YLKI desak ESDM beri sanksi PLN terkait krisis listrik Nias
YLKI mendesak PLN memberikan diskon minimal 50 persen dari tagihan kepada konsumen.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memberikan sanksi kepada PT PLN (Persero). Hal ini terkait dengan krisis listrik di Pulau Nias.
Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, menilai krisis listrik tersebut merupakan keteledoran PLN baik di tingkat cabang maupun direksi. Maka dari itu, YLKI mendesak Kementerian ESDM memberikan sanksi tegas kepada manajemen PLN, baik di tingkat cabang maupun direksi.
"Ditjen Ketenagalistrikan menyatakan krisis ini sepenuhnya tanggung jawab PLN yang tidak antisipatif. Kontrak yang hampir habis tidak diperhatikan dengan baik," katanya seperti dilansir Antara, di Jakarta, Rabu (6/4).
Menurut Tulus, PLN tidak cukup hanya memberikan diskon kepada konsumen berupa pemotongan biaya abonemen. YLKI mendesak PLN memberikan diskon minimal 50 persen dari tagihan kepada konsumen.
"YLKI menyarankan warga dan konsumen PLN di Pulau Nias untuk melakukan gugatan 'class action' kepada manajemen PLN dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga harus bertanggung jawab terhadap pasokan listrik di daerahnya," tuturnya.
Tulus mengatakan Pulau Nias terdiri atas empat kabupaten dan mengalami krisis listrik yang parah. Dari kebutuhan listrik 20 MW, hanya tersedia 1 MW saja sehingga kekurangan pasokan mencapai 74,07 persen.
Hal itu disebabkan dua pembangkit listrik tenaga diesel berkapasitas 2 x 10 MW yang disewa PLN, berhenti beroperasi karena pemiliknya memiliki masalah dengan PLN.
Baca juga:
PLN bakal coba pakai energi terbarukan untuk terangi Nias
Ini penyebab terjadinya pemadaman listrik di Nias versi PLN
Pemadaman listrik di Nias karena PLN tunggak tagihan PLTD?
Ini langkah PLN atasi pemadaman listrik di Nias sejak Jumat lalu
PLTD Gas Pesanggaran mampu hemat Rp 4 M per hari dari penggunaan BBM
PLN datangkan genset untuk atasi pemadaman listrik di Pulau Nias
Belum bisa dipastikan kapan listrik di Pulau Nias kembali menyala
-
Bagaimana PLN mendukung transisi ke kendaraan listrik? PLN siap mendukung upaya pemerintah dalam mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Pengguna EV tidak perlu risau, sebab infrastruktur telah dibangun lebih merata. Apalagi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU), dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) telah siap, mudah dan nyaman digunakan.
-
Kapan PLN mulai mendukung ekosistem kendaraan listrik? PT PLN (Persero) berkomitmen untuk terus mendukung ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) yang berkembang pesat di Indonesia.
-
Mengapa PLN membangun PLTS di IKN Nusantara? Presiden Jokowi mengatakan, pembangunan PLTS ini menunjukkan keseriusan pemerintah melalui PLN dalam menyiapkan sistem kelistrikan yang andal dan berbasis pada energi ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan listrik di IKN Nusantara. Hal ini selaras dengan pembangunan IKN sebagai forest city yang hijau dan ramah lingkungan.
-
Bagaimana cara PLTA Kracak menyalurkan listrik? “Jadi ini listriknya disalurkan ke Bogor, yang saat itu Buitenzorg sedang butuh, terutama untuk penerangan kantor gubernur. Setelah Buitenzorg memiliki penerangan, listrik disalurkan ke Tanjung Priuk untuk operasional Trem dan perkotaan,” kata sang kreator, Jejak Siborik.
-
Apa yang dibangun oleh PLN di IKN Nusantara? PT PLN (Persero) siap memenuhi kebutuhan listrik hijau di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 50 Megawatt (MW).
-
Apa strategi PLN dalam mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Indonesia? Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo memaparkan strategi perseroan dalam mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA/ Hydropower) di tanah air."Sebagai negara kepulauan, Indonesia menyimpan beragam sumber energi baru terbarukan. Khusus energi air, sebagai salah satu sumber energi terbesar, Air memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan hingga mencapai 95 GW, namun baru dimanfaatkan hanya sebesar 5,8 GW," papar Darmawan.