Buntut Polemik Lepas Hijab, Menpora Usul ke Jokowi Pembinaan Paskibraka Dikembalikan ke Kemenpora

Dito mengatakan selama pengelolaan Paskibraka di bawah Kemenpora pada saat 2023, tidak pernah ada polemik pelepasan jilbab.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo berharap pengelolaan Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka (Paskibraka) bisa kembali dikelola Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

"Kami memohon mungkin selanjutnya sebaiknya ini Paskibraka ini, ini bisa kembali Kemenpora," kata Dito kepada wartawan, dikutip Senin (19/8).

Dito bahkan mengaku harapan pembinaan Paskibraka dikembalikan ke Kemenpora itu telah disampaikan langsung ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ya itu memang sebenarnya sudah beberapa waktu ini saya sempat mendiskusikan dengan pimpinan kita bapak presiden. Karena apa? Polemik tentang pengelolaan pemilihan Paskibraka ini dari sejak rekrutmen ini sudah ramai,” ujar Dito.

Menurut Dito, alasan pengelolaan Paskibraka berada di bawah naungan Kemenpora, karena sejalan sebagai tempat wadah generasi muda dalam membangun karakter mereka.

"Ini adalah salah satu instrumen dan juga salah satu wadah di mana, generasi muda dan masalah dengan karakter building. Dan itu sebenarnya tupoksi yang tepat untuk Kemenpora," kata Dito.

Terkait pengelolaan Paskibraka, Dito mengaku tidak mengetahui secara jelas kapan peralihan dari Kemenpora ke Badan Pengelolaan Ideologi Pancasila (BPIP).

"Saya tidak tahu, tapi setahu saya itu terjadi setelah Bu Mega menjabat sebagai Ketua Dewan BPIP, itu yang saya tahu, tapi saya enggak tahu detailnya, itu bisa ditanyakan langsung kepada yang berwenang," ujar Dito.

Dito mengatakan selama pengelolaan Paskibraka di bawah Kemenpora pada saat 2023, tidak pernah ada polemik pelepasan jilbab. Setiap anggota Paskibraka kala itu dipersilakan memakai jilbab sesuai kehendak masing-masing.

“Selama saya jadi Menpora kebetulan baru sekali mendapatkan momentum 17-an tahun 2023 dan saat itu pakai hijab tidak masalah. Baru kemarin saja ada imbauan ataupun perintah dari yang berwenang untuk keseragaman itu yang sudah di preskon oleh BPIP,” jelas Dito.

Respons Jokowi

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara mengenai polemik larangan Paskibraka 17 Agustus dilarang memakai jilbab. Jokowi menekankan, bahwa keberagaman di Indonesia mesti dihormati.

"Kita harus menghormati keberagaman, kita harus menghormati kebhinnekaan," kata Jokowi di Istana Garuda IKN, Kalimantan Timur, Jakarta, Sabtu (17/8).

Jokowi menyatakan, bahwa Indonesia adalah negara besar dan sukunya berbeda-beda. Begitu pun dengan agama maupun adat istiadatnya. Sehingga, semua tidak bisa diseragamkan.

"Dan perbedaan itu adalah anugerah yang patut kita syukuri. Keberagaman itu adalah sesuatu kekayaan yang harus kita syukuri untuk persatuan, bukan untuk perbedaan," ujarnya.

Kepala negara lalu ditanya kemungkinan pemberian sanksi untuk Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Jokowi akan mengkaji dulu hal tersebut.

"Ya nanti dilihat (sanksi)," tukas Jokowi.