Sri Mulyani akui kantongi nama pegawai Kemenkeu mencurigakan
Dia menambahkan, selama ini IBI secara aktif telah melakukan kerja sama dengan KPK dalam memberantas praktik korupsi di lingkungan Kemenkeu. Sehingga, Sri akan mencopot pegawainya dari posisi atau jabatannya jika terbukti melakukan praktik penyimpangan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui telah mengantongi data para pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang terindikasi melakukan praktik penyimpangan. Hal ini menyusul kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan HS, pejabat Direktorat Jenderal Pajak.
"KPK dan Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) Inspektorat Jenderal Kemenkeu sudah punya profiling aparat-aparat yang punya tingkah laku atau kecenderungan yang dianggap mencurigakan," kata Sri di Jakarta, Rabu (23/11) malam.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Siapa yang meminta KPK untuk mengusut dugaan pembocoran informasi OTT? Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, menyebut jika pihaknya mendukung penuh KPK untuk mengungkap indikasi tersebut.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.
-
Kapan Nawawi Pomolango dilantik sebagai Ketua KPK sementara? Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara Nawawi Pomolango berpose sesaat sebelum memberi keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/11/2023). Sebelumnya Presiden Joko Widodo, melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara.
Dia menambahkan, selama ini IBI secara aktif telah melakukan kerja sama dengan KPK dalam memberantas praktik korupsi di lingkungan Kemenkeu. Sehingga, Sri akan mencopot pegawainya dari posisi atau jabatannya jika terbukti melakukan praktik penyimpangan.
Bukan hanya itu, dia juga tidak akan segan-segan menghapus suatu unit tertentu, jika pegawai di dalamnya terbukti melakukan penyimpangan. Dengan demikian, dia berharap agar seluruh pejabat dan staf di Kemenkeu bisa saling menjaga komitmennya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.
"Kita lihat dari sisi unit tersebut apakah ada pola-pola yang sama. Dan kami sudah lakukan seperti di Ditjen Bea Cukai kalau beberapa fungsi yang dianggap kerawanan dan bahkan mulai ada masukan-masukan (soal penyimpangan) dari masyarakat kami langsung menindaklanjuti," imbuhnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap salah seorang pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. KPK juga menyita uang yang diduga digunakan untuk pengurangan pajak dari seorang wajib pajak.
Baca juga:
Menkeu akui OTT pejabat pajak lemahkan kepercayaan pada DJP
Follow the suspect, KPK bakal periksa Dirjen Pajak
OTT pegawai pajak, KPK geledah empat lokasi sekaligus
Usai kasus OTT, Sri Mulyani tulis 'surat cinta' ke pegawai Kemenkeu
Main mata pejabat Ditjen Pajak dengan pengusaha
Ekspresi penyuap Kasubdit Ditjen Pajak saat ditahan KPK
Ini pejabat Ditjen Pajak yang tertangkap tangan KPK