Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Petisi rahasia gerakan Papua Barat Merdeka kandas di PBB

Petisi rahasia gerakan Papua Barat Merdeka kandas di PBB demo aktivis papua di patung kuda. ©2017 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Gerakan Papua Barat diam-diam menyelundupkan petisi menuntut kemerdekaan diteken oleh 1,8 juta warga Provinsi Papua Barat ke Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Selasa lalu. Namun, PBB menolak dengan alasan mereka tidak berwenang buat mengurus kemerdekaan Papua Barat.

Petisi kemerdekaan itu langsung diserahkan oleh pemimpin gerakan Organisasi Papua Merdeka, Benny Wenda, kepada Komite Dekolonisasi PBB dijuluki 'C24', bertanggung jawab buat mengawasi perkembangan daerah bekas jajahan menuju kemerdekaan. Benny yang selama ini tinggal dalam pengasingan di Inggris menyatakan kalau petisi itu ditandatangani oleh 70 persen warga Papua Barat, dan dibawa diam-diam ke markas PBB di New York, Amerika Serikat.

Dilansir dari laman The Guardian, Sabtu (30/9), di dalam petisi itu gerakan Organisasi Papua Merdeka mendesak PBB supaya menunjuk perwakilan khusus buat menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di Provinsi Papua Barat. Mereka juga meminta supaya Papua Barat dimasukkan kembali ke dalam pembahasan komite dekolonisasi dan memastikan mereka bisa menentukan nasib sendiri, dengan referendum diawasi pemantau asing.

Orang lain juga bertanya?

"Petisi ini dibuat di atas jasad warga Papua Barat dan diserahkan kepada PBB dan dunia. Setelah puluhan tahun penderitaan, pembantaian, dan penjajahan, kami menyuarakan kehendak rakyat Papua Barat. Rakyat kami ingin merdeka," seperti dikutip dari petisi itu.

Meski demikian, pada Kamis lalu, Kepala Komite C24, Rafael Ramirez, menyatakan mereka tidak bisa menerima petisi dari Papua Barat. Sebab, tugas mereka hanya mengurus 17 negara yang dianggap belum mempunyai pemerintahan berdaulat.

"Saya sebagai ketua C24 menyatakan masalah Papua Barat bukan urusan kami. Kami hanya mengurus negara-negara yang dianggap belum mempunyai pemerintahan. Dan daftar negara itu disahkan dalam sidang umum," kata Ramirez.

Ramirez melanjutkan, prinsip kerja Komite C24 adalah mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah anggotanya. "Kami tidak akan melawan Indonesia sebagai C24," lanjut Ramirez.

Ramirez yang merupakan Duta Besar Venezuela untuk PBB malah merasa kalau lembaganya dimanipulasi buat kepentingan politik. Dia juga menyatakan Komite C24 tidak pernah menerima petisi itu. Ramirez pun mengaku tidak pernah sekalipun bertemu atau berbincang dengan Benny Wenda atau Organisasi Papua Merdeka.

"Tidak ada dokumen apapun. Saya tidak bisa melakukan itu. Kami hanya menerima petisi yang diagendakan," ucap Ramirez.

Ramirez merasa wilayah Papua Merdeka termasuk dalam kekuasaan Indonesia. Dia pun tidak berkutik karena wakilnya di Komite C24 adalah Duta Besar Indonesia untuk PBB, Dian Triansyah Djani.

"Komite khusus dekolonisasi tidak pernah meminta atau menerima dokumen apapun terkait situasi Papua Barat," imbuh Ramirez.

Menanggapi soal petisinya yang ditolak PBB, Benny menyatakan hal ini memperlihatkan pemerintah Indonesia tidak pernah berniat baik memberi ruang bagi rakyat Papua menentukan nasibnya sendiri.

"Petisi yang ditandatangani 1,8 juta warga Papua Barat dikirim ke PBB buat mengingatkan mereka atas kegagalan supervisi terhadap keabsahan referendum digelar pada 1969, dan tugas mereka soal dekolonisasi belum selesai," kata Benny.

(mdk/ary)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
13 Panitia Pemilihan Kabupaten Puncak Papua Tengah Dipecat, KPU Beberkan Alasannya
13 Panitia Pemilihan Kabupaten Puncak Papua Tengah Dipecat, KPU Beberkan Alasannya

13 panitia pemilihan distrik (ppd) di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, diberhentikan

Baca Selengkapnya
PDIP Meradang Masa Jabatan Ketum Parpol Digugat Lagi: Salah Makan Obat
PDIP Meradang Masa Jabatan Ketum Parpol Digugat Lagi: Salah Makan Obat

Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto menegaskan gugatan masa jabatan ketua umum parpol salah alamat. Alasannya, partai punya kemandirian untuk membuat aturan di inte

Baca Selengkapnya
KPU Jaktim Ungkap Identitas Ketua KPPS TPS 28 Pinang Ranti Otak Pencoblosan Surat Suara
KPU Jaktim Ungkap Identitas Ketua KPPS TPS 28 Pinang Ranti Otak Pencoblosan Surat Suara

Ketua KPPS berinisial RH sudah dipecat pada 28 November 2025, sehari peristiwa tersebut.

Baca Selengkapnya
Panglima TNI Ganti Penyebutan KKB Papua Jadi OPM, Anggota DPR Ungkap Dampak Politis
Panglima TNI Ganti Penyebutan KKB Papua Jadi OPM, Anggota DPR Ungkap Dampak Politis

Penyebutan istilah KKB menjadi OPM memiliki dampak politis serta konsekuensi pada cara menyelesaikan.

Baca Selengkapnya
Satgas Damai Cartenz: Kabar Pembebasan Pilot Susi Air Hanya Propaganda KKB Papua
Satgas Damai Cartenz: Kabar Pembebasan Pilot Susi Air Hanya Propaganda KKB Papua

Menurutnya, kabar pembebasan Kapten Philip tidak cuma sekali dihembuskan KKB Papua.

Baca Selengkapnya
Bareskrim Polri Tolak Laporan TPDI Soal Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024
Bareskrim Polri Tolak Laporan TPDI Soal Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) merasa kecewa dengan penolakan ini

Baca Selengkapnya
Rekrut Komisioner di Daerah, Bawaslu Diminta Teliti Periksa Rekam Jejak
Rekrut Komisioner di Daerah, Bawaslu Diminta Teliti Periksa Rekam Jejak

Laporan dugaan pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilu 2024 terbanyak terjadi di Papua

Baca Selengkapnya
PDIP Ungkap Intervensi Polisi saat Rekapitulasi Pilkada Papua Tengah, Desak Kapolda hingga Kapolres Paniai Dicopot
PDIP Ungkap Intervensi Polisi saat Rekapitulasi Pilkada Papua Tengah, Desak Kapolda hingga Kapolres Paniai Dicopot

Menurut Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy, anggota Polri masuk di dalam ruang persidangan dan mengganggu Pleno Rekapitulasi Perhitungan tersebut.

Baca Selengkapnya
Benny Wenda Keok, Indonesia ‘Menang’ di KTT MSG
Benny Wenda Keok, Indonesia ‘Menang’ di KTT MSG

Keputusan ini menunjukkan bahwa negara-negara Melanesia dan Pasifik mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua dan menolak upaya separatisme yang dipimpin Benny

Baca Selengkapnya
Kapolda Papua Sebut Ada Pihak Ketiga Manfaatkan Isu Penyanderaan Pilot Susi Air, Sengaja Hambat Negosiasi
Kapolda Papua Sebut Ada Pihak Ketiga Manfaatkan Isu Penyanderaan Pilot Susi Air, Sengaja Hambat Negosiasi

Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, hingga kini masih dalam sandera KKB. Penyanderaan sudah terjadi 7 Februari 2023 lalu.

Baca Selengkapnya
Aliansi Masyarakat Ingatkan Potensi Kerawanan Pilkada Papua Tengah Usai Komisioner Bawaslu Puncak Dipecat DKPP
Aliansi Masyarakat Ingatkan Potensi Kerawanan Pilkada Papua Tengah Usai Komisioner Bawaslu Puncak Dipecat DKPP

DKPP memutuskan memberhentikan tetap Guripa Telenggen sebagai Komisioner Bawaslu Puncak karena melanggar kode etik

Baca Selengkapnya
PPP Minta Pemungutan Suara Ulang di Seluruh TPS Papua Pegunungan, Ini Alasannya
PPP Minta Pemungutan Suara Ulang di Seluruh TPS Papua Pegunungan, Ini Alasannya

PPP menyatakan, suaranya untuk Pileg 2024 DPR RI di Papua Pegunungan berpindah ke PKB, Garuda dan PKN.

Baca Selengkapnya