Beredar Video Pengakuan Agum Gumelar tentang Prabowo dan Pembunuhan Aktivis '98

Merdeka.com - Jagat media sosial diramaikan dengan pernyataan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jokowi-JK, Agum Gumelar soal penculikan aktivis pada 1998 lalu. Agum mengaku tahu dimana para aktivis itu dikubur usai dibunuh.

Agum awalnya menjelaskan mengenai struktur anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang menyidangkan kasus penculikan. DKP diisi oleh perwira TNI bintang tiga. Termasuk di dalamnya Agum Gumelar dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Berjalanlah DKP, bekerjalah DKP, sebulan lebih memeriksa yang namanya Prabowo Subianto, periksa. Dari hasil pemeriksaan mendalam, ternyata didapat fakta bukti yang nyata bahwa dia melakukan pelanggaran HAM yang berat," jelas Agum dalam video itu.

Agum yang juga mantan Danjen Kopassus itu melakukan pendekatan dengan mantan anak buahnya yang berdinas di Kopassus. Dari situ terungkap, dimana para aktivis itu dibunuh.

"Tim Mawar yang melakukan penculikan itu, bekas anak buah saya semua dong. Saya juga pendekatan dari hati ke hati kepada mereka, di luar kerja DKP. Karena mereka bekas anak buah saya dong. Di sini lah saya tahu bagaimana matinya orang-orang itu, di mana dibuangnya, saya tahu betul," ujar dia.

Lebih lanjut Agum mengatakan, dari hasil DKP itu menyebutkan bahwa Prabowo terbukti melanggar HAM berat. Hingga DKP merekomendasikan kepada Panglima TNI saat itu Wiranto untuk memberhentikan Prabowo dari dinas militer. Keputusan itu menurut Agum ditandatangani oleh semua anggota DKP termasuk SBY.

"Jadi DKP dengan hasil temuan seperti ini merekomendasikan kepada Panglima TNI. Rekomendasinya apa? Dengan kesalan terbukti, yang direkomendasikan supaya yang bersangkutan diberhentikan dari dinas militer. Agum Gumelar tanda tangan, Susilo Bambang Yudhoyono tanda tangan, semua tanda tangan," terang Agum.

Namun Agum merasa heran dengan sikap SBY yang dulu menandatangani keputusan DKP terkait pelanggaran HAM Prabowo, kini justru memberikan dukungan kepada Prabowo sebagai capres di Pilpres 2019.

"Walaupun sekarang ini saya jadi heran, ini yang nandatangan rekomendasi kok malah mendukung, ah itu. Nggak punya prinsip itu orang," ucap dia.

Isu pelanggaran HAM dianggap sebagai musiman. Terjadi setiap Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden di pemilu. Pada 2014 lalu, isu ini juga kencang berhembus.

Mantan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen (Purn) Johanes Suryo Prabowo pernah menegaskan, Prabowo Subianto bukan pelanggar hak asasi manusia (HAM). Namun menurut dia, malah sebaliknya, mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Wiranto yang justru pelanggar HAM internasional.

Suryo Prabowo menambahkan, dalam surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) mengenai pemecatan Prabowo tidak menunjukkan adanya pelanggaran HAM. Bahkan, tidak ada keterkaitan antara antara capres dari Partai Gerindra ini dengan aksi kerusuhan pada 1998.

"DKP itu seharusnya dibuat oleh presiden. Di sana (surat DKP) tidak melanggar HAM, karena hanya dituduh melakukan penangkapan aktivis, bahkan dari temuan DKP tidak ada keterkaitan Prabowo dalam soal Mei 98," jelas Suryo.

Bahkan, dia menambahkan, setelah terbentuknya Tim Pencari Fakta (TPF) dan melakukan investigasi, tidak menemukan bukti keterkaitan Prabowo dalam kasus 1998. Termasuk dalam sidang militer yang dilakukan terhadap Pasukan Tim Mawar, pelanggaran Prabowo tidak ditemukan.

"Dalam sidang pun tidak ditemukan adanya keterlibatan Prabowo terkait penculikan, maupun penembakan empat aktivis mahasiswa Trisakti ketika itu," jelas dia.

Suryo mengungkapkan, sebenarnya bukan Prabowo yang menjadi penjahat HAM, tetapi Wiranto. Karena Pengadilan HAM Internasional yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda memutuskan Wiranto sebagai tersangka dalam kasus perang di Timor Leste.

"Seharusnya Wiranto yang divonis oleh Pengadilan HAM sebagai pelanggar HAM internasional, dan sekarang ini Wiranto diburu internasional sehingga ketika anaknya meninggal itu dia tidak bisa ke mana-mana (berziarah), karena akan ditangkap," tegas dia.

"Kalau Prabowo dalang kerusuhan dan penculikan, seharusnya tidak ada dong kerusuhannya, dan ketika itu malah ada kerusuhan di Biak, Papua, ada sebanyak 250 orang mati di sana," tambah Suryo.

Hal senada juga dibantah oleh mantan Panglima TNI Djoko Santoso. Djoko yang kini menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, menegaskan, tak khawatir apabila isu penculikan kembali dihembuskan untuk serang Prabowo. Djoko menilai, Prabowo tidak terlibat penculikan.

"Yang melanggar HAM itu siapa? Mereka (kubu Jokowi) yang melanggar HAM," kata Djoko.

Dia menegaskan, Prabowo yang saat itu menjabat sebagai Danjen Kopassus hanya menjalankan perintah dari komandannya. Namun Djoko tak menjelaskan, siapa komandan Prabowo yang dimaksud. Pada saat itu, yang menjabat sebagai Panglima ABRI (TNI), Jenderal Wiranto.

"Dia atas perintah komandannya, yang sekarang ini kalau Prabowo melanggar HAM itu masa transisi. Sekarang dalam kondisi HAM seperti ini masih ada pelanggaran," kata Djoko.