Pecahnya Thailand

Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi Thailand pada 7 Mei lalu telah mengeluarkan putusan bahwa PM Yingluck Shinawatra dan 9 dari 35 anggota kabinetnya harus lengser dari jabatannya. Dalam keputusannya Mahkamah menetapkan bahwa keputusan pemerintah untuk mengganti Ketua Dewan Keamanan Nasional, Thawil Pilensri di tahun 2011 agar kakak ipar Thaksin Shinawatra dapat menjadi Kepala Kepolisian Thailand adalah penyalahgunaan kekuasaan.

Setelah geger dan krisis politik selama 6 bulan di Thailand, keputusan MK itu seharusnya tidak menjadi suatu hal yang mengejutkan. Namun keputusan MK yang tidak meminta lengser seluruh anggota kabinet memang agak mengagetkan meskipun ia sedikit banyak seirama dengan arah gonjang-ganjing politik di sana.

Bagi pendukung Yingluck dan kelompok Kaus Merah-nya, keputusan MK dinilai sangat politis karena sejarah keputusan MK terkait keluarga Shinawatra dan partainya, Pheu Thai Party sejak kudeta militer tahun 2006 tak pernah memihak mereka. Karenanya ini akan menjadi pemicu tambahan bagi munculnya protes dan demonstrasi pendukung Yingluck (Kaus Merah) yang memang sudah berencana demo besar-besaran pada 10 Mei.

Mereka juga menuduh bahwa MK tak lebih dari pengikut kelompok ultra royalist (Kaus Kuning) dari kelompok kemapanan yang meremehkan demokrasi . Makanya tak heran jika kelompok Yingluck menilai keputusan MK sebagai "kudeta judisial", yang tidak menggunakan senjata tapi sama efektifnya dengan kudeta militer yang menjungkalkan Thaksin di tahun 2006.

Saat ini memang tidak terjadi kekosongan kekuasaan karena pemerintah telah menunjuk Deputi PM sekaligus Menteri Perdagangan, Niwatthamrong Boonsongpaisan sebagai Acting PM. Langkah ini juga tidak akan memuaskan pihak oposisi karena ia dipandang konco Thaksin dan pernah menjadi direktur di Shin Corporation, sebuah konglomerasi media milik keluarga Shinawatra.

Niwatthamrong juga dianggap sebagai arsitek dari skema subsidi beras Thailand yang bermasalah yang telah memboroskan anggaran negara miliaran USD yang menjadi salah satu sebab kemarahan pihak oposisi dan saat ini menjadi bahan penyelidikan NACC (KPK-nya Thailand).

Saat ini tampak jelas bahwa kedua pihak yang berlawanan sudah tidak mempunyai kepercayaan terhadap lembaga mediasi dan proses kenegaraan yang demokratis. Di satu sisi, kelompok Kaus Merah dan pendukung partai Pheu Thai sudah susah mempercayai pengadilan dan istana, yang dinilai berkonspirasi melawan mereka.

Di sisi lain, kelompok oposisi juga tidak mempercayai pemilu dan demokrasi karena hasilnya selalu melawan mereka. Jalan tersisa yang mereka lihat adalah perlawanan di jalanan. Ini tampak dari dari penolakan rencana pemilu 20 Juli 2014 oleh kelompok demo People’s Democratic Reform Committee (PDRC) pimpinan mantan anggota parlemen, Suthep Thaugsuban serta partai oposisi partai Demokrat.

Oposisi menuntut reformasi sebelum pemilu dilaksanakan dengan tujuan menyingkirkan klan Shinawatra dari panggung politik dan keputusan MK ini tidak memenuhi harapan mereka. Mereka bahkan menyatakan bahwa jika pemilu dipaksakan diselenggarakan pada tanggal itu, maka akan terjadi pemilu berdarah.

Dalam perkembangan terakhir (8/5), KPU Thailand juga telah menyatakan bahwa pihaknya tidak melihat adanya urgensi menetapkan tanggal pasti penyelenggaraan pemilu. KPU Thailand telah menolak permintaan pemerintah untuk bertemu membahas rencana pemilu. Jadi, solusi politik untuk mengurangi kebuntuan dan meredam pertentangan pun belum nampak nyata.

Bisa diduga perkembangan politik Thailand dengan adanya keputusan MK , NACC dan KPU Thailand itu tidak akan meredakan krisis namun bisa sebaliknya dan Thailand bisa terpecah belah dalam waktu lama bila tidak ada kemauan politik para elitnya untuk masing-masing mundur selangkah demi beberapa langkah maju bersama.

Selain itu, situasi sekarang juga menuntut sikap jelas Raja dan militer yang bisa mendorong pada rekonsiliasi dan imparsialitas dengan menjunjung tinggi konstitusi Thailand. Sampai saat ini kedua lembaga belum jelas menampakkan arah kebijakannya dalam merespon perkembangan terkini. (mdk/tts)