Quo Vadis Relawan di Pemilu 2024

Merdeka.com - Kelompok-kelompok relawan selalu mewarnai pemilu di Indonesia. Mereka ramai-ramai muncul mendeklarasikan dukungan terhadap bakal calon presiden. Ada yang murni karena ingin jagoannya terpilih, ada yang mengincar jabatan di pemerintahan.

Fenomena masifnya gerakan relawan terjadi saat pencapresan Joko Widodo di Pilpres 2014. Ratusan kelompok relawan menjadi kekuatan pasangan Jokowi-JK selain mesin partai koalisi pengusung. Sebagian dari mereka berasal dari relawan Jokowi-Ahok saat Pilgub DKI Jakarta pada 2012.

Di Pilpres 2019, saat Jokowi berpasangan dengan Ma'ruf Amin, para relawan seperti Projo, Seknas Jokowi, Jokowi Mania, masih eksis mendukung untuk memenangkan mantan Wali Kota Solo itu meneruskan jabatan presiden di periode kedua.

Lazimnya, kelompok relawan membubarkan diri setelah capres atau calon kepala daerah yang mereka dukung menang. Di era Jokowi, beberapa kelompok relawan berganti baju menjadi organisasi masyarakat yang berbadan hukum. Suara mereka menjadi salah satu kelompok yang didengarkan.

Jokowi juga secara aktif menjaga dan mempertahankan kelompok-kelompok relawan yang pernah mendukungnya. Beberapa pimpinan kelompok relawan diberi jabatan sebagai wakil menteri dan komisaris BUMN.

Kini, saat Pemilu 2024 kurang dari satu tahun lagi, para relawan masih menunggu sinyal dari Jokowi. Siapa capres yang akan di-endorse belum terungkap. Dalam beberapa kesempatan bertemu relawan, Jokowi hanya memberikan sinyal secara tersirat. Namun dia mengingatkan, soal capres tidak akan grasa-grusu.

Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno menilai, keberadaan relawan akan terus relevan dan signifikan dalam setiap kontestasi politik. Sekecil apapun dukungannya, suara satu dua orang akan berpengaruh. Meski gerakannya tidak akan sebesar pada pemilu sebelumnya, peran relawan di 2024 tetap berguna untuk dimobilisasi mencari suara.

Salah satu ciri relawan yang belakangan muncul, kata Adi, mereka mengusung tokoh-tokoh yang punya nama besar terutama mereka yang bakal mendapatkan tiket pencapresan.

"Jarang di antara para relawan itu mendukung sosok yang tidak populer, tidak dikenal dan tidak punya elektabilitas tinggi. Jadi sama saja sebenarnya relawan-relawan itu," ujarnya kepada merdeka.com.

Satu hal yang menjadi catatan Adi, di Pilpres 2024 ini, peran relawan tidak seperti 10 tahun lalu saat pengaruh mereka bisa mendikte partai politik agar mencalonkan capres tertentu. Adi mengingat situasi saat 2014, peran relawan menjadi signifikan karena dianggap sebagai gelombang dukungan rakyat yang bisa mempengaruhi partai.

Adi mencontohkan apa yang terjadi pada PDIP. Ketika itu, dari informasi yang dia dengar, PDIP masih berniat mengusung Megawati sebagai capres. Tapi karena gelombang dukungan relawan begitu banyak menyuarakan Jokowi, seakan-akan Jokowi itu didukung arus besar kelompok-kelompok rakyat melalui relawan, PDIP akhirnya memutuskan Jokowi untuk maju.

"Tapi untuk 2024 relawan ini sudah tidak didengar oleh partai. Partai kini punya subyektivitas dan kepentingan sendiri. Sudah tidak ada lagi urusan-urusan dengan relawan itu," ujarnya.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago juga berpendapat senada. Keberadaan relawan punya pengaruh yang besar untuk calon presiden. Banyak relawan yang menjaga niatnya dengan berangkat dari sebuah kemarahan. Namun, banyak juga relawan yang sifatnya transaksional, seperti mencari jabatan dan mengajukan proposal.

"Jadi, relawan itu efektif dalam memainkan peran dan fungsi untuk membantu calon presiden," ujarnya kepada merdeka.com.

Pendiri Lembaga Survei Kedai Kopi Hendri Satrio juga menilai relawan akan terus eksis dalam setiap pilpres. Siapapun capresnya, relawan akan menjadi perpanjangan tangan dalam menjangkau para calon pemilih.

"Capres itu memiliki keterbatasan dan yang bisa menyambung lidah salah satunya ya relawan," tegasnya.

Namun, dengan waktu kampanye Pilpres 2024 yang lebih singkat, Hendri menyebut, gegap gempita aksi relawan kali ini tidak akan lebih heboh dari pemilu-pemilu sebelumnya.

Beda Relawan SBY dan Relawan Jokowi

Berada di luar struktur partai, keberadaan relawan sangat membantu menjangkau wilayah-wilayah dan ruang-ruang yang sulit ditembus kader partai. Kemampuan relawan menggalang dukungan dan mengumpulkan dana, dalam kondisi tertentu dapat melampaui kinerja mesin partai.

Wakil Sekjen Partai Demokrat Renanda Bachtar menceritakan, saat Pemilu 2004 dan 2009, Presiden SBY mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok relawan. Kehadiran mereka sangat efektif untuk mengampanyekan SBY.

Relawan-relawan itu mampu menggarap dukungan dari komunitas-komunitas yang memiliki anggota cukup besar. Termasuk dari kalangan perempuan.

Renanda menuturkan, untuk Pemilu 2024, Partai Demokrat tidak pernah secara sengaja mendorong terbentuknya relawan-relawan. Demokrat sudah memiliki struktur dan organisasi sayap yang bergerak sesuai instruksi partai.

Pembentukan relawan yang diiniasiasi partai, lanjut dia, pada akhirnya tidak akan efektif. Penyebabnya, para relawan itu hanya akan menunggu perintah partai untuk bergerak. Apalagi jika kelompok relawan dipimpin oleh pengurus Partai Demokrat di daerah. Aktivitas mereka akan terganggu dengan urusan partai.

"Tetapi bagaimanapun juga tentu keberadaan relawan itu tidak mungkin ditolak karena mereka ini dengan inisiatif sendiri, tidak merepotkan. Mereka membantu dengan kemampuan sendiri, dengan cara sendiri, dengan gaya sendiri, tentu kita apresiasi juga," ujarnya kepada merdeka.com.

Membandingkan relawan Jokowi dengan relawan SBY, Renanda menyebut satu perbedaan mendasar. Relawan SBY selesai dan bubar ketika SBY menjadi presiden. "Otomatis relawan itu sudah selesai, tidak lagi ada," ujarnya.

Sementara relawan Jokowi, lanjut Renanda, masih dipelihara."Kita tahu juga, Jokowi masih juga memberikan arahan-arahan termasuk nanti siapa yang diinginkan kira-kira oleh Pak Jokowi ke depan. Artinya relawan ini enggak selesai-selesai," tukasnya.

Saat SBY sudah terpilih, Renanda mengatakan, SBY sempat mengumpulkan kelompok-kelompok relawan untuk menyampaikan terima kasih atas dukungan mereka dan secara terbuka mengajak kalau mau bergabung ke Partai Demokrat akan diterima dengan baik.

Begitu juga saat akan mengakhiri masa jabatan di 2014, SBY tidak pernah mengumpulkan kelompok relawan untuk meminta dukungan terhadap calon tertentu. SBY tidak pernah membuat semacam janji atau kontrak politik terhadap relawan yang diajak bergabung ke partai. Renanda mengatakan, beberapa relawan yang kemudian bergabung ke Demokrat diperlakukan sesuai kemampuan mereka.

"Kalau dia punya kemampuan tentu dia dapat tempat yang baik nanti, punya karier. Tapi kalau kapasitasnya kurang, ya tidak ada perlakuan khusus. Jadi tidak ada kontrak politik atau apapun, betul-betul relawan," ujarnya.

Relawan Vs Parpol

Keputusan Immanuel Ebenezer membubarkan relawan GP Mania dan membentuk Prabowo Mania 08 mendapat tanggapan beragam. Di kalangan relawan pendukung Ganjar, langkah Noel itu justru disyukuri.

Ketua Umum Ganjarian Spartan, Guntur Romli menyebut Noel sering membuat pernyataan yang mengadu domba Ganjar Pranowo dengan lingkaran PDIP.

"Sikap ini malah mempersulit posisi Ganjar Pranowo, karena beliau sebenarnya tidak ada masalah dengan lingkaran PDIP," kata Guntur, beberapa waktu lalu.

Guntur menyoroti kelompok relawan GP Mania sebenarnya tidak pernah eksis. Dia menuding relawan yang dibentuk hanya dijadikan mainan politik Noel.

"Karena hanya 'ganti kulit' dari nama Batman, Basuki Tjahaha Purnama Mania, atau Joman, Jokowi Mania yang hanya menjadi mainan politik pribadi Immanuel Ebenezer," tegas dia.

Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sigit Widodo mengatakan, PSI sebagai satu-satunya partai yang sudah mendeklarasikan mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres, berharap pembubaran GP Mania tidak mempengaruhi para relawan pendukung Ganjar lainnya.

Bagaimanapun, status Ganjar sebagai kader PDIP harus dihormati. PSI dan kelompok relawan tidak bisa memaksa PDIP segera mendeklarasikan pencalonan Ganjar sesuai mekanisme partai. Berdasarkan undang-undang, yang bisa mencalonkan pasangan capres-cawapres hanya partai politik.

"Kita masih berharap PDIP mendukung Ganjar karena Mas Ganjar itu kader PDIP. Kita masih tetap menunggu, tetapi ya enggak usah diburu-buru lah itu haknya PDIP untuk mencalonkan kapanpun," ujar Sigit kepada merdeka.com.

Menurut Sigit, agak aneh kalau kemudian relawan ribut dengan partai politik. "Bagi pendukung Ganjar, jangan ngajak berantem partai politik yang punya potensi terbesar untuk mendukung Ganjar, seharusnya begitu," tegasnya.

Yang bisa dilakukan relawan saat ini hanya menunggu keputusan partai dengan terus memberikan dukungan terhadap Ganjar.

"Intinya relawan enggak bisa ngajak berantem partai politik, justru sebaliknya hubungan yang baik harus dijalin," pungkasnya.

Reporter Magang: Rafi Indra Jaya Putra