Anies putar otak beri bantuan Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan telah mengambil sikap untuk mengambil tanggung jawab pengelolaan Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin. Namun, dia enggan terburu-buru mengambil tindakan nyata.

"Kita enggak mau buru-buru sekarang, biar skema hukumnya pas karena yang penting bukan sekedar ini di bawah pemprov atau tidak tapi yang penting pengelolaan di sini bs berkelanjutan," kata Anies di PDS HB Jassin kompleks Taman Ismail Marzuki, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/5).

Menurut Anies, adanya banyak hal bisa dilakukan Pemprov DKI nantinya. Termasuk merelokasi tempat PDS HB Jassin. Namun dalam kunjungannya tersebut hanya bentuk dari pemantauan nanti akan dilanjutkan dengan sinkronisasi.

Orang lain juga bertanya?

Disinggung tentang pembiayaan dari Pemrov DKI pernah diberikan lalu dihentikan, Anies mengaku masih mencari solusi. Ini diperlukan agar Pemprov DKI bisa kembali memberikan dana perawatan.

Dana itu harus dihentikan Pemprov DKI lantaran turunnya Permendagri nomor 32 tahun 2011 pasal 4 ayat 4(b) yang menyatakan 'tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan'.

"Kita akan cari celahnya, kita akan cari pola yang paling pas. sehingga dari pemda bisa membuat kegiatan di pusat dokumentasi sastra ini," kata Anies. "Jadi kalau pola hibah enggak bisa nanti kita cari. Intinya kalau ada kemauan maka bisa dicarikan format yang tepat," tandasnya.

Salah satu pendiri PDS HB Jassin, Ajip Rosidi, mengaku selama ini bantuan dari Pemprov DKI tak selalu diterimanya. Bantuan diterima bukan dalam bentuk uang melainkan barang sehingga menyulitkan pihak pengelola.

"Di sini tidak selalu mendapat bantuan yang cukup dari pemprov malah kadang kadang enggak dalam berupa uang. Jadi banyak yang kami hadapi secara teknis menyulitkan kami sebagai yayasan kecil," kata Ajip.

Bantuan tersebut pun harus diberhentikan Pemprov DKI lantaran adanya Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tersebut. "Dulu mendapat bantuan dari pemprov tapi karena dapat larangan dari departemen dalam negeri itu dihentikan tidak boleh lagi dibantu," terangnya. (mdk/ang)