Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly saat menyampaikan keterangan terkait penundaan pengesahan RUU KUHP di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Jumat (20/9). Menkumham juga mengklarifikasi beberapa isu terkait draft RUU KUHP.
Menkumham Klarifikasi Isi Draft RUU KUHP
RUU KUHP
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly (kedua kiri) saat menyampaikan keterangan terkait penundaan pengesahan RUU KUHP di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Jumat (20/9).
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly (tengah) saat menyampaikan keterangan terkait penundaan pengesahan RUU KUHP di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Jumat (20/9).
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly (tengah) saat menyampaikan keterangan terkait penundaan pengesahan RUU KUHP di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Jumat (20/9).
Menkumham juga mengklarifikasi beberapa isu terkait draft RUU KUHP.
Yayasan Griya Warada Banten yang memiliki arti Rumah Kasih Sayang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU 0016138, AH.01.04, TAHUN 2024
Baca SelengkapnyaMenteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan semua kantor Kementerian Koordinator dan Kementerian teknis nantinya akan berada di satu kompleks.
Baca SelengkapnyaKementerian yang dipimpin oleh Supratman Andi Agtas ini unggul dalam sejumlah kategori.
Baca SelengkapnyaBudi yang mengenakan batik berwarna cokelat pun turun dari mobil Toyota Alphard berwarna hitam dengan nomor polisi RI 36.
Baca SelengkapnyaBaroto mengungkapkan secara total terdapat 76 partai politik berbadan hukum yang tercatat di Kemenkumham, namun hanya 44 partai politik yang aktif.
Baca SelengkapnyaRazilu mengatakan, terdapat tiga perubahan paradigma kebijakan haji dan umrah.
Baca SelengkapnyaSaat menjadi Kapolda Jatim, nama Nico Afinta beberapa kali menjadi sorotan publik.
Baca SelengkapnyaIndonesia berhasil mengarahkan keberlanjutan agenda AALCO dan memperkenalkan dua agenda baru.
Baca SelengkapnyaKejagung mengaku belum bisa berbicara lebih lanjut terkait tindak lanjut dari pelimpahan Rupbasan Kemenkumham
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi III DPR fraksi Partai Golkar Supiansa merspons soal target kinerja peningkatan kompetisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Hukum dan HAM.
Baca SelengkapnyaWebinar series ini pelaksanaannya efisien dan efektif, baik dari segi waktu maupun biaya, serta fleksibel dan dapat dipelajari secara berulang.
Baca SelengkapnyaLukman Edy mengatakan, pihaknya akan fokus melaksanakan muktamar tandingan pada 2-3 September di Jakarta.
Baca Selengkapnya