RI Tetap Ramai Kunjungan Wisman, Meski Ada Travel Warning
Injourney angkat suara terkait peringatan perjalanan atau travel warning yang dirilis Pemerintah Australia bagi warganya yang akan melakukan perjalanan ke Indonesia. Menyusul, polemik larangan seks di luar nikah bagi penduduk lokal maupun pelancong yang dimuat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau Injourney angkat suara terkait peringatan perjalanan atau travel warning yang dirilis Pemerintah Australia bagi warganya yang akan melakukan perjalanan ke Indonesia. Menyusul, polemik larangan seks di luar nikah bagi penduduk lokal maupun pelancong yang dimuat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengatakan, hingga saat ini belum ada rencana pembatalan kunjungan turis asing ke Indonesia. Termasuk dari negara tetangga Australia meski pemerintah setempat telah merilis kebijakan travel warning.
-
Siapa yang menyampaikan pesan tentang Bangga Berwisata di Indonesia Saja? Sejalan dengan program pemerintah, yang bertema Bangga Berwisata di Indonesia Saja dimana yang disampaikan oleh Presiden RI pada saat Rakor dengan Kepala Daerah pada Tanggal 22 September 2022.
-
Kapan Wisata Perahu Kalimas diresmikan? Bertepatan dengan Hari Jadi Kota Surabaya ke-729, pada Selasa (31/5/2022) malam, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meresmikan wisata “Perahu Kalimas Reborn”.
-
Apa yang diharapkan dari pungutan wisatawan asing di Bali? Rektor Unud: Pungutan Wisman Harus Tingkatkan Kualitas Pariwisata Bali Babak baru pariwisata Bali akan dimulai pada 14 Februari 2024 nanti dengan penerapan pungutan bagi wisatawan asing yang masuk Bali. Terkait hal itu, Rektor Universitas Udayana Ngakan Putu Gede Suardana berharap, pungutan akan dibarengi dengan peningkatan kualitas pariwisata Bali.
-
Apa yang menjadi salah satu indikator bagusnya potensi wisata di Indonesia? “Dari awal tahun hingga awal bulan oktober ini data arus penumpang kami khususnya melalui kapal pesiar atau cruise cukup baik, penyebabnya banyak salah satunya adalah pelonggaran aturan kunjungan wisatawan asing dilakukan oleh pemerintah tahun ini". Ia menyebutkan, angka tersebut menjadi salah satu indikator bahwa potensi wisata di Indonesia khususnya di Pulau Bali cukup bagus, oleh karenanya dirinya meminta seluruh tim Pelindo di Pelabuhan Benoa terus bekerja keras untuk memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan dan mengembangkan fasilitas-fasilitas yang menunjang pariwisata.
-
Kenapa pungutan wisatawan asing di Bali perlu dilakukan? Suardana menyebut, pungutan pariwisata bisa menjadi harapan baru karena diharapkan adanya dana yang cukup untuk mengatasi berbagai masalah.
-
Bagaimana desa wisata ini dikelola? “Konsep pengembangan desa wisata di Kaduela dikelola secara mandiri dan melibatkan pemberdayaan masyarakat setempat sebagai kunci keberhasilan,” terang Iim
"Data yang terjadi di bandara kita, khususnya untuk kedatangan internasional tidak terjadi penurunan, tidak ada juga cancellation. Kita lihat banyak turis datang, biasa aja, normal saja gitu," ujar Dony dalam acara Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin (12/12).
Dony melanjutkan, travel warning yang dikeluarkan Pemerintah Australia juga harus disikapi secara bijak. Dia menilai, kebijakan tersebut bisa saja terkait persaingan industri pariwisata yang mulai pulih.
"Kompetitor kita banyak, mereka merebutkan juga. Misalnya, Australia jangan ke sini. Mereka pinginnya Australianya ke Vietnam, ke Thailand. (Pariwisata) Ini kan bisnis ya," ungkapnya.
Oleh karena itu, Injourney terus berbenah untuk meningkatkan daya saing industri Indonesia di tingkat dunia. Antara lain dengan meningkatkan pelayanan di bandara hingga perbaikan tata kelola destinasi wisata.
"Kita akan mengembangkan Grand Inna Malioboro, kita juga akan merenovasi Stasiun Tugu Jogja sebagai stasiun pariwisata," tutupnya.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) menegaskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan DPR tidak mempengaruhi kunjungan wisatawan mancanegara dan investasi di Indonesia. Sejumlah pasal memicu pro dan kontra serta kekhawatiran.
"Jika kita lihat data keimigrasian, khususnya kedatangan WNA melalui tempat pemeriksaan imigrasi laut, udara dan darat ke Indonesia dari 6-9 Desember 2022 naik secara signifikan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Widodo Ekatjahjana melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (11/12) seperti dikutip dari Antara.
Merujuk data tersebut, kata Widodo lagi, tidak ada korelasi antara pandangan yang mengatakan disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP akan menurunkan jumlah wisatawan asing serta investor serta pebisnis asing ke Indonesia.
Baca juga:
Australia Rilis Travel Warning, Injourney: Pariwisata RI Tak Semenakutkan Itu
Menparekraf Pastikan Ranah Privat Tetap Terjamin Meskipun KUHP Sudah Disahkan
VIDEO: Hotman Kritik Keras KUHP Baru Soal Hukuman Mati: Lahan Basah Buat Kalapas
Menkum HAM Sentil Pengacara Kondang soal Seks Bebas di KUHP: Kita Punya Adat
Tanggapi Pasal Zina UU KUHP, Gubernur Bali Jamin Tidak Ada Sweeping ke Turis
Ditjen Imigrasi: KUHP Baru Tak Pengaruhi Kunjungan Wisatawan dan Investasi