Bahas RUU DKJ Bersama Baleg DPR, Mendagri: Ingin Jakarta jadi Kota Kelas Dunia Seperti New York
"kita ingin juga agar kota Jakarta menjadi salah satu pusat utama di bidang perekonomian, kira- kira seperti New York-nya Amerika," kata Tito
Tidal lagi jadi ibu kota, Mendagri ingin Jakarta sebagai pusat ekonomi global.
Bahas RUU DKJ Bersama Baleg DPR, Mendagri: Ingin Jakarta jadi Kota Kelas Dunia Seperti New York
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyampaikan pemerintah menyambut baik usulan DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pemerintah menyetujui RUU itu dilakukan pembahasan lebih lanjut di DPR.
Hal ini disampaikan dalam rapat kerja (raker) yang diselenggarakan badan legislasi (Baleg) DPR RI di Kompleks, Parlemen, Jakarta, Rabu (13/3).
Terkait dengan penyusunan RUU DKJ, Tito menekankan untuk tetap berpegang teguh pada Undang-Undang.
Mantan Kapolri ini menjelaskan, perlu adanya komitmen antara DPR RI, DPD, dan Pemerintah untuk mewujudkan visi Jakarta sebagai pusat ekonomi global.
"Kami atas nama pemerintah menyetujui dilakukan pembahasan lebih lanjut secara bersama-sama atas usulan atau inisiatif ruu tentan Provinsi DKJ dengan tetap memperhatikan keselarasan keseluruhan dengan peraturan perundang-undangan terkait," kata Tito, Rabu (13/3).
"Komitmen bersama antara DPR RI, DPD RI dan pemerintah guna mewujudkan visi bersama untuk membangun Jakarta menjadi kota kelas dunia kota global, yang tidak hanya bersaing atau memiliki daya saing pada tingkat regional Asia Tenggara, tapi juga setara dengan kota-kota maju lainnya di dunia dan kita ingin juga agar kota Jakarta menjadi salah satu pusat utama di bidang perekonomian, jasa perbankan dan lain-lain," jelasnya.
"Intinya adalah kira-kira sama seperti New York-nya Amerika lah atau Sydney, Melbourne-nya Australia," kata Mendagri Tito.
Sebelumnya, pembahasan RUU DKJ sudah disetujui untuk dibahas oleh Baleg dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI masa sidang keempat tahun 2023-2024, Selasa (5/3).
Pemerintah lalu menugaskan lima Menteri untuk membahas RUU DKJ bersama DPR RI, seperti Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna H. Laoly.
Reporter Magang: Antik Widaya Gita Asmara
