Ahmad Yani tantang ICW bongkar kasus korupsi perusahaan asing
Merdeka.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis 36 nama anggota DPR yang integritasnya diragukan dalam pemberantasan korupsi. 36 Caleg yang kini masih aktif di Senayan itu, disebut ICW tidak pro terhadap pemberantasan korupsi yang selama ini digawangi oleh KPK.
Salah satu anggota DPR yang diragukan tersebut adalah politisi PPP, Ahmad Yani. Tak terima dengan tudingan tersebut, anggota Komisi III ini pun berencana menggugat ICW.
"Kita lihat saja, kalau kata-katanya menyudutkan dan bertendensi pembunuhan karakter saya akan melakukan langkah hukum," ujar Ahmad Yani, Jumat (28/6).
-
Siapa yang dikritik ICW soal kasus korupsi? Aktivis dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar aksi unjuk rasa untuk mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga menangkap Harun Masiku di depan gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/1/2024).
-
Apa yang dilakukan ICW untuk kritik KPK? Aktivis dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar aksi unjuk rasa untuk mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga menangkap Harun Masiku di depan gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/1/2024).
-
Kenapa ICW kritik KPK soal Harun Masiku? Aksi yang dilakukan ICW ini untuk mengkritik KPK karena tak kunjung berhasil menangkap buronan kasus korupsi Harun Masiku sejak empat tahun lalu.
-
Bagaimana ICW kritik KPK soal Harun Masiku? Saat melancarkan aksinya, para aktivis ini tampil memakai topeng pimpinan KPK yang dimulai dari Nawawi Pomolango, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, hingga Johanis Tanak.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
-
Bagaimana Ivan Gunawan menanggapi teguran KPI? Ia merasa kesal dengan tuduhan yang menurutnya tidak memiliki dasar yang kuat.
Yani mempertanyakan indikator yang digunakan ICW untuk menyatakan politisi diragukan integritasnya dalam pemberantasan korupsi hanya karena mengkritik KPK. Menurut Yani, indikator tersebut sangat tidak masuk akal.
"Apa indikatornya saya tidak pro pemberantasan korupsi? Kalau karena kritik saya ke KPK, apakah bentuk kecintaan harus dengan memuji dan menjilat KPK?" ujarnya.
Menurut Yani, sebagai anggota Komisi III DPR, dirinya berhak untuk mengkritisi KPK. Menurutnya, selama ini KPK belum mempunyai road map yang jelas dalam pemberantasan korupsi.
"Selama 10 tahun lebih KPK, mana KPK melakukan pencegahan dan pemberantasan dalam konteks nastional interest? Kasus cost recovery, kontrak karya, mana? Saya tahu ketidakprofesionalan KPK, masak saya diam saja," terangnya.
Yani pun balik menuding ICW. Menurutnya, ICW selama ini tidak pernah merilis mengenai kasus-kasus yang melibatkan perusahaan asing yang bercokol di Indonesia.
"Apa karena saya ungkap soal sumbangan asing kepada ICW terkait dengan kampanye anti tembakau. Apa ICW yakin, perusahaan asing itu tidak mengeksploitasi negara ketiga. Sampai hari ini kita belum pernah melihat ICW membongkar kasus korupsi yang melibatkan perusahaan asing," tanyanya.
ICW merilis 36 nama calon anggota dewan yang diragukan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. Kriteria penilaian itu dilihat dari sepak terjang politikus tersebut selama berkiprah. Mereka yang terjerat korupsi, atau mereka yang namanya disebut dalam sidang kasus korupsi.
"Termasuk politikus yang pernah mengeluarkan pernyataan di media menyerang KPK atau berniat merevisi UU KPK yang berpotensi melemahkan KPK," kata peneliti ICW Donal Fariz dalam rilis yang diterima merdeka.com, Jumat (28/6).
Berikut 36 nama para politikus yang dinilai bermasalah itu:
1. Aziz Syamsuddin Golkar
2. Desmond Junaidi Mahesa Gerindra
3. Herman Hery PDI Perjuangan
4. Bambang Soesatyo Golkar
5. Edhie Baskoro Yudhoyono Demokrat
6. Mahyudin Golkar
7. I Wayan Koster PDI Perjuangan
8. Said Abdullah PDI Perjuangan
9. Mirwan Amir Partai Demokrat
10. Abdul Kadir Karding PKB
11. Olly Dondokambey PDI Perjuangan
12. Jhonny Allen Marbun Partai Demokrat
13. Ahmad Yani PPP
14. Syarifuddin Suding Hanura
15. Nasir Djamil PKS
16. Idris Laena Golkar
17. Achsanul Qosasih Partai Demokrat
18. Zulkifliemansyah PKS
19. Ignatius Mulyono Partai Demokrat
20. Nudirman Munir Golkar
21. Setya Novanto Golkar
22. Kahar Muzakir Golkar
23. Adang Darajatun PKS
24. Fahri Hamzah PKS
25. Ribka Tjiptaning PDI Perjuangan
26. Pius Lustrilanang Gerindra
27. Melchias Marcus Mekeng Golkar
28. M Nasir Partai Demokrat
29. Vonny Anneke Panambunan Gerindra
30. Nazaruddin Sjamsuddin PBB
31. Sutan Bhatoegana Partai Demokrat
32. Marzuki Alie Partai Demokrat
33. Priyo Budi Santoso Golkar
34. Maz Sopacua Partai Demokrat
35. Charles Jonas Mesang Golkar
36. H Achmad Farial PPP (mdk/did)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Syahrul Yasin Limpo sebelumnya ditangkap KPK pada Kamis (12/10), usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi oleh KPK pada Rabu (12/10).
Baca SelengkapnyaNasDem menolak disebut telah menerima dana hasil korupsi yang dilakukan Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaNyaman menjawab, tekanan dalam profesi auditor sudah pasti ada, sebab setiap orang yang terlibat tidak mau kasusnya dibuka atau dilanjutkan.
Baca Selengkapnya"Menyatakan Terperiksa Sudara Johanis Tanak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku,"
Baca SelengkapnyaMantan ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap mendesak KPK untuk segera menuntaskan kasus tersebut.
Baca Selengkapnya"Saya klarifikasi di tempat yang baik. Gue enggak pernah mau punya musuh, gue mau santai saja," kata Raffi.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Jaksa Agung yang tidak memberikan toleransi terhadap jaksa yang diduga terlibat korupsi.
Baca SelengkapnyaPeninjauan kembali (PK) Mardani H Maming bukan merupakan solusi bagi koruptor untuk mendapatkan keringanan hukuman.
Baca SelengkapnyaPolda Metro Jaya menaikkan kasus Aiman Witjaksono terkait tudingan 'Polisi Tidak Netral' ke tahap penyidikan.
Baca SelengkapnyaGanjar turut mengutarakan keingiannya untuk melakukan revisi regulasi terkait KPK.
Baca SelengkapnyaKorupsi yang masih merajalela sudah mencoreng nama Indonesia.
Baca SelengkapnyaPolitikus PKB Reyna Usman kini ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi.
Baca Selengkapnya