Stok surplus, DPR sesalkan keputusan pemerintah impor bawang merah
"Katanya kita percaya, data Badan Pusat Statistik (BPS) bawang merah surplus."
Anggota Komisi IV DPR-RI Andi Akmal Pasaludin menyesalkan keputusan pemerintah mengimpor bawang merah. Kebijakan itu dinilai merugikan petani.
"Oh iya itu kan hasil rapat terbatas kabinet dalam hal ini Menteri Rini dapat tugas melakukan impor lewat Perum Bulog," Kata Andi, di Jakarta, Sabtu (28/5).
-
Kapan harga bahan pangan di Jakarta terpantau naik? Situs Badan Pangan Nasional (Bapanas) per Rabu 21 Februari 2024 pukul 13.00 WIB menunjukkan kenaikan harga beberapa bahan pangan, terutama beras dan cabai rawit merah.
-
Kenapa bisnis baju bekas impor dilarang di Indonesia? Presiden Jokowi mengungkapkan bisnis baju bekas impor ilegal sangat mengganggu industri tekstil dalam negeri.
-
Mengapa harga kedelai impor kembali mengalami kenaikan? Harga kedelai impor kembali mengalami kenaikan dan berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah.
-
Di mana harga bahan pangan di pantau? Situs Badan Pangan Nasional (Bapanas) per Rabu 21 Februari 2024 pukul 13.00 WIB menunjukkan kenaikan harga beberapa bahan pangan, terutama beras dan cabai rawit merah.
-
Kenapa ekspor telur ke Singapura bisa menjadi bukti keberhasilan Indonesia di pasar dunia? Singapura menjadi salah satu negara dengan standar mutu dan keamanan pangan yang tinggi, sehingga ekspor ini menjadi salah satu keberhasilan Indonesia di pasar dunia.
-
Bagaimana Kemendag memfasilitasi eksportir Indonesia di pameran EIM? “Kemendag memfasilitasi puluhan eksportir Indonesia untuk memamerkan produk-produk potensial melalui pameran EIM agar pangsa pasar produk Indonesia di negara Meksiko semakin luas,” tambahnya.
Padahal, menurut Andi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, stok bawang merah masih dalam kategori surplus. Menurutnya ada kegagalan sistematis dalam rantai distribusi bawang merah.
"Ini kan jadi tidak ketemu, datanya dimana. Katanya kita percaya Badan Pusat Statistik (BPS) surplus. Masih kita nggak percaya diri, berarti ada masalah disini," tuturnya.
Permasalahan tersebut, menurut Andi, terletak di koordinasi antarinstansi pemerintah. Dalam hal ini, Perum Bulog dan Kementerian Pertanian.
"Jelas ini kegagalan pemerintah, tidak memiliki koordinasi yang baik antar instansinya. Jangan-jangan karena fee-nya menarik," ujarnya.
Berdasarkan catatan Kementerian Pertanian, produksi bawang merah nasional mencapai 241.600 ton. Ini di atas kebutuhan nasional sebesar 175.600 ton.
(mdk/yud)