Sekjen Partai Komunis Vietnam bakal ke Indonesia bertemu Jokowi

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, Nguyen Phu Trong bakal berkunjung ke Indonesia untuk bertemu Presiden Joko Widodo. Hal ini disampaikan Wakil Perdana Menteri Vietnam Vuong Dinh Hue saat bertemu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Jakarta, kemarin.

Direktur Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Denny Abdi menuturkan kunjungan ini yang pertama kali di luar negara yang berbatasan langsung secara darat dengan Vietnam. Denny menyebutkan pertemuan ini dalam rangka mempererat hubungan kedua negara.

"Dalam rangka memperkuat hubungan kedua negara, Sekjen Partai Komunis Vietnam akan melakukan kunjungan ke Indonesia. Bapak Presiden yang akan menerima di Istana Negara," ucap Denny kepada merdeka.com, Jumat (21/7).

Menurut Denny, Sekjen Partai Komunis memiliki kedudukan tinggi dalam dunia politik Vietnam. Sekjen Partai Komunis inilah yang nantinya akan menunjuk kepala negara yang bakal memimpin Vietnam.

"Posisinya di politik Vietnam itu the highest rank. Sekjen Partai Komunis yang berada di belakang kepala negara, dia yang 'meng-endorse' kepala negara tersebut," jelas Denny.

Direktur Asia Tenggara Kemlu ini juga menjelaskan kunjungan terakhir Sekjen Partai Komunis Vietnam ke Indonesia pada 1959 silam.

Sementara itu, dalam pertemuan Wakil PM Vietnam dengan Menlu Retno juga membahas mengenai cara mengatasi 'illegal fishing' di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) di Laut Natuna. Pasalnya, kedua negara sering salah paham dan bertindak 'main hakim sendiri' di batas ZEE yang masih tumpang tindih itu.

"Kita tidak bahas mengenai illegal fishing, tapi lebih ke cara mengatasi masalah dua negara. Artinya begini, kita kan ada overlapping claim di Natuna, ini adalah negosiasi panjang," ungkap Denny.

"Maksudnya, situasi ini akan terjadi berlarut, sementara wilayah yang tengah dibahas itu ramai ikan dan nelayan dua negara ke sana," imbuhnya.

Karenanya agar tak terjadi salah paham, pempim kedua negara sepakat untuk menjajaki.komunikasi hotline antar Kementerian Kelautan dan Perikanan, Angkatan Laut dan mitra di Vietnam.

"Supaya tidak terjadi kesalahpahaman, bahwa overlapping itu ada dan kita tahu," tukasnya.

Dia menambahkan, Menlu Retno Marsudi mengimbau agar masing-masing negosiator lebih fleksibel. "Karena kalau kita ngotot dengan posisi sendiri, tidak akan ada kemajuan," lanjut dia.

Perundingan ZEE tumpang tindih dengan Vietnam sendiri sumdah lebih dari 7 tahun, yang mana dimulai pada 2010 lalu. (mdk/did)