Suharso Monoarfa Ditugaskan Jokowi Buat Peta Jalan Ekonomi
Pembicaraan Suharso dengan Presiden Jokowi juga menyinggung mengenai middle income trap.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa mengaku mendapat tugas untuk membuat peta jalan ekonomi dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo 2019-2024.
"Presiden meminta saya untuk menyiapkan road map bahkan waktu dekat mempresentasikan dalam sidang kabinet perdana dan untuk menjelaskan kepada kabinet mengenai hal itu," kata Suharso seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Apa yang dibicarakan Prabowo dan Surya Paloh mengenai jatah menteri di kabinet? "Saya kira Pak Prabowo pasti sudah punya rumusan sendiri yang itu sudah rumusan, itu sudah muncul pembicaraan antara ketua umum partai politik terutama yang di Koalisi Indonesia Maju," kata Doli, saat diwawancarai di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/4).
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Kapan 4 menteri Jokowi akan hadir di MK? Keempatnya dijadwalkan hadir di MK pada Jumat, 5 April 2024.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Suharso menjadi Plt Ketum PPP setelah Ketum PPP Romahurmuziy alias Rommy tersandung perkara korupsi di KPK. Suharso diketahui juga menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak 2015 hingga saat ini.
"Selebihnya membicarakan tentang ekonomi secara umum keadaan ekonomi global dan tentang ketenagakerjaan, industri, dan tentang riset teknologi, inovasi dan lainnya," tambah Suharso.
Pembicaraan Suharso dengan Presiden Jokowi juga menyinggung mengenai middle income trap. "Jadi bagaimana Indonesia bisa lepas dari tingkat pendapatan menengah yang rendah ini, ada satu istilah yang umum dipakai yang disebut middle income trap untuk mengategorikan negara-negara itu di mana dan juga mengukur sebuah negara A terhadap negara B, sesungguhnya kita sudah masuk ke middle income trap," ujar Suharso menjelaskan.
Meski sudah panjang berbicara dengan Presiden, Suharso tidak menjelaskan mengenai posisi persisnya di kabinet.
"Besok akan jelaskan Presiden tapi di perekonomian, tadi Presiden juga membahas ingin dibentuk segera badan otorita ibu kota baru pada akhir tahun ini," tambah Suharso.
Jokowi Panggil Orang ke Istana
Pada Senin (21/10), Presiden Jokowi sudah memanggil 11 orang ke istana kepresidenan. Mereka adalah Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, CEO dan pendiri Gojek Nadiem Makarim, Komisaris Utama NET Mediatama Televisi Wishnutama, pendiri Mahaka Group Erick Thohir, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.
Selanjutnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, mantan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo, Komisaris PT Adhi Karya Fajrul Rachman, dan staf khusus Mensesneg Nico Harjanto.
Presiden Joko Widodo akan mengumumkan susunan kabinet lengkapnya pada Rabu (23/10) pagi dan dilanjutkan dengan pelantikan pada hari yang sama.
Presiden Jokowi dalam media sosial resminya, susunan kabinet pemerintahan periode mendatang sudah rampung. Mereka terserak di semua bidang pekerjaan dan profesi: akademisi, birokrasi, politisi, santri, TNI dan polisi.
Presiden mengatakan para menteri terpilih adalah sosok yang inovatif, produktif, pekerja keras, serta tidak terjebak rutinitas yang monoton.
Tugas mereka adalah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan tapi memastikan masyarakat menikmati pelayanan dan hasil pembangunan.
(mdk/idr)