Djarot minta demo karyawan TransJakarta tak rugikan pelanggan
Merdeka.com - Karyawan PT TransJakarta melakukan aksi demo menuntut kenaikan status kepegawaian dari karyawan kontrak menjadi tetap. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat meminta tuntutan karyawan sebenarnya bisa diatur sambil melihat prestasi kerja karyawan tersebut.
"Itu bisa diatur. Tetapi kita lihat juga prestasinya dia seperti apa. Kalau dia memang bagus, pasti diperpanjang," kata Djarot, di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (12/6).
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga mengatakan bahwa tindakan menelantarkan penumpang itu tidaklah benar. Karena menurutnya hal itu bisa dibicarakan secara baik-baik.
-
Mengapa demo buruh dilakukan? Elemen buruh melakukan rasa di daerah Bekasi, Jawa Barat dan sekitarnya.
-
Siapa yang menggagas Transjakarta? Pertama kali digagas tahun 2001 dan ditindaklanjuti saat era Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.
-
Bagaimana karyawan diberangkatkan? Awalnya, wanita tersebut membuka pintu kaca dan mengajak para karyawannya ke luar gedung. Para karyawannya pun tampak kaget sekaligus senang saat melihat banyak koper di sana. Mereka pun keluar satu per satu dan mulai mengambil koper. Koper ini sudah disiapkan oleh atasannya agar karyawannya tidak kesusahan membeli koper sendiri.
-
Kenapa Pemprov DKI ingin atur jam kerja? Langkah ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi kemacetan Jakarta.
-
Apa yang terjadi pada karyawan yang di PHK? Berdasarkan data dari pelacak independen Layoffs.fyi, hingga 30 Agustus 2024, sebanyak 422 perusahaan teknologi telah memberhentikan 136.782 karyawan.
-
Dimana demo buruh berlangsung? Elemen buruh melakukan rasa di daerah Bekasi, Jawa Barat dan sekitarnya.
"Itu enggak bener ya. Kalo demo kayak begitu itu, demo boleh, tapi jangan kemudian merugikan pelanggan. Ya kan bisa dibicarakan dengan baik," ujarnya.
Djarot juga mengatakan bahwa ia belum mendapatkan laporan secara rinci dari PT TransJakarta mengenai aksi mogok kerja tersebut. "Saya belum dapat laporan persis ya. cuma Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), itu tujuannya pasti kalau bagus akan diperpanjang kok. Tapi cara-cara kayak begitu enggak bener," pungkasnya.
Sebelumnya diketahui, para karyawan bus Transjakarta mogok kerja karena ingin dinaikan status kepegawaiannya menjadi pegawai dari karyawan kontrak menjadi tetap. Ketua Staf Operasional PT TransJakarta Budi Marcelo mengatakan, akan memberikan waktu kepada pihak manajemen untuk memenuhi permintaan mereka. Sopir bus TransJakarta akan tetap bekerja sembari menunggu keputusan tersebut.
"Saya harap agar manajemen memiliki kebijakan untuk mengesahkan status karyawan dan menaikkan kontrak PKWT periode 1 Juli 2016 sampai 30 Juni 2017 untuk mendapatkan SK karyawan tetap," katanya dalam orasi di lokasi.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sopir Jaklingko demo karena upah yang dinilai tidak layak hingga pembagian kuota yang kurang adil antar operator.
Baca SelengkapnyaYusup pun menyinggung soal kenaikan UMP DKI 2023. Kala itu, Heru bisa menaikkan UMP sebesar 5,6 persen.
Baca SelengkapnyaRatusan angkutan umum bus kecil bekas Mikrolet, APB, dan Jaklingko Mikrotrans memadati jalan di depan Balai Kota Jakarta.
Baca SelengkapnyaKepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan sudah mengomunikasikan tiga hal bersama manajemen TransJakarta dan perwakilan demonstran.
Baca SelengkapnyaPengguna transportasi umum keberatan dengan tarif yang mengalami kenaikan.
Baca Selengkapnya"Lebih baik tempuh dengan cara-cara yang elegan," kata Jenderal Bintang Dua.
Baca SelengkapnyaApriastini menyampaikan, penyesuaian layanan dilakukan agar mobilitas masyarakat yang menggunakan Transjakarta dengan rute-rute terdampak tetap berjalan.
Baca SelengkapnyaSetidaknya ada delapan koperasi mitra operator program JakLingko yang melakukan unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa, 30 Juli 2024
Baca SelengkapnyaPramono menyambut gembira dukungan kaum buruh, dan berjanji akan memperjuangkan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang terbaik buat buruh.
Baca SelengkapnyaMereka meminta kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 sebesar 15 persen.
Baca SelengkapnyaPihak perusahaan juga telah melakukan pertemuan bersama dengan para karyawan untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut.
Baca SelengkapnyaAksi unjuk rasa ini menuntut persoalan mengenai tarif di mana potongan yang dibebankan kepada mitra driver mencapai 20 persen hingga 30 persen.
Baca Selengkapnya