Bahas RUU DKJ, Anggota DPR ingin Jakarta Bukan Hanya Jadi Kota Berduit
Herman Khaeron ingin adanya kekhususan untuk menahan laju biaya hidup di Jakarta
Bahas RUU DKJ, Anggota DPR ingin Jakarta Bukan Hanya Jadi Kota Berduit
Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron ingin adanya kekhususan untuk menahan laju biaya hidup di Jakarta.
Hal ini disampaikan dalam rapat Panitia Kerja (Panja) antara Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan pemerintah dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI, dalam Pembahasan DIM RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
"Karena kalau tidak, Jakarta ini akan menjadi kota khusus yang berduit. Mungkin kita nanti agak sulit untuk tinggal di Jakarta, oleh karenanya ini juga harus ada norma yang menurut saya menjadi kekhususan bahwa Jakarta bisa mempertahankan nilai-nilai budaya, Betawi ini mungkin sudah susah ditemui lagi ini," kata Herman di Jakarta, Jumat (15/3).
"Di sini saja hanya Mpok Sylvi yang ada mungkin. Pak Supratman bukan lagi orang, saya bukan lagi orang Betawi gitu," tambahnya.
Selain itu, Jakarta harus melindungi budaya asli yang berkembang dan masyarakatnya. Karena, berkembangnya daerah itu disebutnya tentu juga akan meningkatkan terhadap daya beli.
"Akan meningkatkan biaya hidup dan pada akhirnya ini akan memarginalkan terhadap komunitas-komunitas yang sesungguhnya itu adalah kekayaan sejarah yang harus dijaga, satu itu ya kekhususan harus bisa menjaga kekayaan sejarah," sebutnya.
Sebelumnya, anggota DPD Sylviana Murni, menyampaikan perlu adanya payung hukum yang jelas bagi lembaga-lembaga adat dan kebudayaan Betawi dalam RUU DKJ.
Dia mengapresisasi badan legislasi yang sudah memasukkan isu pelestarian budaya dalam pembahasan RUU DKJ.
Sylviani menilai, perhatian khusus terhadap kebudayaan Betawi perlu ditanggapi secara serius. Ia meminta RUU DKJ membentuk Lembaga khusus Adat dan Kebudayaan Betawi.
"Lembaga adat dan kebudayaan Betawi perlu dapat nomenklatur serta tugas dan wewenang jelas dalam UU ini. Saya apresiasi baleg yang sudah mencantumkan ini," ucapnya Rabu, (13/3).
DPD juga mengusulkan nama Majelis Kaum Betawi sebagai mama lembaga tersebut. Namun selebihnya Sylviani menyerahkan kepada pemerintah serta DPR.
"DPD mengusulkan agar lembaga adat dinamakan Majelis Kaum Betawi. Nanti bisa dipikirkan lagi kata-kata yang lebih tepat lagi apabila ada usulan yang lebih baik," pungkas Sylvi.
