Anggota DPD Ingin DKJ Jadi Kota Global, Menyelenggarakan Pelayanan dan Pendanaan Kegiatan Internasional
Dia juga ingin agar DKJ menjadi pusat produksi atau produk strategis Internasional,
Dia juga ingin agar DKJ menjadi pusat produksi atau produk strategis Internasional.
Anggota DPD Ingin DKJ Jadi Kota Global, Menyelenggarakan Pelayanan dan Pendanaan Kegiatan Internasional
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ingin agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ikhtiar bersama untuk mewujudkan DKJ yang berfungsi sebagai kota global.
Hal ini disampaikan Anggota DPD RI Sylviana Murni dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan pemerintah seperti Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
"Ikhtiar kita bersama untuk mewujudkan DKJ yang berfungsi sebagai kota global, kota yang menyelenggarakan pelayanan dan pendanaan kegiatan Internasional, perdagangan investasi, bisnis, pariwisata, kebudayaan. Kemudian juga pendidikan, kesehatan dan menjadi lokasi kantor pusat perusahaan dan lembaga baik nasional regional maupun Internasional," kata Sylviana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3).
Selain itu, ia juga ingin agar DKJ menjadi pusat produksi atau produk strategis Internasional. Sehingga, dapat menciptakan nilai ekonomi yang besar bagi Jakarta kedepannya.
"Ini saya tadi garisbawahi Pak Menteri mengatakan bahwa perlu diberikan kewenangan-kewenangan khusus kepada Jakarta dan ini menjadi lex spesialis. Ini saya sepakat karena ini termasuk otonomi tingkat 1 yang tetap dipertahankan, ini catatan kami, termasuk masalah tata ruang," ujarnya.
Dalam rapat yang juga dihadiri oleh pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) disebutnya menjadi kesempatan yang baik.
Khusus untuk Kemenkeu, ia ingin pemberian otonomi khusus sebagai pusat ekonomi berskala global tetap perlu dipertahankan. Hal ini agar Jakarta dapat tetap terjaga ketahanan fiskalnya dan pembangunan berkelanjutan.
"Pas ada Menkeu dan Bappenas, peran ekonomi meningkat, dan kualitas hidup masyarakat Jakarta insya Allah lebih meningkat," pungkasnya.
