikan secara baik dengan pemerintah agar diprioritaskan.

"Saya kira kalau anggaran Rp 10 triliun masih bisa. Mungkin pemerintah menganggap ini belum prioritas. Kalau memang dianggap ini prioritas utama, jadi bagaimana meyakinkan (pemerintah) kalau ini prioritas," ujar politisi PAN ini.

Sebelumnya, Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Dito Ganindito menyebut apabila Indonesia memasuki era peperangan selama 5 hari berturut-turut, Indonesia akan kandas karena tidak memiliki BBM.

"Kita tidak punya cadangan nasional sama sekali. Artinya energi kita situasinya kritis, kita tidak punya cadangan nasional sama sekali. Yang disebut ketahanan energi itu kan mengamankan energi masa depan bangsa."

Plt Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) IGN Wiratmaja Puja mengakui kondisi ini menjadi kelemahan pemerintah. Maka itu, pihaknya mengklaim sedang membangun kilang di daerah Bontang dan Arun. Selain itu, pemerintah juga mengajak para investor untuk ikut dalam pembangunan ini.

"Kita tidak menyimpan itu kelemahan saya (pemerintah). Tangki-tangki bisa diperbaiki dan dibersihkan kita bisa gunakan," ujarnya.

Di samping itu, Wiratmaja sesumbar pemerintah bakal membangun kilang minyak di seluruh Indonesia. Sebab, pemerintah ingin ketahan energi menyebar hingga pelosok negeri.

"Jika kita sebar storage di mana-mana (dari Indonesia barat sampai timur), ketahanan energi kita yang maju," terangnya.

Baca juga:
Jumlah SPBU belum mencukupi, BPH Migas siapkan sub penyalur BBM satu harga
Pemerintah naikkan target distribusi BBM satu harga di 2018 menjadi 73 titik
Ketua MPR minta BPH jamin kedaulatan energi tingkatkan perekonomian RI
Baru bangun 2 dari target 18 pipa gas, ini penjelasan bos BPH Migas
Ini nasib perusahaan yang tak terpilih kelola jaringan gas suatu daerah
Dorong efisiensi distribusi gas, BPH Migas tunjuk 1 badan usaha pengelola per wilayah
Tak hanya BBM, pemerintah kaji penerapan gas satu harga di Indonesia

(mdk/bim)