Untuk pegang kendali, pemerintah kudu ambil saham divestasi Freeport
Jika demikian, pemerintah minimal bisa mendapat jatah satu direktur dan komisaris.
Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mendesak pemerintah untuk mengambil saham divestasi Freeport Indonesia sebesar 10,64 persen. Dengan begitu, pemerintah memiliki kekuatan untuk mengontrol perusahaan tambang berinduk di Amerika Serikat tersebut.
"Apalagi kalau seandainya pemerintah tidak memberikan perpanjangan kontrak. Itu kan artinya Indonesia menguasai seluruh saham Freeport sejak 2021," katanya usai diskusi bertema: Mengapa Ribut Soal Freeport? di Jakarta, Sabtu (17/10).
-
Bagaimana Kemendag memfasilitasi eksportir Indonesia di pameran EIM? “Kemendag memfasilitasi puluhan eksportir Indonesia untuk memamerkan produk-produk potensial melalui pameran EIM agar pangsa pasar produk Indonesia di negara Meksiko semakin luas,” tambahnya.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang ditawarkan Adira Finance di Jakarta Fair Kemayoran? Dalam rangka tema HUT tahun ini, yaitu Jakarta sebagai Kota Global Dengan Berjuta Pesona, Adira Finance hadirkan Kampung Adira di Jakarta Fair dengan tujuan menyediakan solusi finansial yang unik dan mempesona bagi para pengunjung melalui sinergi dengan ekosistem.
-
Apa yang dilakukan Syahrini di Jakarta? Tidak ada perubahan, Syahrini selalu terlihat anggun dan menenangkan sekali.
-
Apa yang menjadi salah satu solusi untuk kemacetan di Jakarta? Wacana Pembagian Jam Kerja Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77/2014 terkait pertambangan mineral dan batu bara, Freeport seharusnya sudah mendivestasikan saham hingga 20 persen pada 14 oktober 2015. Sebanyak 9,36 persen saham sudah dimiliki pemerintah.
Tersisa 10,64 persen. Jika pemerintah tak berminat mengambil sisa saham divestasi tersebut bisa menyerahkannya pada BUMN atau pemerintah daerah.
Opsi terakhir, saham tersebut dilepas ke bursa lewat initial public offering (IPO).
"Freeport sudah memberitakan di media ingin IPO seolah itu jalan terbaik," katanya. "Memang itu seolah-olah kalau IPO, publik bisa mengawasi betul. Tapi apa kalau dipegang pemerintah tidak bisa diawasi?"
Staf Ahli Menteri ESDM Said Didu, sebelumnya, mengatakan dengan kepemilikan 20 persen saham, Indonesia bisa menempatkan satu direktur dan komisaris di Freeport Indonesia.
Saat ini, sebanyak 90,64 persen saham perusahaan tambang di Papua itu dimiliki Freeport McMoran. Sisanya, Indocopper Investama 9,36 persen, dan Indonesia 9,36 persen.
(mdk/yud)