Target 35.000 MW Jokowi hanya terealisasi di atas kertas
Selain itu, realisasi operasional pembangkit pasti akan meleset dari target waktu 2019.
Presiden Direktur Cirebon Power, Heru Dewanto, mengatakan target pembangkit 35.000 MW milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya bisa terealisasi di atas kertas. Selain itu, realisasi operasional pembangkit pasti akan meleset dari target waktu 2019.
"Tergantung target pemerintah dilihat dari mana? Kalau realisasi dilihat dari kesepakatan tanda tangan kontrak bisa 2019. Namun, kalau sampai seluruh pembangkit terbangun sulit dicapai," ujar bos salah satu pembangkit terbesar Cirebon ini di Cirebon, Jawa Barat, Rabu (24/2).
-
Mengapa Indonesia memprioritaskan pengembangan ekosistem Kendaraan Listrik (EV)? Pemerintah telah memprioritaskan pengembangan ekosistem Kendaraan Listrik (EV) dengan target 13 juta sepeda motor listrik dan 2 juta mobil listrik pada 2030.
-
Apa yang dimaksud dengan energi listrik? Energi listrik adalah bentuk energi yang dihasilkan oleh pergerakan partikel bermuatan, khususnya elektron, melalui suatu penghantar atau rangkaian tertutup.
-
Bagaimana peran Indonesia dalam rantai pasokan baterai kendaraan listrik global? Indonesia dapat terus memperkuat perannya sebagai pemain kunci dalam rantai pasokan baterai EV global, tidak hanya memenuhi permintaan domestik tetapi juga kontribusi signifikan dalam memenuhi kebutuhan global akan nikel berkualitas tinggi.
-
Apa yang menjadi pemicu semangat Jakarta Electric PLN untuk bangkit? Ketertinggalan menjadi sesuatu yang memacu semangat. Hal inilah yang berhasil dibuktikan oleh Jakarta Electric PLN yang berhasil comeback atas Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia.
-
Kapan PLN mulai mendukung ekosistem kendaraan listrik? PT PLN (Persero) berkomitmen untuk terus mendukung ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) yang berkembang pesat di Indonesia.
-
Mengapa PLN, ACWA Power, dan Pupuk Indonesia berkolaborasi membangun proyek ini? Kerja sama ini juga menjadi bukti hubungan bilateral yang kuat antara Indonesia dan Arab Saudi.
Akan tetapi, Heru mengapresiasi langkah Presiden Jokowi dengan mengubah perpres yang memungkinkan revisi RT/RW. Menurut dia, langkah ini menjadi salah satu pendorong kelancaran pembangunan infrastruktur pembangkit listrik.
"Sebab, pemberi pinjaman menginginkan kepastian, dalam bentuk dokumen RTRW sebagai salah satu syarat pemberian pinjaman," kata dia.
Dia meminta pemerintah turut mengawasi implementasi revisi RT/RW ini. Alasannya, banyak birokrasi panjang dalam pengeluaran izin berpotensi menimbulkan hambatan.
"Masalahnya izin RT/RW ini melewati beberapa instansi seperti bupati hingga DPRD," pungkas dia.