Membandingkan prioritas program kerja para cagub DKI

Merdeka.com - Dalam pidato politiknya setelah menjadi calon gubernur DKI Jakarta, Agus Yudhoyono memaparkan 10 program unggulan. Salah satunya adalah memberi bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat yang tidak mampu. Program ini bahkan berada di urutan teratas dari sembilan program lainnya. Menurut Agus, BLT merupakan solusi untuk menekan angka kemiskinan sebesar satu persen dengan meningkatan daya beli rakyat, bantuan pada balita dan lansia.

"Jika program ini dijalankan serius, kemiskinan akan menurun dari 3,7 persen menjadi 2,7 persen, lima tahun yang akan datang," ucap Agus dalam pidato politiknya di Djakarta Theatre, Jakarta, Minggu (30/10).

Program BLT ini sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh sang ayah, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat 10 tahun menjadi presiden. SBY menjadikan Bantuan Langsung Tunai sebagai program unggulan bagi masyarakat miskin.

Selain BLT, Agus-Sylvi berjanji akan menggelontorkan dana 1 miliar per RW setiap tahunnya. Dana itu, kata dia untuk memberikan perhatian dan memberdayakan komunitas. Adapun jumlahnya tidak sama rata, tergantung besarnya kebutuhan.

"Saya dan Mpok Sylvi akan mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan komunitas RT/RW sebesar Rp 1 miliar per RW per tahun," kata Agus saat pidato politik di GOR Jakarta Utara, Minggu (13/11).

Rico Rustombi, juru bicara pasangan calon Agus dan Sylvi enggan mengomentari lebih jauh program unggulan yang diusung pasangan nomor urut satu itu. Rico mengaku tak enak mengomentari, apalagi program-program itu sudah disosialisasikan ke masyarakat setelah pidato politik Agus pasca mendaftar ke KPUD.

"Tidak elok kalau saya yang menyampaikan, harus cagub," kata Rico kepada merdeka.com beberapa waktu lalu sembari tertawa.

Sementara itu, pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat mengaku akan melanjutkan program Jokowi-Ahok tahun 2012. Djarot mengatakan, meski dua kandidat lainnya menawarkan program-program baru, mereka tetap berkomitmen untuk menuntaskan program Jokowi-Ahok hingga lima tahun ke depan.

"Tapi ingat, apa yang kita kerjakan sebetulnya adalah meneruskan program Jokowi-Basuki 2012, dengan beberapa penambahan dan penyempurnaan. Kita tuntaskan hingga tahun 2022," kata Djarot di Rumah Pemenangan, Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/11).

Salah satu program baru yang ditawarkan Ahok dan Djarot adalah soal Kartu Jakarta One. Menurut Djarot, kartu ini bisa digunakan untuk mendapatkan fasilitas Pemprov DKI.

"Misalnya lahan parkir dan bisa juga untuk Transjakarta, juga bisa macem-macem, bayar pajak PNB, dan sebagainya," jelas Djarot.

Djarot mengatakan, program kartu Jakarta One nantinya akan bekerja sama dengan pemerintah pusat juga untuk beberapa transaksi yang memerlukan biaya semisal BPN yang disatukan dengan Kartu Jakarta One.

"Ini terintegrasi. Beberapa bank besar sudah bergabung dengan kita," jelas dia.

Di pihak lain, pasangan calon nomor urut tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno mempunyai enam misi besar sebagai program unggulan. Namun, sama seperti dua kandidat lainnya, fokus tetap pada aspek pembangunan fisik dan pemberdayaan manusia (SDM).

"Yang ingin kami tawarkan yaitu pembangunan fisik, tapi menambahkan fokus pembangunan manusia dan pembangunan masyarakat," kata Anies, di Kertanegara, Jakarta, Jumat (23/9) malam.

Fokus lainya, kata Anies adalah ketersediaan lapangan kerja, pengendalian harga bahan pokok, serta ketersediaan air bersih di Jakarta juga menjadi isu utama jika berhasil memenangkan Pilkada DKI 2017.

"Masalah yang paling sering disebut adalah macet, banjir, tapi masalah nggak hanya itu. Harga bahan pokok, kesempatan kerja, dan masalah pembangunan manusia, kami bukan memperbaiki kota tapi memperbaiki warga kotanya," kata Anies.

Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandiaga, Mardani Ali Sera mengatakan, selain pembangunan fisik dan peningkatan SDM, keduanya juga akan memperkuat fungsi RW sebagai perwakilan gubernur DKI. Setiap persoalan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat diselesaikan di tingkat RW.

Pengamat perkotaan, Nirwono Yoga menilai, program yang disampaikan tiga kandidat belum menyentuh persoalan pokok DKI Jakarta. Sebab, kata dia, para kandidat cenderung mempertontonkan janji-janji kepada masyarakat.

"Kalau melihat kampanyenya untuk ukuran kota Jakarta sangat jauh dari harapan. Gaya blusukan, obral janji sana sini, kunjungan-kunjungan yang tidak perlu, ikut lomba lari atau olahraga lainnya. Apalagi diliput media untuk tebar pesona, sudah gak zamannya lagi," kata Nirwono kepada merdeka.com.

Menurut dia, masa kampanye harus mengumbar gagasan yang cerdas dan mencari solusi untuk masalah Jakarta dengan turun langsung ke lapangan. Jika hal itu dilakukan, masyarakat tentu punya harapan jika para calon adalah layak untuk menjadi pemimpin di ibukota.

"Langsung on the spot, pengenalan lapangan yang tajam sehingga kita lihat akan ada perubahan nyata dalam 5 tahun ke depan," jelasnya.