Vaksinasi Covid-19 Berbayar Dinilai akan Munculkan Ketimpangan
PT Kimia Farma mencanangkan vaksinasi berbayar alias Vaksinasi Gotong Royong Mandiri. Belum dijalankan, kebijakan tersebut sudah ditunda pelaksanaannya oleh perusahaan. Alasannya, butuh sosialisasi mendalam mengenai rencana ini.
PT Kimia Farma mencanangkan vaksinasi berbayar alias Vaksinasi Gotong Royong Mandiri. Belum dijalankan, kebijakan tersebut sudah ditunda pelaksanaannya oleh perusahaan. Alasannya, butuh sosialisasi mendalam mengenai rencana ini.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudistira mengatakan, kebijakan ini merupakan kebijakan paling tidak adil. Sebab dinilai akan memunculkan ketimpangan akses vaksin.
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Bagaimana peningkatan kasus Covid-19 di Jakarta menjelang Nataru? Peningkatan kasus Covis-19 di DKI Jakarta aman dan sangat terkendali. Tidak ada kenaikan bermakna angka perawatan rumah sakit juga.
-
Apa yang terjadi pada kasus Covid-19 di Jakarta menjelang Nataru? Kasus Covid-19 meningkat di Ibu Kota menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
-
Kapan kasus Covid-19 pertama di Indonesia diumumkan? Presiden Jokowi mengumumkan hal ini pada 2 Maret 2020, sebagai kasus Covid-19 pertama di Indonesia.
-
Apa yang menjadi tanda awal mula pandemi Covid-19 di Indonesia? Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
-
Kapan virus corona ditemukan? Virus virus adalah sekelompok virus yang meliputi SARS-CoV (virus korona sindrom pernafasan akut parah), MERS-CoV (sindrom pernapasan Timur Tengah coronavirus) dan SARS-CoV-2, yang menyebabkan Covid-19.
"Vaksin berbayar adalah kebijakan paling tidak adil. Kebijakan ini akan memicu terjadi ketimpangan akses vaksin di masyarakat," kata Bhima kepada merdeka.com, Jakarta, Senin (12/7).
Kebijakan itu, kata Bhima, pada ujungnya akan menghambat pemulihan ekonomi ke depan. Sebab, kepercayaan berbelanja tidak akan merata. Masyarakat yang memiliki akses dan uang akan lebih kebal dibanding yang menunggu vaksin gratis.
"Pada ujungnya justru menghambat pemulihan ekonomi karena pulihnya kepercayaan untuk berbelanja tidak merata. Kelas menengah atas yang merasa punya uang dan bisa beli vaksin berbayar akan lebih cepat pulih sementara kelas menengah bawah yang harus antri vaksin gratis pemerintah menunggu mendapat giliran," katanya.
Untuk itu, dia menyarankan, kebijakan ini tidak hanya ditunda namun dicabut secara permanen. "Jadi hasilnya ketimpangan makin lebar. Saya sarankan cabut aturan vaksin berbayar karena ini komersialisasi yg tidak tepat disaat bencana pandemi," tandasnya.
Baca juga:
Sinergi dengan Pemerintah, Grup Astra Dukung Percepatan Proses Vaksinasi Nasional
Komisi IX: Vaksinasi Covid-19 Berbayar Belum Didiskusikan dengan DPR
Kemenkes Jawab Pro Kontra Vaksin Gotong Royong Berbayar
Gejala Setelah Vaksin yang Sering Terjadi, Ketahui Cara Mengatasinya
618 Nakes Thailand Positif Covid Walaupun Telah Divaksinasi Penuh dengan Sinovac
Mobil Vaksinasi Covid-19 di DKI Mulai Beroperasi, Ini Jadwal & Lokasinya