Wapres JK: Tiru China yang Efisien Lakukan Inovasi di Ekonomi Digital
JK menjelaskan, Indonesia dapat meniru China yang cenderung efisien serta banyak melakukan inovasi dalam membangun industri atau bisnis di ekonomi digital.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengingatkan agar pengusaha muda Indonesia tidak hanya membangun marketplace. Generasi muda katanya juga harus berpikir bagaimana membuat nilai tambah saat membuat startup.
"Ya sehebat apapun platform itu kalau tidak ada yang dijual, apa artinya, yang dijual itu sesuatu yang berbentuk, baju kah, kue kah, dan sebagainya, jadi harus ada, jangan berpikiran bahwa semua startup itu dengan platform saja. Harus ada yang memajukan produksi," ucap JK pada acara The Nation Gerakan Nasional 1000 Startup Digital Satu Indonesia dengan tema Sumber Daya Digital Millenial Unggul, 1000 Inovasi Digital – Indonesia Maju di Istora Senayan siang ini.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Siapa yang Jusuf Kalla kritik terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Apa yang dikritik oleh Jusuf Kalla terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Apa yang diungkapkan Jusuf Kalla mengenai pembelian alutsista bekas? Pemerintah membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas dengan harga murah bukan terjadi saat ini saja. Hal tersebut dinungkapkan langsung Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) yang pernah berpasangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Pemerintah Beli Alutsista Bekas Umur 25 Tahun Harganya Rp1 Triliun kata JK dikutip dari Antara, Kamis (11/1) "Saya kira pemerintah 'kan tidak satu kali ini beli bekas (alutsista bekas), tetapi selalu murah. Murah sekali barang bekas itu sebetulnya, apalagi kalau sudah tua,"
JK menjelaskan, Indonesia dapat meniru China yang cenderung efisien serta banyak melakukan inovasi dalam membangun industri atau bisnis di ekonomi digital.
"Dengan inovasi-inovasi, lihatlah China, Alibaba hebat karena industrinya hebat, kalau dia berdiri sendiri mana mungkin. Semua begitu, e-commerce begitu, di belakangnya ada suatu industri yang hebat," ujarnya.
"Jangan hanya pikirannya seperti Microsoft, seperti Facebook Twitter, itu hanya cara tapi tidak semua bisa dilaksanakan dengan cara begitu. Tetap saja intinya adalah nilai tambah, industri perkebunan, sesuatu yang bisa dijual," papar dia.
Reporter: Bawono Yadika
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Wapres Jusuf Kalla Resmikan Program Gerakan Nasional 1000 Startup
JK: Tokoh BPUPKI Bahas Konstitusi 10 Hari, DPR Satu Pasal bisa Berbulan-bulan
Alasan Jokowi Pakai Baju Adat Bali di HUT ke-74 RI
Jokowi dan JK akan Tampil Beda saat Upacara HUT ke-74 RI di Istana
Wapres JK Minta Pancasila Tak Dijadikan Bahan untuk Doktrinasi
Wapres JK Berangkat ke Yogyakarta Hadiri Kongres Pancasila XI