Wapres JK Ingatkan Kepala Daerah Pentingnya Jaga Inflasi
JK menjelaskan inflasi Indek Harga Konsumen (IHK) menjadi prioritas dan wajib dijaga. Menurut JK, hal tersebut menyangkut ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Sebab itu distribusi barang harus dijaga, sebab para petani menurut dia adalah konsumen.
Wakil Presiden, Jusuf Kalla meminta Kepala Daerah untuk menjaga inflasi daerah yang akhirnya berkontribusi pada inflasi nasional. Ini perlu dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat, serta menstabilkan produksi dunia usaha.
"Kalau harga naiknya karet biar saja, karena bukan barang konsumsi. Harga naik kopi coklat biar saja. Itu hanya IHK, jadi asal jangan harga naik langsung bertindak sweeping. Jangan," kata JK saat membuka rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi 2019 di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Kamis (25/7).
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Kenapa Jusuf Kalla menilai pembelian alutsista bekas dengan harga Rp1 Triliun tidak layak? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Apa yang dikritik oleh Jusuf Kalla terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Siapa yang Jusuf Kalla kritik terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Apa yang diungkapkan Jusuf Kalla mengenai pembelian alutsista bekas? Pemerintah membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas dengan harga murah bukan terjadi saat ini saja. Hal tersebut dinungkapkan langsung Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) yang pernah berpasangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Pemerintah Beli Alutsista Bekas Umur 25 Tahun Harganya Rp1 Triliun kata JK dikutip dari Antara, Kamis (11/1) "Saya kira pemerintah 'kan tidak satu kali ini beli bekas (alutsista bekas), tetapi selalu murah. Murah sekali barang bekas itu sebetulnya, apalagi kalau sudah tua,"
JK menjelaskan inflasi Indek Harga Konsumen (IHK) menjadi prioritas dan wajib dijaga. Hal tersebut menyangkut ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Sebab itu, distribusi barang harus dijaga, sebab para petani menurut dia adalah konsumen.
"Kalau ditekan terus harganya maka dia akan mengalami kesulitan untuk konsumsi petani itu," ungkap JK.
Jika tidak, akan terjadi kesulitan konsumsi dan berdampak ke kota juga akan kesulitan mendapatkan pendapatan. Beberapa daerah kata JK penting untuk menjaga keseimbangan produsen dan konsumen.
"Jadi kenapa daerah penting untuk menjaga keseimbangan produsen dan konsumen. Di situ fungsi distribusi. Kalau terlalu panjang distribusi maka harga petani murah tapi konsumen beli mahal," lanjut JK.
Kemudian dia juga menjelaskan jika inflasi yang tinggi dapat berpengaruh pada pemerintah. Masyarakat terdampak akan tidak membayar pajak. Sementara jika deflasi tinggi akan berdampak pada PHK di setiap perusahaan.
"Kenapa inflasi yang besar berbahaya, kalau orang punya gaji Rp10 juta, biasa beli konsumsi beras, ikan, harga Rp3 juta, tiba tiba Rp4 juta, maka daya beli turun, pengeluaran lebih banyak, tidak bisa bayar pajak, kalau deflasi tinggi pengusaha rugi nanti banyak PHK," kata Jusuf Kalla.
Baca juga:
Wapres JK : Inflasi Sama Dengan Tekanan Darah Kalau Tidak Dijaga Bisa Ambruk
Bos BI: Inovasi Teknologi Salah Satu Kunci Kendalikan Inflasi
Gubernur BI Ungkap 3 Kunci Sukses Jaga Inflasi Rendah
Menko Darmin Tuntut Pemda Berinovasi Dalam Menekan Inflasi
Hingga Minggu Ketiga Juli, BI Catat Inflasi 0,2 Persen Dipicu Kenaikan Harga Cabai