Sebelum Dibawa ke Sidang Paripurna, Sri Mulyani Akui RAPBN 2025 Sudah Dapat Lampu Hijau dari Prabowo-Gibran
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut RAPBN 2025 telah mendapat persetujuan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menyetujui berbagai situasi ekonomi makro yang akan memengaruhi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.
Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo dengan pembahasan rencana kerja Pemerintah, Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2025 di Kantor Presiden Jakarta.
"Kami hari ini sudah mendapatkan persetujuan dari presiden dan wakil presiden terpilih mengenai situasi makro yang kita baca yang mempengaruhi APBN 2025," kata Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta, Senin (5/8).
Melansir dari Antara, Sri Mulyani menjelaskan RAPBN Tahun 2025 disusun oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin, serta para menteri Kabinet Indonesia Maju.
Dalam hal ini pemerintah sudah mulai menyusun RAPBN 2025 dengan berbagai asumsi ekonomi makro, baik dari sisi global dan nasional.
Asumsi penyusunan RAPBN 2025 ini, kata Sri Mulyani, telah dilaporkan dan mendapat persetujuan dari presiden dan wakil presiden terpilih.
Sejumlah situasi ekonomi yang akan memengaruhi rancangan APBN Tahun 2025, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga dari surat berharga negara, nilai tukar rupiah, harga minyak, lifting minyak dan lifting gas dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
Bendahara negara itu menegaskan sampai saat ini, proses transisi pemerintahan berjalan sangat baik. Tak hanya itu komunikasi antara Presiden Jokowi-presiden terpilih juga intens.
"Komunikasi berjalan intens antara pemerintah sekarang dengan pemerintah presiden terpilih dan wapres terpilih dan juga mengenai program-program detil juga sudah mulai kita tampung dan nanti akan dituliskan dalam nota keuangan," kata Sri Mulyani.
Menkeu menambahkan saat ini para menteri tengah memfinalkan arahan Presiden Jokowi dan presiden terpilih untuk penyusunan RAPBN 2025.
Sebagai informasi, Nota Keuangan dan Rancangan APBN 2025 akan dibacakan Presiden Jokowi pada Sidang Paripurna DPR-MPR. Biasanya sidang tersebut dilakukan pada 16 Agustus atau sehari sebelum puncak peringatan HUT RI setiap tahunnya.
Nota keuangan merupakan dokumen rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara. Posisi nota keuangan sangat penting dan menyita perhatian publik karena berisikan rencana kebijakan pemerintah di masa depan.
Secara umum nota keuangan dibedakan dalam 2 jenis yakni RAPBN dan nota keuangan untuk RAPBN-P.