Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta
Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan pembahasan RUU DKJ rampung pada awal April 2024 untuk disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI terdekat.
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebutkan Rancangan Undang-Undang Daerah Kekhususan Jakarta (RUU DKJ) dalam proses pembahasan di DPR RI.
Dia mengatakan, setelah RUU DKJ disahkan masih diperlukan keputusan presiden (keppres) terkait perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
"RUU DKJ sedang berproses di DPR. Kita tunggu beliau-beliau membahas RUU DKJ, pasti diberikan yang terbaik untuk Jakarta," kata Heru usai meninjau pipanisasi PAM Jaya di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (18/3).
Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.
"Pindah Ibu Kota tergantung, begitu RUU DKJ sudah disahkan, masih ada setahap lagi, Pak Presiden harus keluarkan keppres. Barulah dinyatakan DKI ibu kota pindah," ujar Heru.
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan pembahasan RUU DKJ rampung pada awal April 2024 untuk disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI terdekat.
Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan, pembahasan RUU DKJ mulai bergulir setelah pemerintah menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait draf RUU DKJ. Selanjutnya dibahas pada rapat di tingkat panitia kerja (panja).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyampaikan pemerintah menyambut baik usulan DPR RI terkait RUU DKJ dan pemerintah menyetujui RUU itu dilakukan pembahasan lebih lanjut di DPR.
Hal ini disampaikan dalam rapat kerja (raker) yang diselenggarakan badan legislasi (Baleg) DPR RI di Kompleks, Parlemen, Jakarta, Rabu (13/3).
Terkait dengan penyusunan RUU DKJ, Tito menekankan untuk tetap berpegang teguh pada Undang-Undang.
Mantan Kapolri ini menjelaskan, perlu adanya komitmen antara DPR RI, DPD, dan Pemerintah untuk mewujudkan visi Jakarta sebagai pusat ekonomi global.
"Komitmen bersama antara DPR RI, DPD RI dan pemerintah guna mewujudkan visi bersama untuk membangun Jakarta menjadi kota kelas dunia kota global, yang tidak hanya bersaing atau memiliki daya saing pada tingkat regional Asia Tenggara, tapi juga setara dengan kota-kota maju lainnya di dunia dan kita ingin juga agar kota Jakarta menjadi salah satu pusat utama di bidang perekonomian, jasa perbankan dan lain-lain,"
kata Tito, Rabu (13/3).
merdeka.com
"Intinya adalah kira-kira sama seperti New York-nya Amerika lah atau Sydney, Melbourne-nya Australia," sambung Tito.
