Wapres JK Minta Menteri PUPR Buat Standarisasi Perumahan
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa dia telah menyarankan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk membuat standarisasi perumahan. Dengan begitu, proses membangun perumahan dapat berlangsung lebih cepat dengan kualitas yang baik.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa dia telah menyarankan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk membuat standarisasi perumahan. Dengan begitu, proses membangun perumahan dapat berlangsung lebih cepat dengan kualitas yang baik.
"Bagaimana membangun rumah yang jauh lebih cepat dan baik tapi rumah. Hanya bisa dilakukan apabila memiliki standarisasi. Saya selalu sampaikan kepada Menteri PU coba kita bikin standarisasi rumah," kata dia, Selasa (22/1).
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Kapan Wapres Ma'ruf menjadi Plt Presiden? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 tahun 2024 tentang penugasan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas presiden hingga 6 Maret 2024.
-
Kapan pengumuman calon wakil presiden Ganjar Pranowo? PDI Perjuangan bersama partai koalisi secara resmi mengumumkan nama bakal calon wakil presiden Mahfud MD untuk mendampingi Capres Ganjar Pranowo, Rabu, 18 Oktober 2023.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.
JK mengatakan dengan adanya standarisasi bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membangun rumah, masyarakat tentu akan sangat terbantu. Meski demikian, dia mengingatkan bahwa standarisasi perumahan juga harus diikuti dengan standarisasi industri.
"Pintu standar, segala macem harus distandarisasi. Jadi orang tinggal beli komonen, itu rumah hasil industri bukan dari tukang," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, infrastruktur kerakyatan seperti rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan padat karya irigasi kecil merupakan program prioritas pemerintah pada 2019 di samping pembangunan jalan, jalan tol, jembatan bentang panjang dan bendungan.
"Setiap tahunnya, Kementerian PUPR memperbaiki sekitar 160 ribu unit rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Tahun 2019 diprogramkan untuk perbaikan sebanyak 200 ribu unit RTLH yang ada di seluruh Indonesia," lanjut Basuki.
Melalui program BSPS, Kementerian PUPR memberikan bantuan ini salah satunya kepada 3.813 unit rumah yang ada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Bantuan uang infrastruktur sebesar Rp 15 juta diberikan kepada masyarakat untuk memperbaiki rumahnya.
Baca juga:
Meneropong Prospek Pasar Properti di Tahun Babi Tanah
Emil Klaim Jabar Manfaatkan Lebih Banyak Bantuan Subsidi Perumahan
2019, Bank Papua Sasar Penyaluran KPR Sebanyak 2.400 Unit
Sejak Agustus 2018, SMF Gelontorkan Rp 948 M Untuk KPR FLPP
2019, Infrastruktur Kerakyatan Tetap Jadi Prioritas Pemerintah