Wapres JK minta pemerintah jaga kepentingan aplikator dan driver ojek online
Wapres JK juga menginginkan agar pengusaha transportasi online membuat aman konsumennya. Salah satu caranya dengan mencatat seluruh driver atau ojek online yang dimiliki.
Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar pemerintah menjaga dua kepentingan antara pengusaha transportasi berbasis aplikasi dan driver ojek online. Kepentingan tersebut antara lain mulai dari bagaimana melayani masyarakat hingga tarif transportasi yang terjangkau.
"Ya pemerintah harus menjaga dua kepentingan dari pada perusahaan dan pengemudi. Bagaimana melayani masyarakat dengan baik dan kepentingan masyarakat, menjaga keamanan, kenyamanan, dan harga, jangan terlalu mahal. Itu pemerintah menjaga kepentingan seperti itu," kata JK di kantornya, Jl Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (3/4).
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Apa yang diungkapkan Jusuf Kalla mengenai pembelian alutsista bekas? Pemerintah membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas dengan harga murah bukan terjadi saat ini saja. Hal tersebut dinungkapkan langsung Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) yang pernah berpasangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Pemerintah Beli Alutsista Bekas Umur 25 Tahun Harganya Rp1 Triliun kata JK dikutip dari Antara, Kamis (11/1) "Saya kira pemerintah 'kan tidak satu kali ini beli bekas (alutsista bekas), tetapi selalu murah. Murah sekali barang bekas itu sebetulnya, apalagi kalau sudah tua,"
Dia juga menginginkan agar pengusaha transportasi online membuat aman konsumennya. Salah satu caranya dengan mencatat seluruh driver atau ojek online yang dimiliki.
"Ya kalau yang berbuat siapapun itu mudah ditangkap siapapun kalau online itu. Karena langsung tercatat dengan siapa mau ke mana. itu mudah. Dan hampir semua sopir yang menyebabkan masalah kepada konsumennya bisa langsung dipidanakan," kata JK.
Diketahui sebelumnya, ojek online telah diterima oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Selasa (27/3). Dari pertemuan tersebut Jokowi meminta ada patokan harga bagi para pengemudi ojek online (ojol) sebagai solusi dari perang tarif yang dikeluhkan para pengemudi.
"Tapi menurut saya, memang harus ada patokan harga bawah, harga atas. Mungkin ke situ, tapi belum. Besok akan diputuskan setelah pertemuan dilakukan," kata Presiden Joko Widodo di Jakarta, Selasa (27/3).
Namun Presiden belum menetapkan solusi untuk jalan tengah perang tarif tersebut. "Besok-besok dibicarakan dulu," ungkap Presiden.
Baca juga:
Kemenhub akan kirim surat ke Pemda agar atur keberadaan ojek online
Grab sediakan pendaftaran online bagi pengemudi Uber
BPS sebut kenaikan tarif ojek online tak berdampak besar pada inflasi
Ini alasan pemerintah belum tetapkan ojek online jadi transportasi umum
Memperkenalkan keunggulan ANTERIN, supir Uber sampai kepincut