Banyak interupsi, Anies sebut anggota DPRD DKI ingin masalah tuntas
Merdeka.com - Banyaknya interupsi dari Anggota DPRD DKI Jakarta saat rapat paripurna pengesahan APBD 2018 ditanggapi Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan. Menurut Anies, interupsi itu dilayangkan karena para Anggota Dewan ingin semua persoalan di Jakarta tuntas.
"Wakil rakyat ingin agar ini semakin tuntas," ujarnya ditemui usai rapat paripurna, Kamis (30/11).
Ia pun bersyukur karena APBD 2018 telah disepakati dan disahkan. Berbagai kritikan masyarakat juga diapresiasi pihaknya dan disebut sebagai bentuk perhatian.
-
Apa yang disinggung Anies Baswedan? Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Apa nama lengkap Anies Baswedan? Anies Baswedan, dengan nama lengkap Anies Rasyid Baswedan, merupakan salah satu kandidat presiden untuk tahun 2024, dilahirkan di Kuningan pada tanggal 7 Mei 1969.
-
Kenapa Anies Baswedan menyerahkan keputusan hak angket ke pimpinan partai? Sementara, Anies Baswedan mengatakan menyerahkan keputusan terkait hak angket kepada pimpinan partai politik.
-
Apa yang dikritik Golkar dari Anies soal Pilgub DKI? Dia mempertanyakan, apakah ada partai yang mau mengusung Anies di Pilgub Jakarta.
-
Apa yang disepakati PDIP dan Anies? Meski akhirnya PDIP tidak mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, menurut Basarah, Anies mengakui gagasan dan rencana baik untuk menjadi jembatan silaturahmi antara kelompok Islam dan kalangan Nasionalis Soekarnois akan terus dijalankan karena hal itu menjadi kebutuhan dan kepentingan bangsa Indonesia.
-
Apa yang Anies Baswedan katakan di video yang beredar? 'Dengan kekalahan saya pada pemilu presiden yang lalu, saya memutuskan untuk menjadi gamer,' Anies terlihat mengatakan hal itu dalam sebuah video yang beredar.'Untuk itu saya akan memperkenalkan gim yang saya mainkan, Honor of Kings.'
"Kami kami mengapresiasi besarnya perhatian masyarakat terhadap perencanaan kita sehingga perencanaannya sangat detail," jelasnya.
Interupsi maupun berbagai kritikan masyarakat dinilai sebagai bentuk kolaborasi. "Inilah yang namanya kolaborasi, semua mata menilai dan dengan begitu anggaran yang merupakan uang rakyat bisa sepenuhnya dipakai untuk kepentingan kita," terangnya.
Pihaknya, kata Anies akan terus menerus melakukan perbaikan dalam sebulan ke depan sebelum masuk tahun anggaran baru. "Makin banyak melihat, makin banyak yang harus kita perbaiki karena banyaknya masukan yang diberikan," ujarnya.
Selain itu ada beberapa Pergub yang perlu dikaji ulang supaya anggaran yang digunakan memenuhi prinsip keadilan. "Termasuk mekanisme yang ada, kita akan review lagi. Jadi ini proses yang banyak sekali. Insya Allah kita akan banyak melakukan perbaikan karena dinamika dalam sidang tadi," paparnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Unggahan itu disertai sejumlah foto, di antaranya foto Anies menunjuk spanduk bertuliskan "Doa Bersama untuk Demokrasi", "Demokrasi Jangan Dipasung".
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan menjawab PKS yang menyebutnya tidak memanfaatkan karpet merah 18 kursi DPRD untuk Pilkada Jakarta.
Baca SelengkapnyaMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut, pembangunan IKN sudah mencapai 26 persen.
Baca SelengkapnyaAnies menjawab, bahwa saat ini partai politik tengah memutuskan diantara dua pilihan.
Baca SelengkapnyaAnies menilai dengan adanya inisiatif hak angket, proses di DPR bisa berjalan.
Baca SelengkapnyaHeru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.
Baca SelengkapnyaApakah kedatangan Anies terkait dengan Pilkada DKI Jakarta?
Baca SelengkapnyaSejauh ini, kata Anies, obrolan PDIP masih membahas apa-apa yang menjadi masalah Jakarta.
Baca SelengkapnyaKetika menjadi gubernur, Anies merekrut puluhan orang sebagai anggota TGUPP
Baca SelengkapnyaDPD PDIP Jakarta mengusulkan Anies Baswedan maju Pilgub Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaBagi Anies saat ini masih banyak permasalahan di Jakarta yang harus diselesaikan.
Baca SelengkapnyaSejauh ini Anies masih mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan kecurangan Pemilu.
Baca Selengkapnya