36.850 Paket Sembako Warga Purbalingga Terdampak Corona akan Dibagi 3 Tahap

Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga memastikan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk warga masyarakat yang terdampak Covid-19 akan segera didistribusikan. Sebanyak 36.850 paket sembako rencananya akan dibagikan dalam tiga tahap.

Tahap pertama dibagikan awal bulan Mei, tahap kedua menjelang lebaran Idul Fitri 1441 Hijriah, dan tahap ketiga pada bulan Juni.

"Dinas Perindustrian dan Perdagangan Purbalingga dalam rangka ikut serta mengatasi JPS, ditugasi oleh Bupati supaya bisa memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19. Kesiapan Disperindag bersama OPD lain, dengan menyiapkan 36.350 paket sembako untuk warga di Purbalingga. Di samping itu, ibu bupati menambahkan 500 paket sembako untuk warga Purbalingga di perantauan," ungkap Sidik Purwanto, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Purbalingga saat mendampingi Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi di gedung UPT Lingkungan Industri Kecil (LIK), Kamis (23/4).

Setiap paket sembako berisi enam komoditas, di antaranya beras 10 kg, mi instan, kecap, kerupuk udang, minyak goreng dan telur. Adapun data penerima JPS itu akan disinkronkan dengan data yang ada di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsosdalduk) Purbalingga.

"Hari ini (Kamis 23/4), kita rapat dengan para camat, agar nantinya pendistribusian bantuan paket sembako tepat diterima oleh masyarakat terdampak, meskipun bantuannya sedikit," kata Sidik.

Dyah Hayuning Pratiwi menuturkan, bantuan JPS untuk warga masyarakat Purbalingga yang terdampak Covid-19 masih dalam proses pengepakan. Pengerjaan pengemasan dipusatkan di kompleks UPT Lingkungan Industri Kecil (LIK).

"Saya meninjau sekaligus mengecek persiapan Pemkab dalam penyaluran JPS di Purbalingga yang berada di gudang UPT LIK. Ini bantuannya akan segera didistribusikan dalam waktu dekat," ujar Tiwi memastikan.

Selain menggunakan dana APBD Kabupaten, Tiwi juga mendorong semua desa di Purbalingga untuk memaksimalkan bantuan bantuan kepada masyarakat dengan dana desanya. Semua tingkatan bergerak melakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten sampai tingkat desa.

"Insya Allah Pemerintah baik pusat, provinsi, kabupaten hingga desa akan selalu bersinergi, bahu membahu memberikan kesejahteraan dan kemanfaatan bagi masyarakat Purbalingga terdampak Covid-19," tegasnya.

Anggaran Rp52 Miliar untuk Tangani Covid-19

Pemkab Purbalingga merelokasi anggaran APBD 2020 untuk penanganan covid-19 sebesar Rp52 Miliar. Anggaran itu terhitung sebagai total kebutuhan selama 3 bulan, mulai dari April sampai Juni.

Dyah Hayuning Pratiwi mengatakan relokasi anggaran sebagai tindaklanjut atas Instruksi Presiden (Inpres) RI No 4 tahun 2020. Rincian kebutuhan Rp52 miliar tersebut meliputi beberapa tahap. Tahap 1 dan 2 digunakan untuk penanganan kesehatan Rp14,88 miliar, Jaring Pengaman Sosial (JPS) rumah tangga terdampak sebanyak 36.350 orang sebesar Rp9,54 miliar, Jaring Pengaman Ekonomi Rp763 juta dan Cadangan Belanja Tak Terduga Rp4,7 miliar sehingga total Rp29,9 miliar.

Selanjutnya juga ada tambahan anggaran untuk 3 bulan sebesar Rp22,1 miliar yang dibelanjakan untuk penanganan kesehatan Rp6 miliar, JPS untuk 35.350 orang Rp13,6 miliar dan jaring pengaman ekonomi sebesar Rp2,5 miliar.

"Di samping itu dampak juga Covid-19 berpengaruh terhadap kemampuan keuangan daerah. Kami mengestimasikan terjadi penurunan pendapatan daerah sebesar Rp155,9 miliar," katanya.

Dia merinci, penurunan pendapatan tersebut di antaranya dari perkiraan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp13,4 miliar. Di samping itu penurunan transfer ke daerah dan dana desa (DD) sebesar Rp142,5 miliar.