Kisah Soekarno yang Pernah Mendapat Gelar Waliyul Amri, Sempat Kontroversial

Para pemuka agama Islam dari Nahdlatul Ulama (NU) pernah menganugerahi sosok Presiden Soekarno
dengan gelar Waliyul Amri.

Penyematan ini juga disepakati oleh sejumlah ulama dari seluruh Indonesia, melalui
konferensi Islam yang digelar di Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Ada misi khusus yang dibawa para ulama. Namun secara umum, konferensi dan pemberian gelar
tersebut berdasarkan keresahan atas kondisi negara yang kala itu dianggap darurat.

Akhirnya pada tanggal 2 hingga 7 Maret 1954, Soekarno resmi menyandang gelar Waliyul Amri Ad-
dharuri Bi Al-syaukah yang sempat dianggap kontroversial.

Dilansir dari indonesia.go.id, Waliyy al amr artinya pemegang otoritas. Kata al daruri bisa diartikan darurat, sementara, atau terpaksa.

Sedangkan kata syaukah memiliki arti duri atau senjata. Sehingga Waliyy al Amr al Daruri bi al Syaukah bisa diartikan sebagai “pemegang otoritas yang bersifat sementara dengan kekuasaan penuh.”

Merujuk jurnal berjudul “Analisis Terhadap Pemberian Gelar Waliyyul Amri Addharuri Bi As-Syaukah oleh Nahdlatul Ulama Kepada Soekarno” salah satu alasan penetapan ini berdasarkan kondisi negara
Indonesia yang ketika itu masih darurat.

Selain soal keamanan negara, penetapan Soekarno sebagai Waliyul Amri Ad-dharuri Bi Al-syaukah juga terkait munculnya banyak masalah pernikahan yang dialami kaum perempuan. Mereka kala itu kesulitan menikah, ketika tidak memiliki wali dari keturunannya.

Dengan adanya ini, Soekarno yang disahkan sebagai pemimpin tertinggi umat Islam bisa menjadi wali hakim pengganti bagi perempuan yang tidak memiliki wali nasab.

Mengutip Jejak Islam Bangsa, pengesahan ini juga diperkuat oleh pernyataan dari K.H.A. Wahab Chasbullah yang merupakan salah satu ulama pendiri Nahdatul Ulama (NU) yang memiliki
pedoman modern dan diplomatis. Penetapan ini memiliki implikasi terhadap fiqih pernikahan
yang sah secara agama.

Penetapan juga merujuk Al Quran, di mana umat Islam harus menaati Ulil Amri atau pemimpin tertinggi di sebuah negara dalam hal ini Presiden Soekarno. Ini juga mencegah terjadinya kekerasan secara fisik maupun verbal yang digencarkan Kartosoewirjo dan gerombolannya kepada masyarakat yang tak sepaham.