Tiru Korea Selatan dan Jepang, Wapres JK Ingin Indonesia Jadi Negara Maju
Wapres JK menyampaikan, untuk menjadi negara maju Indonesia perlu mencontoh negara besar seperti Korea Selatan dan Jepang. Sebab, meski tidak memiliki sumber daya alam yang mencukupi, namun masyarakat dari kedua negara ini penuh semangat.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menghadiri acara Sarasehan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) 2019 di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, JK menyoroti peran penting sektor Sumber Daya Manusia (SDM) untuk membangun Indonesia maju.
Wapres JK menyampaikan, untuk menjadi negara maju Indonesia perlu mencontoh negara besar seperti Korea Selatan dan Jepang. Sebab, meski tidak memiliki sumber daya alam yang mencukupi, namun masyarakat dari kedua negara ini penuh semangat.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Apa yang dikritik oleh Jusuf Kalla terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Siapa yang Jusuf Kalla kritik terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.
"Jepang dan Korea tidak ada sumber daya alam tapi manusianya penuh semangat dan ilmu pengetahuannya baik sehingga dia maju dari negara lain," kata Wapres JK dalam sambutan di acara Sarasehan LPDP, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (15/3).
Wapres JK menekankan, itulah sebabnya pemerintahan saat ini selain fokus pada pembangunan infrastruktur, juga mengarah kepada sektor Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satunya yakni melalui pemberian instrumen beasiswa LPDP.
"Karena itu Bapak Presiden (Jokowi) tahun ini telah difokuskan bagaimana tingkatkan SDM kita hampir semua SDM sebagian besar diperoleh dari pendidikan. Dan pengalaman maka dibuatkan LPDP sebagai salah satu cara LPDP untuk tingkatkan kemampuan kita," jelasnya.
"Tentu alasan kenapa Anda diberi kesempatan oleh negara untuk mendapat pendidikan yang baik di dalam maupun luar negeri dari baiya negara agar sumbangan SDM lebih baik," sambungnya.
Terakhir, Wapres JK juga berpesan kepada seluruh penerima beasiswa LPDP agar kemampuan atau pengalaman yang didapatkan dari luar negeri dapat diaplikasikan di negara sendiri.
"Bagi Anda semua yang baru tumbuh lebih butuh banyak kesempatan baik jadi ini negara pemerintah telah memberi kesempatan kepada Anda semua. Jangan mengharap banyak bekerja di Pemerintahan. Dulu mungkin hanya 5 persen tapi jangan berfikir Anda mengerjakan orang lebih produktif maka Anda kesana sebagai perbandingan ini challange kita semua karena kita mengharapkan Anda sebagai yang mencerdaskan bangsa," pungkasnya.
Baca juga:
Selandia Baru Dulu Sangat Aman, Paspampres RI Saja Dilarang Bawa Senjata
Presiden Jokowi & Wapres JK Kecam Aksi Teror di Masjid Selandia Baru
Penembakan Masjid di Selandia Baru, Wapres JK Instruksikan Cari Tahu Nasib 3 WNI
JK Sebut Penangkapan Romahurmuziy Berefek pada PPP dan yang Lain
Kerja Sama di Bidang Geothermal, Indonesia akan Berikan 25 Beasiswa Buat Djiboti