Said Didu: Pembangunan Infrastruktur Era Jokowi Banyak yang Tak Konsisten
Pembangunan infrastruktur Joko Widodo cenderung diambil secara tiba-tiba, dan tidak sesuai dengan konsep awal. Hal ini dia nilai sebagai bentuk inkonsistensi pemerintah.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengkritik proyek infrastruktur di masa Pemerintahan Joko Widodo. Beberapa proyek yang dia kritik mulai dari kereta cepat Jakarta-Bandung, pembangunan kilang minyak, hingga tol laut.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur Joko Widodo cenderung diambil secara tiba-tiba, dan tidak sesuai dengan konsep awal. Hal ini dia nilai sebagai bentuk inkonsistensi pemerintah. Proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung misalnya, dia mengatakan awalnya proyek tersebut sudah digagas oleh Jepang, kemudian malah digarap China.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Mengapa pembangunan IKN penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia? “Ibu Kota Nusantara diharapkan menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, mendukung transformasi ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045,” jelas Teni dalam sebuah sosialisasi.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Bagaimana Pramono Anung berencana untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Jakarta? "Itulah yang kita perbaiki, jadi kita memperbaiki dari hal kecil, yang baik-baik yang sudah dilakukan oleh para gubernur. Jadi tujuan saya adalah mempersatukan peninggalan para gubernur yang baik-baik ini," ucap dia.
-
Bagaimana Indonesia membangun konektivitas regional dalam mewujudkan transportasi berkelanjutan? Sebagai bagian dari komitmen ASEAN, Pemerintah Indonesia berusaha membangun konektivitas regional dan telah melibatkan diri dalam inisiatif seperti Indonesia-MalaysiaThailand Golden Triangle (IMT-GT) yang memiliki 36 proyek konektivitas senilai lebih dari USD 57 miliar.
"Tahu-tahu pindah ke China. Jadi begitu saja, ad hoc instan sehingga semua mengalami masalah di tengah jalan," kata dia, dalam diskusi, di Jakarta, Rabu (13/2).
Mantan Staf Khusus Menteri ESDM ini, pemerintah pernah pernah berencana membangun kilang minyak. Namun hingga saat ini program tersebut belum juga terealisasi.
"Energi ini di awal pemerintahan getol sekali membangun kilang minyak untuk mewujudkan kemandirian energi. Di tengah jalan berbelok. Saya enggak tahu,"
"Inkonsistensi menyebabkan banyak hal gagal," tegasnya.
Tol laut juga mendapat sorotan. Program yang digadang-gadang pada masa kampanye Presiden Jokowi tersebut, kata dia, kini tak begitu lagi terdengar.
"Dulu kita terhipnotis akan terjadi tol laut, yang ada malah banyak meresmikan tol darat. Inkonsistensi kebijakan jangka panjang ini yang akan buat rumit ke depan," tandasnya.
Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo–Ma’ruf Amin, Taufik Basari mengatakan bahwa setiap kebijakan pemerintah tentu bakal mendapatkan tanggapan baik itu positif maupun negatif.
Namun, menurut dia, yang paling penting adalah bagaimana dampak kebijakan tersebut terhadap kehidupan masyarakat. "Capaian pemerintah bisa dilihat negatif dan positif, tapi yang paling penting melihat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah selama ini. Masih tinggi, sekitar 70 persen," ujar dia.
Jokowi kata dia, akan terus mendorong upaya pemerataan pembangunan, termasuk penyediaan energi yang merata bagi masyarakat.
"Ada beberapa capaian yang menarik kita diskusikan. Soal bagaimana terkait energi, visinya pak jokowi sampai pelosok mendapat pasokan listrik yang baik. Itu kan visi, selama ini berpusat di Jawa, tapi bagaimana mewujudkan sila kelima pancasila," tandasnya.
Baca juga:
Tak Hanya Capaian, Jokowi Diminta Jelaskan Manfaat Pembangunan Infrastruktur
Pembangunan Infrastruktur Jokowi Dikritik Tak Diimbangi Pembangunan Wilayah
OSO Tegaskan Jokowi Identik dengan Pembangunan Infrastruktur
Ditanya Jalan oleh Jokowi, Kadis Boven Digoel Papua Jawab Belum Mulus
Kubu Prabowo Beberkan Proyek Infrastruktur Jokowi yang Terancam Mangkrak
Target Rampung 2019, Pengerjaan Tol Balikpapan-Samarinda Capai 85,7 Persen