Better experience in portrait mode.
Anggaran Naik, Dirjen Bimas Budha Wanti-Wanti Uang Dipakai Sesuai Kebutuhan Masyarakat

Dirjen Bimas Budha Minta Jajarannya Cermat dalam Merespon Kebutuhan Masyarakat

Dirjen Bimas Budha, Supriyadi, meminta jajarannya untuk cermat dalam merespon kebutuhan masyarakat yang jauh dan tidak terlihat.

Pada tahun 2025, anggaran untuk Bimas Budha telah ditetapkan dan dibahas dengan Komisi VIII DPR RI.

Supriyadi menekankan pentingnya alokasi anggaran yang disesuaikan dengan potensi keumatan di setiap wilayah.

Supriyadi berharap agar setiap kegiatan yang dilakukan dapat dimaknai oleh masyarakat, dan alokasi anggaran yang meningkat akan memberikan perhatian lebih kepada masyarakat.

GeserπŸ‘‰
Geger, Penemuan Mayat Pria Bertato dengan Mulut Tersumpal dan Tanpa Alat Kelamin di Cilebut Bogor

Geger! Mayat Pria Bertato Tanpa Alat Kelamin di Bogor

Penemuan mayat pria bertato tanpa alat kelamin di tepian Sungai Ciliwung, Cilebut, Bogor, menggemparkan masyarakat.

Mayat tersebut ditemukan oleh seorang pemilik toko setempat yang melaporkan kejadian tersebut kepada polisi.

Mayat pria tersebut dalam kondisi tanpa busana dan memiliki tato di lengan kiri, serta mulutnya tersumpal.

Polisi sedang menyelidiki kasus ini dan mengimbau masyarakat untuk melaporkan informasi terkait identitas korban.

GeserπŸ‘‰
Kemenkes soal Penolakan Dokter Asing: Mereka Datang untuk Selamatkan Nyawa Manusia, Bukan Ambil Lahan Dokter Lokal

Kemenkes Sesalkan Penolakan Dokter Asing

Kemenkes menyesalkan gelombang penolakan dokter asing di Indonesia, disuarakan oleh dokter lokal atas kehadiran tim medis Arab Saudi di RS Adam Malik, Medan.

27 tenaga medis dari Arab Saudi dihadirkan oleh Kemenkes di RS Adam Malik untuk melakukan operasi jantung kompleks terhadap 30 anak warga Sumatera Utara secara gratis.

Anak-anak dengan gangguan jantung kompleks selama ini dirujuk ke Jakarta karena dokter spesialisnya tidak tersedia di daerah mereka, sehingga memberatkan keluarga secara finansial.

Kemenkes menyesalkan protes dokter lokal dan mengingatkan bahwa Undang-Undang Kesehatan mengatur persyaratan bagi tenaga medis asing yang ingin berpraktik di Indonesia. Geser Ke Atas untuk ringkasan menarik lainnya.

GeserπŸ‘‰
Kasus Asusila Hasyim Asy'ari, DPR Akan Lakukan Mekanisme Pemberhentian

Kasus Asusila Hasyim Asy'ari, DPR Akan Lakukan Mekanisme Pemberhentian

Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, terlibat kasus asusila dan Puan Maharani meminta proses seleksi perlu dievaluasi.

DPR akan melakukan mekanisme pemberhentian setelah adanya Perpres pemberhentian Hasyim. Calon pengganti Hasyim sudah ditentukan melalui fit and proper test.

Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus, menyatakan bahwa tindakan Hasyim memalukan dan KPU harus mengembalikan nama baiknya. Pemecatan Hasyim tidak akan berpengaruh pada persiapan Pilkada.

Kesimpulannya, Puan menyoroti pentingnya evaluasi proses seleksi, DPR akan melakukan mekanisme pemberhentian, dan calon pengganti Hasyim telah ditentukan melalui fit and proper test.

GeserπŸ‘‰
Skandal Hasyim Asy'ari: Komisi II DPR Memalukan

Skandal Hasyim Asy'ari: Komisi II DPR Memalukan

Komisi II DPR menyatakan tindakan Hasyim Asy'ari memalukan dan memilukan setelah DKPP memutuskan memberhentikannya dari jabatan Ketua KPU RI terkait kasus asusila.

Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus menyatakan KPU harus bisa mengembalikan nama baiknya dan memulihkan kembali nama baik KPU di masa depan.

Pemecatan Hasyim tidak akan berpengaruh pada persiapan Pilkada menurut Guspardi, karena KPU bersifat kolektif dan tidak bersifat komando.

Wakil Ketua Komisi II DPR Yanuar Prihatin menyatakan pergantian Ketua KPU dapat dilakukan tanpa seleksi ulang berdasarkan nomor urut pansel sebelumnya.

GeserπŸ‘‰
Ketua KPU Dipecat DKPP Terkait Kasus Pelecehan Seksual

Ketua KPU Dipecat DKPP Terkait Kasus Pelecehan Seksual

Ketua KPU Hasyim Asy'ari dipecat oleh DKPP terkait kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anggota PPLN.

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan prihatin atas keputusan DKPP dan meminta klarifikasi langsung dari DKPP terkait putusan tersebut.

Hasil komunikasi dengan DKPP, terungkap bahwa Ketua KPU melakukan tiga dosa yang menjadi alasan pemberhentian, yaitu kewenangan, penggunaan fasilitas negara, dan tindakan asusila.

DKPP meminta Presiden Joko Widodo untuk mengganti Ketua KPU dalam waktu 7 hari dan meminta Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut.

GeserπŸ‘‰
Anggota DPRD Kota Kupang Terpilih Ditetapkan Tersangka Kredit Fiktif Bank NTT

Anggota DPRD Kota Kupang Terpilih Tersangka Kredit Fiktif

Anggota DPRD Kota Kupang terpilih dari Partai NasDem menjadi tersangka dalam kasus kredit fiktif di Bank NTT.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyelesaikan penyidikan kasus tindak pidana perbankan yang terjadi di PT Bank Pembangunan Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam kasus ini, terdapat pencairan kredit yang tidak sesuai tujuan dananya, dengan total plafon mencapai Rp100 miliar.

Kedua tersangka yang terlibat dalam kasus ini dapat dijatuhi hukuman penjara paling singkat lima tahun dan denda hingga Rp200 miliar.

GeserπŸ‘‰
Segudang Pengalaman Ketua KPU Hasyim Asy'ari Sebelum Diberhentikan karena Kasus Asusila

Kisah Kontroversial Ketua KPU yang Terjerat Kasus Asusila

Ketua KPU Hasyim Asy'ari terkena kasus asusila dan diberhentikan oleh DKPP.

Hasyim memiliki pengalaman luas dalam kepemiluan, penelitian, penerbitan, dan berorganisasi.

Dia adalah seorang dosen di Universitas Diponegoro dan memiliki tiga anak.

Meskipun kontroversial, riwayat hidup Hasyim Asy'ari menarik untuk diketahui.

GeserπŸ‘‰
Iffa Rosita Bakal Gantikan Hasyim Asy'ari Sebagai Komisioner KPU, Ini Sosoknya

Iffa Rosita Bakal Gantikan Hasyim Asy'ari Sebagai Komisioner KPU

Hasyim Asy'ari, Ketua KPU, dipecat DKPP buntut kasus asusila dengan PPLN, dan akan digantikan oleh Iffa Rosita.

Iffa Rosita adalah perempuan kelahiran Kalimantan Timur yang saat ini menjabat sebagai anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur.

Iffa Rosita pernah mengikuti fit and proper test komisioner KPU pada tahun 2022 dan berada di posisi ke sembilan.

Dengan pemberhentian Hasyim Asy'ari, Iffa Rosita akan mengisi kekosongan kursi komisioner KPU.

GeserπŸ‘‰
Kasus Korupsi APD Kemenkes, KPK Sita Uang Rp1,5 Miliar hingga Rumah

KPK Sita Uang Rp1,5 Miliar dalam Kasus Korupsi APD Kemenkes

KPK menyita uang Rp1,5 miliar dan robot pembasmi virus Covid-19 dalam kasus korupsi APD Kemenkes.

Penyidik KPK telah melakukan penyitaan robot senilai Rp500 juta untuk menangani Covid-19.

Selain itu, ada juga barang sitaan berupa apartemen dan uang tunai sebesar Rp1,5 miliar.

Para tersangka korupsi APD Kemenkes juga memiliki apartemen dan uang tunai yang disita oleh KPK.

GeserπŸ‘‰
Pabrik Narkoba Terbesar Berkedok Kantor EO di Malang Digerebek, Dikendalikan WN Malaysia

Pabrik Narkoba Terbesar Digerebek di Malang

Pabrik narkoba terbesar di Indonesia digerebek di Malang setelah beroperasi selama 2 bulan.

Pabrik tersebut didesain seolah-olah sebagai kantor event organizer (EO) dan memproduksi ganja sintetis, ekstasi, dan xanax.

Delapan orang ditangkap, termasuk peracik, pembantu, dan pengedar narkotika. Pabrik ini dikendalikan oleh WNA Malaysia melalui video conference.

Barang bukti senilai Rp143,5 miliar disita dari pabrik ini. Polisi masih melakukan pengembangan untuk membongkar jaringan produksi narkotika ini.

GeserπŸ‘‰
Kapolda Sumbar Ungkap Sosok yang Viralkan Kasus Tewasnya Afif Maulana G

Kapolda Sumbar Ungkap Sosok yang Viralkan Kasus Tewasnya Afif Maulana G

Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) telah menemukan identitas orang yang pertama kali memviralkan kasus kematian Afif Maulana.

Orang tersebut diduga menyebarkan berita bohong lewat media sosial dan telah meminta maaf kepada kepolisian.

Kapolda Sumbar mengklarifikasi bahwa proses pencarian terhadap orang tersebut dilakukan untuk menghindari opini yang mengadili secara sepihak kematian Afif Maulana.

Saat ini, pihak kepolisian akan membuka tabir kasus kematian Afif Maulana secara jelas dan menegaskan bahwa tidak ada rekayasa dari polisi.

GeserπŸ‘‰
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Pertanggungjawaban APBN

Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Pertanggungjawaban APBN

DPR menggelar rapat paripurna ke-20 dengan 64 anggota hadir dan 228 anggota izin.

Rapat membahas RUU tentang pertanggungjawaban APBN serta pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU inisiatif Komisi V dan II.

Pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU inisiatif Komisi II meliputi 25 RUU tentang kabupaten/kota di berbagai provinsi.

Rapat paripurna DPR membahas banyak RUU dan dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

GeserπŸ‘‰