Mengecek Ulang Fakta Pernyataan Anies-Prabowo-Ganjar Saat Debat Capres Pertama

Debat calon presiden Pemilu 2024 telah digelar pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Tema yang dibahas adalah isu seputar hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.

Ketiga capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo saling melontarkan pernyataan dan sanggahan. Bahkan dalam beberapa sesi, situasi sempat memanas.

Usai debat, perbincangan di kalangan netizen muncul seputar pernyataan para capres. Ada yang dituding tidak sesuai fakta. Merdeka.com merangkumnya sebagai berikut:

Penelusuran: Alm. M. Harun Al Rasyid (15) merupakan korban tewas dalam peristiwa kerusuhan Mei 2019. Warga Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat itu meninggal dunia akibat tembakan peluru tajam yang mengenai dada sebelah kirinya. Jasad Harun ditemui di gorong-gorong di Slipi, Jakarta Barat.

Ayah Harun, Didin Wahyudin, sempat mengunjungi sejumlah pihak termasuk DPR untuk mencari keadilan. Sampai saat ini belum ada terduga pelaku yang diproses hukum hingga pengadilan.

Sementara kematian Mega Suryani Dewi (24) dilatarbelakangi oleh kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Mega menjadi korban pembunuhan keji suaminya, Nando Kusuma Wardana (25), di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, September 2023.

Mega sempat melaporkan kasus KDRT ke polisi namun tidak mendapat respons. Polres Metro Bekasi membantah telah mengabaikan laporan KDRT yang dilayangkan oleh Mega. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kompol Gogo Galesung menyatakan Mega tidak menghadiri panggilan permintaan keterangan setelah melakukan visum. Mega disebut telah kembali ke suaminya.

2. Anies Baswedan mengatakan perlu ada kebebasan berpendapat agar masyarakat kembali mempercayai demokrasi. Ia juga menyebut indeks kebebasan berbicara dan indeks kebebasan demokrasi Indonesia menurun. Selain itu, UU ITE juga membuat kebebasan berbicara terganggu.

Penelusuran: Menurut data Setara Institute bersama INFID, subindikator kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam skor indeks Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia 2023 mempunyai nilai yang rendah. Indikator kebebasan berekspresi dan berpendapat menjadi penyumbang skor terendah dalam skor Indeks HAM, yakni 1,3 di antara seluruh indikator lainnya.

Selama 5 tahun terakhir, indeks ini tidak pernah mencapai angka 2. Pada 2019 (1,9), 2020 (1,7), 2021 (1,6), dan 2022 (1,5). Pada Indeks HAM secara umum, skor rata-rata untuk seluruh variabel adalah 3,2, yakni turun 0,1 dari tahun sebelumnya yang berada pada skor 3,3.

Rata-rata skor nasional sejak 2019, data SETARA Institute menunjukkan indeks tersebut tidak pernah mencapai angka moderat yakni 4 dalam skala 1-7. Di tahun 2019 skor Indeks HAM sebesar 3,2, lalu 2020 di angka 2,9, tahun 2021 di angka 3, tahun 2022 di angka 3,3 dan di tahun 2023 ini kembali turun menjadi 3,2.

Terkait indeks demokrasi, laporan indeks demokrasi dari The Economist Intelligence Unit (EIU) pada 2022 menyebut Indonesia berada di peringkat ke-54 dari 167 negara dengan skor 6,71 dalam skala 1-10. Skor tersebut sama dengan indeks demokrasi 2021. Namun, peringkat Indonesia turun dari 52 ke 54.

Pada 2022, data SAFEnet mencatat 97 kasus pemidanaan yang melibatkan 107 orang terlapor, menggunakan UU ITE. Jumlah tersebut meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu sebanyak 30 kasus dengan 38 orang korban kriminalisasi.

SAFEnet menyebut pasal yang paling sering digunakan oleh pelapor adalah Pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama serta pasal 28 ayat 2 terkait ujaran kebencian.

Pasal-pasal UU ITE tersebut juga sering dilapisi dengan menggunakan pasal 310 KUHP lama terkait pencemaran nama dan Pasal 14-15 UU No. 1 tahun 1946 tentang berita bohong.

Penelusuran: Anies menjabat selama periode 2017-2022. Dalam periode tersebut, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, pada 2018 terdapat 8.785 tempat ibadah di Jakarta secara kumulatif, yang terdiri atas Masjid, Mushola, Gereja Kristen dan Katolik, Pura atau Kuli, Kelenteng, dan Vihara. Kemudian pada 2019 turun menjadi 7.072 bagunan.

Pada 2020, jumlah tempat ibadah naik menjadi 7.732; tahun 2019 naik menjadi 8.212; dan pada 2022 kembali naik menjadi 8.692 tempat ibadah. Namun, terjadi penurunan jumlah tempat ibadah Gereja Protestan.

Berdasarkan data BPS, pada 2018 Gereja Protestan di DKI Jakarta berjumlah 2.742, namun pada 2022 berkurang menjadi 1.293. Sementara Kementerian Agama merilis data yang berbeda. Berdasarkan situs Satudata Kemenag, mereka baru menyediakan data periode 2019-2022.

Jumlah tempat ibadah di DKI Jakarta pada 2019 berjumlah 4.612. Kemudian berkurang menjadi 4.234 pada 2020, lalu bertambah menjadi 4.672 pada 2021, dan tempat ibadah di DKI Jakarta kembali bertambah pada 2022 menjadi 5.274.

Penelusuran: Analisis Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) pada periode 2020 hingga 2023 menyebut polusi udara Jakarta merupakan campuran emisi dari beberapa sektor utama, yakni pembangkit listrik, industri, transportasi, dan pembakaran lahan terbuka.

Pemodelan CREA pada periode Juli hingga Agustus 2023 menunjukkan tingkat polusi udara per jam berkorelasi dengan lepasan emisi berbagai pembangkit listrik tenaga batu bara yang mencapai Jakarta.

Pada hari-hari tertentu, kontribusi pembangkit listrik tenaga batu bara bervariasi antara 5-31 persen terhadap polusi PM2.5, dengan kontribusi rata-rata adalah 9 persen.

Pembangkit listrik merupakan sumber emisi SO2 yang dominan, sedangkan transportasi merupakan sumber emisi NOx terbesar, disusul oleh sektor ketenagalistrikan dan industri.

CREA menyebutkan setidaknya ada 11 PLTU yang berkontribusi terhadap polusi di Jakarta, yakni PLTU Cikarang Babelan, PLTU Indramayu, PLTU Cilacap, PLTU Lontar, PLTU Cirebon, PLTU FAJAR, PLTU Pindi Deli II, PLTU Purwakarta Indorama, PLTU DSS Serang, PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Labuan.

Penelusuran: Anggota panitia khusus DPR melakukan konsultasi publik seperti dengan Civitas Akademika Universitas Mulawarman.

Seiring proses berjalan, tepatnya pada Selasa, 3 Oktober 2023, DPR resmi mengesahkan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN menjadi UU melalui Rapat Paripurna DPR ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024.

UU IKN juga pernah digugat ke MK oleh jejumlah organisasi masyarakat sipil berupa uji formil karena UU IKN dianggap janggal selama proses pembahasan hingga disahkan oleh DPR. Gugatan ini ditolak MK.

Dikutip dari laman resmi Universitas Airlangga (Unair), Pakar HAM Unair, Haidar Adam, mengatakan bahwa lanskap intoleransi yang berakhir penolakan pendirian tempat ibadah juga dipicu birokrasi.

 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 & No. 8 Tahun 2006 (Peraturan 2 Menteri) memberikan ruang bagi masyarakat untuk memanifestasikan tendensi intoleransi pada pembangunan rumah ibadah.

2. Prabowo Subianto menyebut Presiden Joko Widodo adalah presiden yang paling sering berkunjung ke Papua. Ia juga mengatakan Jokowi sudah 19 kali ke Papua.

Penelusuran: Mengutip Antara, Staf Khusus Presiden Bidang Pendidikan dan Inovasi Billy Mambrasar pada 10 Juli 2023 menyebutkan 17 kali kunjungan Presiden Joko Widodo ke Papua merupakan bentuk perhatian kepada masyarakat setempat. Namun Billy tidak menjelaskan 17 kali kunjungan tersebut hanya pada periode kedua Jokowi menjabat, atau sejak periode pertama. 

Berdasarkan berita yang ditayangkan Setkab.go.id, pada periode Agustus-Desember, Jokowi satu kali mengunjungi Papua yaitu pada 22-23 November 2023.

Mengutip Kominfo.go.id, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, datang ke Papua pada 1999 dan 2000. Presiden Megawati Soekarnoputri mengunjungi Kota Jayapura pada perayaan Natal 25 Desember 2003. Terakhir, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah beberapa kali berkunjung ke Papua, yaitu pada 2010, 2012, dan 2014.

Penelusuran: Bank Indonesia menyatakan Inflasi pada Oktober 2023 tetap terjaga dalam kisaran sasaran 3,0±1%. Inflasi inti pada Oktober 2023 sendiri tercatat sebesar 0,08% (mtm), lebih rendah dari inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,12% (mtm).

Secara tahunan, inflasi inti Oktober 2023 tercatat sebesar 1,91% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 2,00% (yoy).

4. Prabowo Subianto menyebut Anies Baswedan saat menjadi Gubernur DKI memiliki APBD sebesar Rp80 triliun untuk mengurusi 10 juta warga Jakarta, sementara Jawa Barat memiliki APBD Rp35 triliun untuk 50 juta warga.

Prabowo kemudian mempertanyakan mengapa dengan APBD sebesar itu, DKI sering memiliki indeks polusi tertinggi di dunia.

Penelusuran: Pada 2022, DKI Jakarta memiliki APBD sebesar Rp82,47 triliun. Sementara berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Jakarta pada 2022 adalah 10,6 juta jiwa.

Menurut data IQair, kualitas udara DKI Jakarta selalu buruk pada periode 2018-2022 dengan angka polutan PM2.5 mencapai 7 hingga 10 kali lebih tinggi dari batas aman berdasarkan panduan Badan Kesehatan Dunia (WHO). Panduan WHO untuk jumlah PM2.5 sendiri adalah 0-5 μg/m3.

Penelusuran: Dari kasus penculikan aktivis, sebanyak 22 orang diculik. Sembilan orang kembali dalam keadaan hidup, yakni Andi Arief, Nezar Patria, Pius Lustrilanang, Desmond J. Mahesa, Haryanto Taslam, Rahardjo Waluyo Jati, Mugiyanto, Faisol Riza, dan Aan Rusdianto.

Sedangkan 13 aktivis lainnya hilang adalah Wiji Thukul, Petrus Bima Anugrah, Suyat, Yani Afri, Herman Hendrawan, Dedi Hamdun, Sony, Noval Alkatiri, Ismail, Ucok Siahaan, Yadin Muhidin, Hendra Hambali, dan Abdun Nasser. Keberadaan mereka pun tidak diketahui hingga saat ini.

Sebagian aktivis yang menjadi korban penculikan itu menjadi pendukung Prabowo. Mendiang Desmond Mahesa misalnya yang menjadi anggota DPR dari Partai Gerinda. Demikian juga Pius Lustrilanang anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sebelumnya adalah anggota DPR dari Gerindra.

Selanjutnya Andi Arief, salah satu aktivis yang sempat diculik menjadi politisi Partai Demokrat yang kini berada di gerbong pendukung Prabowo dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Budiman Sudjatmiko yang merupakan mantan Ketua Umum PRD dan sempat diculik pada 1998 juga mendukung Prabowo pada Pilpres 2024.

Penelusuran: Mengutip data Ombudsman RI, Jawa Tengah mendominasi pelayanan publik dengan kualitas tinggi. Untuk tahun 2022, sebanyak 34 kabupaten/kota dari 35 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah masuk dalam zona hijau.

Zona hijau ini artinya memiliki tingkat kepatuhan tinggi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.