Utak-atik calon pasangan, menghitung peluang menang

Merdeka.com - Petahana Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Sandiaga Uno dua calon yang sudah resmi menyatakan maju di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Namun menjelang tiga hari waktu pendaftaran, posisi keduanya tak jauh berbeda: sama-sama belum memiliki kepastian terkait sosok calon wakil Gubernur.

Keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dinilai menjadi kunci utama konstelasi politik menjelang pilkada. Sejauh ini para petinggi PDIP masih bungkam tentang sejumlah isu, terutama apakah akan mendukung Ahok sebagaimana kabar selama ini atau mengusung kadernya sendiri.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, dari semua nama yang pernah disebutkan selama ini akan dikerucutkan lagi. Namun, calon kuat yang diusung partainya adalah figur yang bisa menjembatani pemerintah dan partai politik. "Akan mengerucut ke satu calon, namun mengedepankan kerja sama parpol dan negara," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/8).

Analisis politik meyakini siapapun sosok yang diusung PDI, akan membawa kejelasan bagi calon yang dipersiapkan oleh Koalisi Kekeluargaan terdiri atas Gerindra, PKB, PAN, PPP, Demokrat dan PKS.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, dalam waktu dekat sejumlah pimpinan nasional partai politik akan bertemu untuk memfinalkan langkah menghadapi Pilgub DKI 2017. Saat ini internal partai politik masih menggodok bakal calon yang bakal diusung atau didukung.

"Pada akhirnya semua ujungnya sama. Last minute saja nanti pasti ketahuan. Belum ketemu momentumnya, masih menjajaki siapa yang serius, siapa dapat dukungan. Orang partai kan ingin yang dimajukan itu orang yang bisa menang," tegas Fadli saat berbincang di kantor redaksi merdeka.com, Kamis (16/9).

Ahok dan PDIP

Meski sudah bulat didukung tiga parpol (Hanura, NasDem dan Golkar), Ahok belum pede menentukan calon pendampingnya di posisi DKI-2. Padahal koalisi tiga partai pendukungnya memiliki 26 kursi di DPRD Jakarta, yang artinya sangat memadai untuk mengusung calon gubernur sesuai persyaratan Komisi Pemilihan Umum.

Mantan bupati Belitung Timur ini beberapa kali kepada media, secara tersirat mengaku sedang menunggu sikap dari PDIP. Terutama terkait wacana Ahok kembali diduetkan maju pilkada bersama Wagub Djarot Saiful Hidayat, yang merupakan kader partai berlambang banteng itu.

"Saya dari dulu sudah dapat tiket, ibu Mega pasti kasih, asal masyarakat surveinya mau dukung saya," kata Ahok di Balai kota, Jakarta, Selasa (24/5).

Sementara itu, perbedaan sikap menyoal strategi menghadapi pilkada DKI muncul di internal PDIP. Sebagian kader mendukung duet Ahok-Djarot, sebagian lainnya menolak sang gubernur petahana. Bagi kubu anti-Ahok, alasannya sederhana: Ahok bukan kader partai dan tidak disukai karena gaya komunikasinya ke publik yang kasar.

Di antara dua kutub seolah terbelah ini, muncul kubu ketiga yang semakin menguat. Mereka aktif menyuarakan desakan untuk memboyong Walikota Surabaya Tri Rismaharini sebagai calon gubernur alternatif. Elit PDIP dari pelbagai sumber valid dilaporkan mengalami dilema. Mereka terus menakar pilihan, hendak mengusung Ahok atau Risma.

Dalam survei internal PDIP, elektabilitas Ahok dan Risma tak jauh berbeda. Keduanya hampir mendapat 50 persen dukungan. Namun Risma sementara lebih diunggulkan ketimbang Ahok, bahkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Kalau dari ketua umum (Megawati) peluang untuk Risma dan Ahok kayaknya 50:50, tapi kalau versi pengurus PDIP Risma lebih besar," kata politikus PDIP, Eva Kusuma Sundari, Kamis (12/5).

Di luar itu, PDI P nyatanya tetap menyiapkan skenario politik dengan tiga opsi. Tiga opsi itu yakni opsi menyiapkan pasangan petahana Basuki T Purnama-Djarot Syaefullah, opsi melalui penjaringan dan opsi berdasarkan pemetaan politik. Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Djarot masuk dalam opsi pemetaan politik (berdasarkan rekam jejak) sedangkan nama Sandiaga Uno, meskipun bukan kader, masuk dalam opsi penjaringan.

PDIP dan Koalisi Kekeluargaan

Koalisi ini terbentuk 8 Agustus lalu. Kala itu, DPD PDIP dipimpin sementara oleh Bambang DH. Dia mengumpulkan keenam partai menjadi suatu koalisi baru. Prinsipnya satu, menyiapkan calon asal bukan Ahok. Maka skenario pun muncul dengan menyiapkan nama Sandiaga-Risma sebagai pilihan.

Nampaknya opsi ini tetap mengambang. PDIP tetap keukeuh, enggan merelakan Risma. Sebagai opsinya, enam partai menyiapkan nama Sandiaga yang dipasangkan dengan Sekda DKI Saefullah. Namun, hanya Gerindra dan PKB saja yang menyatakan sepakat. Lima partai lainnya masing-masing menyiapkan calon. PAN misalnya, mengusung mantan Menko Maritim, Rizal Ramli. Sementara Demokrat menyiapkan nama mantan Mendikbud Anis Baswedan, dan PKS menyiapkan nama kadernya Mardani Ali Sera.

Koalisi Kekeluargaan dan Poros Baru

Sekian lama menunggu keputusan PDIP, Koalisi Kekeluargaan berjalan dengan opsi Sandiaga-Saefullah. Dalam hitungan kursi di DPRD, koalisi ini bahkan sudah melampaui target minimal 22 kursi pada pemilu legislatif 2014 sebagaimana yang disyaratkan oleh KPUD.

Namun, PKS diam-diam menyodorkan kadernya, Mardani Ali Sera. Hal ini membuat koalisi ini diindikasikan pecah. PKB yang sejak awal mendukung Sandiaga-Saefullah berencana menarik dukungan dan menyiapkan skenario baru

Wakil Ketua DPW PKB, Abdul Aziz mengatakan tak mempersoalkan Sandiaga-Mardani sebab opsi baru sudah dipersiapkan. Opsi baru itu adalah Yusril-Rima dan Risma-Saefullah. Adapun tiga partai yang masuk sudah dikomunikasikan adalah Demokrat dan PPP. Sementara PDI P belum dikonfirmasi.

"Kita sudah bertemu lima kali dan sudah komunikasi," kata Abdul ketika berbincang dengan merdeka.com beberapa waktu lalu.

Secara perhitungan kursi di DPRD, gabungan PKB (6 kursi) PPP (10 kursi) dan Demokrat (10 kursi) sudah mengantongi 26 kursi. Itu artinya mereka bisa mengajukan pasangan calon Gubernur dan wakilnya. Sementara itu, gabungan Gerindra (15) dan PKS (11) sudah bisa mencalonkan Sandiaga-Mardani.

"Meskipun kata Gerindra itu belum final, kita sih berharap jadi. Kita lagi bikin poros baru. Mudah-mudahan ketua umum tiga partai ini setuju," lanjut dia.

Jika Risma tidak diizinkan oleh PDIP untuk bersanding dengan Yusril, kata Abdul, maka pilihan Yusril-Saefullah adalah pilihan yang sudah final. Jikapun ada calon dari Demokrat dan PAN sebagai wakil Yusril, hal itu bisa dikomunikasikan.

"Kita akan bertemu lagi tapi paling tidak ini sudah kita persiapkan," tegas Abdul.