Sepanjang 2018, KPPU Catat Total Denda Pelanggaran Persaingan Usaha Capai Rp 38,2 M
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencatat total denda pelanggaran persaingan usaha mencapai sekitar Rp 38,2 miliar pada 2018. Denda ini berasal dari sekitar 14 putusan perkara gabungan dari 2017 hingga 2018. Selama 2018, KPPU telah melakukan pemeriksaan sebanyak 23 perkara.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencatat total denda pelanggaran persaingan usaha mencapai sekitar Rp 38,2 miliar pada 2018. Denda ini berasal dari sekitar 14 putusan perkara gabungan dari 2017 hingga 2018.
Ketua KPPU Kurnia Toha mengatakan, selama 2018, KPPU telah melakukan pemeriksaan sebanyak 23 perkara untuk perkara dengan register tahun 2018 selain perkara yang masih berjalan dari tahun 2017 sebanyak 11 perkara.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Bagaimana KPU mengawasi jalannya pemilihan? Sebagai penyelenggara, KPU bertugas untuk mengawasi jalannya pemilihan agar sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Mereka harus memastikan bahwa semua proses pemilihan dilakukan secara adil dan transparan, serta menangani pelanggaran yang mungkin terjadi.
-
Data apa yang bocor dari situs KPU? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, data yang bocor dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan data DPT.
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
"Komposisi perkara dengan register 2018 tersebut adalah 2 perkara dugaan kartel, 3 perkara dugaan keterlambatan notifikasi merjer akuisisi dan 1 perkara dugaan praktek monopoli. Sebanyak 17 perkara adalah dugaan persekongkolan tender," ujar Kurnia di Kantor KPPU, Jakarta, Jumat (28/12).
Selama 2018, tercatat 6 putusan KPPU diperkuat oleh Hakim Pengadilan Negeri. Sementara, terdapat 5 putusan KPPU yang dibatalkan oleh Hakim Pengadilan Negeri. Di tingkat kasasi, selama 2018, terdapat 3 putusan KPPU yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung dan 3 putusan KPPU yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung.
"Upaya pencegahan, seIama 2018, KPPU telah mengirimkan 11 saran pertimbangan kepada pemerintah dengan rincian antara lain kebijakan distribusi barang, kebijakan perfilman, kebijakan pengendalian lalu lintas jalan berbayar elektronik (ERP)," jelas Kurnia.
Selain pencegahan dan penegakan hukum, KPPU juga terus memantau proses amandemen UU No. 5 Tahun 1999 mengenai pengawasan usaha. Saat ini, telah memasuki tahap akhir pembahasan antara Pemerintah dengan DPR.
"Apabila amandemen ini dapat diselesaikan awal tahun 2019, tentunya KPPU memiliki banyak pekerjaan rumah untuk melakukan sosialisasi. Diseminasi dan sekaligus menyiapkan berbagai instrumen pendukung pelaksanaan undang undang hasil amandemen nantinya," tandasnya.
Baca juga:
UU Antimonopoli akan Direvisi, Misbakhun Inginkan Independensi KPPU Terjaga
KPPU Usut Kenaikan Harga Pangan Jelang Natal dan Tahun Baru 2019
KPPU: Harga Pangan Terus Gerus Daya Beli Konsumen Karena Praktik Kartel
KPPU Denda Sari Roti Rp 2,8 Miliar
KPPU Medan curigai ada kartel di balik tingginya harga telur ayam
KPPU: UU larangan praktik monopoli harus diubah, ini alasannya
Mendag Enggar sebut harga pakan ayam tinggi buat telur mahal