Subsidi BBM dicabut, pemerintah seharusnya bisa hapus utang asing
Pemerintah seharusnya bisa menghentikan pembiayaan proyek dari skema utang asing.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) serta menaikkan target penerimaan pajak. Namun, hal ini terancam sia-sia karena penggunaan dana tersebut salah satunya untuk pembayaran utang pemerintah.
Per Febuari 2015, Bank Indonesia (BI) mencatat utang asing publik (pemerintah dan bank sentral) mencapai USD 134,8 miliar atau setara Rp 1.730 triliun. Ketua Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan mengungkapkan bisa saja pemerintah menggunakan ruang fiskal dari pencabutan BBM dengan peningkatan target penerimaan pajak untuk membayar utang luar negeri.
"Bisa saja seperti itu. Tapi pertanyaannya apakah subsidi dihapus untuk bayar utang. Berarti rakyat disuruh berkorban. Begitu subsidi dicabut lalu dibayarkan untuk utang," ujar Dani saat dihubungi merdeka.com, Sabtu (18/4).
Pemerintah, lanjutnya, sebaiknya menghentikan penarikan utang sesuai janji masa kampanye Presiden Jokowi. Pasalnya, pemerintah telah memiliki ruang fiskal cukup lebar dari penghapusan BBM subsidi.
"Dalam konteks utang pemerintah harusnya proyek-proyek yang dibiayai utang dihentikan. Karena anggaran subsidi dicabut harusnya ada ruang yang bisa dibiayai," tuturnya.
Selain itu, dengan dinaikkannya target penerimaan pajak juga seharusnya bisa menambah daya dorong pembangunan infrastruktur. "Yang kedua dengan adanya target penerimaan pajak otomatis APBN kita punya potensi penerimaan yang cukup besar untuk biayai proyek yang dulu dibiayai utang," ucapnya.
"Intinya ini soal paradigma, niat. Apakah pemerintah mau terus menerus jadi korban eksploitasi korban internasional. Jadi kalau sudah ada spirit kedaulatan maka penggunaan utang itu bisa dialokasi ke yang benar," tandasnya.
Sebelumnya, BI mencatat utang asing (utang luar negeri/ULN) Indonesia pada Februari 2015 sebesar USD 298,9 miliar atau setara Rp 3.832 triliun. Angka ini menurun tipis dari posisi Januari 2015 yang sebesar USD 299,4 miliar atau setara Rp 3.838,4 triliun.
Dari sisi pertumbuhan, utang asing Indonesia per Februari, melambat. BI melihat pertumbuhan utang Februari tumbuh 9,4 persen secara year on year (YOY). Angka ini di bawah pertumbuhan pada Januari yakni sebesar 10,5 persen YOY.
Bank sentral juga mendetail bahwa total utang Indonesia tersebut, porsi paling besar masih dipegang oleh sektor swasta. Pada Februari, utang publik memegang porsi 45,1 persen atau sebesar USD 134,8 miliar dengan pertumbuhan 4,4 persen YOY. Sementara, utang swasta mencapai USD 164,1 miliar dengan pertumbuhan 13,8 persen YOY.
Baca juga:
Berutang capai Rp 3.832 T, KAU sebut Indonesia tengah dijajah
Singapura masih perkasa jadi pemberi utang terbesar Indonesia
BI catat utang asing Indonesia pada Februari Rp 3.832 triliun
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Bagaimana cara bank pemerintah berperan dalam mengatasi tantangan ekonomi? Selain itu, bank pemerintah juga seringkali memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan ekonomi, seperti mengelola krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor yang dianggap vital bagi pembangunan ekonomi.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
-
Apa penghargaan yang diraih Bank Jatim? Kali ini, bankjatim berhasil mendapat penghargaan gold rank dalam The Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2023.