Tax amnesty dinilai tidak sesuai dengan prinsip pembentukan UU
"Tidak ada UU yang berlaku hanya satu tahun atau sementara."
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui rancangan Undang-undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty dan telah disahkan menjadi Undang-Undang. Nantinya, beleid ini akan berlaku hingga 31 Maret 2017.
Sekretaris Jenderal Perkumpulan Advokasi Indonesia (PERADI), Sugeng Teguh Santoso menilai pemberlakuan UU Tax Amnesty yang hanya sampai satu tahun tersebut berbenturan dengan prinsip dasar, serta teknik perancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat menyeluruh.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Apa yang ditawarkan Adira Finance di Jakarta Fair Kemayoran? Dalam rangka tema HUT tahun ini, yaitu Jakarta sebagai Kota Global Dengan Berjuta Pesona, Adira Finance hadirkan Kampung Adira di Jakarta Fair dengan tujuan menyediakan solusi finansial yang unik dan mempesona bagi para pengunjung melalui sinergi dengan ekosistem.
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
-
Siapa yang menyerahkan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya kepada Pemerintah Republik Indonesia? Hal tersebut diawali dengan penandatanganan dokumen-dokumen peralihan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya dari tangan Co Batavia en Ommenlenden kepada Basis Co Jakarta Raya.
"Sepanjang saya menjadi advokat, saya belum pernah mendapatkan informasi bahwa ada UU yang berlakunya sementara, seperti Perpu," kata Sugeng dalam diskusi di Jakarta, Minggu (10/7).
Menurutnya, undang-undang yang bersifat pelaksanaan kebijakan pada umumnya tidak diatur masa berlaku dan tidak bertentangan dengan aturan yang setara sesuai hirarki perundang-undangan.
Selain itu, lanjut Sugeng, masa berlaku dari UU ini tidak sesuai dengan anggaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Sebab, dengan banyaknya anggaran yang telah dihabiskan maka akan menjadi rancu jika UU ini hanya diberlakukan untuk jangka waktu satu tahun.
"Ini ketentuan ini berlaku sampai 31 Maret 2017, ini harus ditanyakan, sama ahli tata negara. Karena prinsip pembentukan UU, undang-undang itu memuat pokok pikiran yang harus menembus zaman waktu, menjawab kebutuhan kebangsaan dalam waktu panjang," imbuhnya.
Baca juga:
Pelaporan transaksi kartu kredit ditunda, ini kata DPR
Bos OJK optimistis tax amnesty positif untuk infrastruktur Indonesia
Ini persiapan OJK sambut dana repatriasi tax amnesty
Aksi Dirut BEI pulang jalan kaki penuhi nazar IHSG tembus 5.000
Ini cara sederhana memahami Tax Amnesty program andalan Jokowi
Ada tax amnesty, Ditjen Pajak tunda intip kartu kredit
Luhut Pandjaitan sebut Ical ikut program tax amnesty