Anggota DPD Kritik Keras Program 3 Juta Rumah Gratis Prabowo: Bikin Rakyat Malas
Menurut Yulianus, pembangunan rumah gratis tidak efisien, sebab dinilai mampu membuat rakyat menjadi malas.
Anggota Komite II DPD RI Yulianus Henock Sumual mengkritik program 3 juta rumah gratis pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk rakyat Indonesia.
Hal ini disampaikan Yulianus saat rapat bersama DPD RI dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (9/12).
Menurut Yulianus, pembangunan rumah gratis tidak efisien, sebab dinilai mampu membuat rakyat menjadi malas.
"Pak Menteri, rakyat itu tidak perlu rumah gratis sebenarnya, rakyat itu perlu rumah murah dan terjangkau. Kalau gratis ini membuat kita malas, membuat rakyat malas. Tapi kalau terjangkau, murah, ya itu rakyat lebih senang," kata Yulianus.
Yulianus mengatakan, saat ini harga jual rumah sangat mahal. Mayoritas pengembang atau developer membangun rumah untuk warga kelas menengah ke atas. Sementara masyarakat kelas menengah ke bawah tak mendapat pilihan.
“Karena rumah-rumah sekarang luar biasa mahalnya, apalagi developer untuk membangun rumah itu rata-rata untuk menengah ke atas. Jarang sekali developer yang mampu membangun untuk masyarakat menengah ke bawah atau yang murah tadi,” jelasnya.
Selain pembangunan rumah murah, Yulianus juga menyarankan agar pembangunan fasilitas umum juga diperhatikan. Menurutnya saat ini pembangunan rumah tidak sejalan dengan penyediaan fasilitas umum.
"Jadi Pak Menteri tolong dipikirkan kedepan bagaimana pengembangan-pengembangan ini terutama menggunakan CSR-nya untuk membangun rumah-rumah yang murah termasuk membangun fasilitas umum. Karena perumahan-perumahan banyak asal membangun, tetapi fasilitas umumnya kurang, jadi itu yang tolong menjadi perhatian," katanya.
Soroti Pembangunan IKN
Yulianus juga menyoroti pembangunan yang saat ini sedang berlangsung di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dia mempertanyakan bagaimana kelanjutan pembangunan rumah bagi masyarakat terdampak akibat penggusuran rumah untuk pembangunan IKN.
Menurut pantauannya, hingga saat ini pemerintah belum membangun rumah layak huni bagi masyarakat terdampak, di samping pembangunan tempat tinggal khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga rumah-rumah kementerian.
"Belum ada yang kita lihat pembangunan untuk masyarakat yang terdampak terutama yang mengalami daripada tanah-tanah mereka diambil oleh pemerintah," ucapnya.
Dia lantas meminta agar pemerintah segera membangun rumah layak huni bagi masyarakat terdampak di IKN, terutama rumah bagi masyarakat adat.
"Oleh karena itu kita berharap penambahan daripada rumah layak huni, karena masih banyak sekali rumah-rumah masyarakat yang masih sangat miskin, jadi tolong terutama masyarakat adatnya Pak Menteri," kata Yulianus.
Reporter Magang: Maria Hermina Kristin
