Better experience in portrait mode.
AHY Bagi-Bagi Sertifikat Tanah Elektronik di Kalbar

AHY Bagi-Bagi Sertifikat Tanah Elektronik di Kalbar

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membagikan sertifikat tanah elektronik di Kalimantan Barat.

Sertifikat tanah elektronik mampu mencegah masyarakat dari mafia tanah dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik sertifikat.

Selain itu, sertifikat tanah elektronik juga memberikan nilai ekonomi tinggi bagi pemiliknya.

Dengan adanya sertifikat tanah elektronik, diharapkan semua masalah tanah dapat diselesaikan dengan cepat dan memiliki legalitas yang resmi.

Geser👉
Ketua KPU RI Diduga Terlibat Kasus Asusila

Ketua KPU RI Diduga Terlibat Kasus Asusila

Sidang DKPP mengungkapkan fakta mengejutkan terkait dugaan kasus asusila yang melibatkan Ketua KPU RI.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.

Sidang pembacaan putusan tersebut mengungkapkan adanya ajakan jalan dan guyon soal celana dalam yang dilakukan oleh Ketua KPU kepada korban.

Kesimpulan dari sidang ini adalah Ketua KPU RI dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi pemberhentian tetap. Geser ke atas untuk menemukan ringkasan menarik lainnya.

Geser👉
Afif Maulana Anak Baik? Kapolda Sumbar Ungkap Faktanya Lewat Bukti Video

Afif Maulana Anak Baik?

Afif Maulana, remaja yang ditemukan tewas di kolong jembatan, menjadi sorotan setelah keluarganya menduga bahwa ia dianiaya polisi sebelum meninggal.

Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono, mengungkapkan bahwa percakapan Afif dengan saksi kunci menunjukkan bahwa ia mengajak tawuran dan membawa pedang panjang.

Kapolda juga menyebut bahwa Afif melompat ke sungai untuk mengamankan diri saat polisi membubarkan aksi tawuran, bukan dianiaya polisi.

Meskipun ada remaja lain yang diamankan terkait tawuran, polisi yakin bahwa Afif tidak ditangkap. Kesimpulannya, Afif terlibat dalam tawuran dan keluarganya salah dalam menganggapnya sebagai anak baik-baik.

Geser👉
Jokowi Tegas Bantah Tuduhan PKS Cawe-Cawe Sodorkan Kaesang di Pilkada Jakarta

Jokowi Tegas Bantah Tuduhan PKS Cawe-Cawe Sodorkan Kaesang di Pilkada Jakarta

Presiden Jokowi tegas membantah tudingan cawe-cawe menyodorkan putra bungsungnya untuk Pilkada Jakarta.

Tudingan ini muncul dari Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi yang menyebut Jokowi menyodorkan nama Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, untuk maju dalam Pilkada Jakarta.

Jokowi menegaskan bahwa hal itu bukan keputusan dari ketua partai dan meminta agar pertanyaan tersebut tidak ditujukan kepada dirinya.

Dalam konteks Pilkada Jakarta 2024, Presiden Jokowi membantah tudingan PKS yang menyebutnya cawe-cawe dan menyodorkan nama Kaesang untuk maju. Jokowi meminta agar pertanyaan tersebut tidak ditujukan kepadanya karena bukan keputusan dari ketua partai. Geser Ke Atas untuk menemukan ringkasan menarik lainnya.

Geser👉
VIDEO: Telak Dewi Golkar Skak Menkes, Bosen Dengar Penjelasan Pakai Bahasa Bunga!

Politikus Golkar Desak Penjelasan Kongkret Distribusi Dokter

Politikus Golkar Dewi Asmara meminta penjelasan kongkret bukan hanya yang bagus-bagus saja.

Komisi IX DPR menggelar rapat dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama Mendikbud Nadiem Makarim di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/6). Rapat membahas distribusi dokter dan pendidikan spesialis di Indonesia.

Rapat kali ini membahas terkait distribusi dokter untuk seluruh Indonesia termasuk pendidikan bagi dokter spesialis.

Geser Ke Atas untuk menemukan ringkasan menarik lain dengan topik berbeda.

Geser👉
VIDEO: Menko Muhadjir Minta Kampus Tarik Biaya Tinggi & Mahal saat Wisuda, Yakin Tak Diprote

Menko Muhadjir Minta Kampus Tarik Biaya Tinggi & Mahal saat Wisuda

Menko Muhadjir Effendy menyarankan agar Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menarik biaya tinggi dan mahal saat wisuda.

Muhadjir menganggap tarif wisuda yang tinggi tidak akan dihujat oleh orang tua mahasiswa karena saat itu adalah momen kebahagiaan.

Rapat dengar pendapat di Komisi X DPR membahas pembiayaan perkuliahan di Indonesia.

Menko Muhadjir Effendy berpendapat bahwa menarik biaya tinggi saat wisuda adalah bagian dari seni mencari uang di dunia pendidikan.

Geser👉
VIDEO: TNI AD Minta Bukti Anggota Terlibat Pembakaran Rumah Jurnalis Usai Ditulis soal Judi

TNI AD Minta Bukti Terlibat Pembakaran Rumah Jurnalis

TNI AD meminta bukti anggota terlibat pembakaran rumah jurnalis setelah ditulis soal judi.

Dewan Pers meminta pembentukan tim investigasi bersama untuk mengusut kebakaran rumah jurnalis Tribrata TV Sempurna Pasaribu di Sumatera Utara.

Kebakaran tersebut menyebabkan empat korban tewas, termasuk jurnalis dan keluarganya.

Dewan Pers meminta Komnas HAM dan LPSK untuk melakukan investigasi dan memberikan perlindungan kepada keluarga korban.

Geser👉
Pabrik Narkoba Terbesar Dibongkar di Malang

Pabrik Narkoba Terbesar Dibongkar di Malang

Pabrik narkoba terbesar dan tercanggih di Indonesia jaringan China dibongkar di Malang.

Bea Cukai bekerja sama dengan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap kasus clandestine laboratorium narkotika di Malang.

Tim gabungan menangkap delapan orang yang terlibat dalam produksi dan peredaran narkotika jaringan internasional.

Pengungkapan kasus ini menjadi wujud sinergi Bea Cukai dan Polri dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Geser👉
Pemerintah Targetkan Kemiskinan di Indonesia 4,5-5% pada 2029

Pemerintah Targetkan Kemiskinan di Indonesia 4,5-5% pada 2029

Pemerintah menargetkan kemiskinan di Indonesia dapat mencapai 4,5-5 persen pada 2029 mendatang.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy memberikan keterangan terkait penanganan kemiskinan ekstrem di Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (3/7/2024). Pemerintah akan menerapkan langkah-langkah strategis, seperti perbaikan penyasaran program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan konvergensi program perlindungan sosial dan pemberdayaan serta berfokus pada wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan area pedesaan.

Menko PMK Muhadjir Effendy memberikan keterangan terkait penanganan kemiskinan ekstrem di Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (3/7/2024). Pemerintah berkomitmen untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan strategi yang telah dan akan dilakukan.

Geser👉
LBH Padang Dorong Bareskrim Polri Turun Tangan Awasi Penyelidikan Kematian Afif Maulana

LBH Padang Minta Bareskrim Polri Awasi Kasus Kematian Afif Maulana

LBH Padang meminta Bareskrim Polri turun tangan dalam mengusut kematian Afif Maulana yang penuh kejanggalan.

Keluarga korban juga meminta dibentuknya tim khusus untuk menangani kasus tersebut.

Kapolda Sumbar dituduh berkelit dan menuduh keluarga korban melakukan pembohongan terhadap publik.

Penanganan kasus kematian Afif Maulana dipastikan dilakukan secara profesional dan transparan melibatkan Bareskrim Polri dan pengawas internal serta eksternal.

Geser👉
Kapolda Sumbar Dilaporkan ke Propam Polri Buntut Kasus Kematian Afif Maulana

Kapolda Sumbar Dilaporkan ke Propam Polri

Kapolda Sumbar dilaporkan ke Propam Polri atas dugaan pelanggaran etik terkait kematian Afif Maulana Suharyono.

Laporan etik menyusul adanya kejanggalan dan perubahan lokasi kejadian yang diungkapkan oleh LBH Padang.

Kapolda Sumbar kerap kali mengubah pernyataannya dan penyelidikan kasus Afif dianggap terlalu tergesa-gesa.

Kasus ini harus terang dan tidak ada yang ditutup-tutupi, demikian harapan dari koalisi anti penyiksaan.

Geser👉
Komisi II Soal Penggantian Ketua KPU: Otomatis Sesuai Urutan, Tidak Perlu Seleksi Ulang

Ketua KPU RI Diberhentikan Terkait Kasus Asusila

Komisi II memberhentikan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari terkait kasus asusila.

Penggantian Ketua KPU dapat dilakukan tanpa seleksi ulang berdasarkan nomor urut berikutnya.

Komisi II akan berkoordinasi dengan Kemendagri dan memanggil DKPP untuk membahas keputusan tersebut.

Geser ke atas untuk menemukan ringkasan menarik lain dengan topik berbeda.

Geser👉
Presiden Jokowi Segera Terbitkan Keppres Pemberhentian Ketua KPU Hasyim Asy'ari

Presiden Jokowi Segera Terbitkan Keppres Pemberhentian Ketua KPU

Presiden Jokowi akan segera menerbitkan Keppres terkait pemberhentian Ketua KPU Hasyim Asy'ari berdasarkan putusan DKPP.

DKPP telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari terkait kasus dugaan asusila.

Pemerintah menghormati putusan DKPP dan memastikan Pilkada Serentak 2024 tetap berlangsung sesuai jadwal.

Pembaca dapat menemukan ringkasan menarik lain dengan topik berbeda. Geser Ke Atas!

Geser👉