Keluarga Presiden Jokowi memiliki posisi penting dalam pemerintahan Indonesia.

Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, menjadi Wakil Presiden terpilih bersama Prabowo Subianto.

Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi, memimpin Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Selain itu, ada anggota keluarga Jokowi lainnya yang aktif dalam dunia politik dan pemerintahan.

Presiden Joko Widodo mengapresiasi jumlah dokter spesialis di RSUD Sinjai yang cukup baik.

Presiden Jokowi tanya spesialis jantung di RSUD Sinjai dan mendapatkan jawaban positif.

Presiden juga mengecek kiriman alat-alat kesehatan seperti CT scan dan x-ray dari kementerian.

RSUD Sinjai akan menerima kiriman alat cath lab dan mamograf dalam beberapa tahun mendatang.

Presiden Joko Widodo belum meneken Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU.

Pemerintah menghormati putusan DKPP yang memecat Hasyim Asy'ari karena kasus asusila.

Jokowi memastikan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 tetap berjalan lancar.

DKPP meminta Bawaslu mengawasi pelaksanaan putusan tersebut. Geser Ke Atas untuk ringkasan menarik lainnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menekankan pentingnya back up atau rekam cadang data nasional, usai terjadinya peretasan pada sistem Pusat Data Nasional (PDN).

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan pemerintah telah melakukan evaluasi menyeluruh usai peretasan PDN. Pemerintah saat ini sedang mencari solusi agar peretasan server PDN tak terjadi lagi.

Jokowi menanggapi soal banyaknya desakan agar Menteri Komunikasi dan Informatika mundur dari jabatannya, buntut peretasan server PDN. Dia menyebut telah melakukan evaluasi.

Kesimpulan: Jokowi menekankan pentingnya back up data nasional dan mencari solusi agar peretasan PDN tidak terjadi lagi. Jokowi juga telah melakukan evaluasi terhadap peretasan tersebut.

Guru TK di Jambi, Asniati, tidak perlu mengembalikan gaji mengajarnya selama dua tahun sebesar Rp75 juta.

Asniati telah dipensiunkan dua tahun lalu tanpa pemberitahuan, sehingga harus mengembalikan gaji yang diterimanya selama 2 tahun.

Kepala Dinas Pendidikan Muaro Jambi membuktikan bahwa Asniati aktif dalam mengajar selama dua tahun terakhir.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan bahwa Asniati berhak mendapatkan gaji mengajar sebagai guru TK.

Wapres Ma'ruf Amin menyatakan pembentukan Satgas PPDB agar pengawasan terhadap dugaan kecurangan dapat lebih ketat dan fokus.

Ma'ruf Amin berharap proses PPDB ke depan dapat lebih tertib dilaksanakan dan kecurangan dapat ditiadakan dengan pembentukan satgas tersebut.

Menko PMK Muhadjir Effendy mengusulkan adanya pembentukan Satgas PPDB dengan melibatkan unsur kejaksaan, kepolisian, dan dinas-dinas terkait.

Muhadjir menyayangkan perbuatan ilegal masyarakat dalam proses PPDB dan berharap ada instrumen yang bisa digunakan untuk melakukan penindakan.

Polisi dalami awal mula 8 pemuda kerja di pabrik narkoba sintetis terbesar di Malang. WN Malaysia diburu karena memandu para pekerjanya hanya lewat video conference.

Bareskrim Polri berhasil membongkar pabrik narkoba di Malang yang berkedok kantor EO. Delapan orang pekerja muda diamankan, polisi masih mendalami proses rekrutmen mereka.

Tersangka YC berperan sebagai peracik narkotika, sementara tersangka lainnya membantu menyiapkan peralatan dan menjadi pengedar atau kurir. Produksi narkoba hanya berlangsung selama 2 bulan.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 113 ayat (2) subsider Pasal 114 ayat (2) subsider Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati dan denda maksimal Rp10 miliar. Pabrik narkotika sintetis terbesar di Indonesia sebelumnya juga berhasil dibongkar oleh polisi di Malang.

MKMK memutuskan Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak terbukti melakukan dugaan pelanggaran kode etik hakim.

Advokat Zico melaporkan Anwar Usman atas dugaan pelanggaran etik terkait konflik kepentingan dengan advokat Muhammad Rullyandi.

MKMK menyatakan bahwa PTUN tidak memiliki kewenangan mengadili putusan MKMK yang bersifat final.

MKMK juga menyatakan bahwa Anwar Usman memiliki hak untuk menghadirkan ahli dalam proses hukum yang melibatkan dirinya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghormati putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memecat Hasyim Asy'ari dari jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Jokowi memastikan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 berjalan jujur dan adil. Pemerintah masih menunggu keputusan presiden (Keppres) tentang Pemberhentian Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU.

Mochammad Afifuddin ditunjuk menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, usai Hasyim Asy'ari dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Afifuddin ditunjuk oleh lima Komisioner KPU RI lainnya.

Putusan DKPP meminta Presiden Joko Widodo untuk mengganti Hasyim dalam 7 hari. DKPP juga meminta Bawaslu RI untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut.

Presiden Jokowi meninjau langsung pemberian bantuan 300 pompa irigasi di Sulawesi Selatan.

Para petani mengungkapkan kebutuhan mendesak akan air hujan untuk mengairi tanaman di sawah mereka.

Pompa irigasi tersebut dapat mengatasi kekurangan air saat musim kemarau dan meningkatkan produktivitas tanam.

Presiden Jokowi memerintahkan pembangunan 20.000 pompa irigasi untuk mengantisipasi ancaman kekeringan air dan meningkatkan produksi pangan.

Kapolda Sumbar menolak permintaan keluarga Afif Maulana untuk membuka rekaman CCTV terkait kematian Afif.

Kapolda Sumbar menjelaskan bahwa CCTV hanya mengarah ke halaman dan di sekitar depan Mapolsek, bukan ke jembatan tempat Afif ditemukan tewas.

LBH Padang menantang Polda Sumbar untuk membuka rekaman CCTV guna membuktikan jika Afif tidak ada di Polsek Kuranji saat tawuran terjadi.

LBH Padang meminta agar kasus kematian Afif tidak ditutup-tutupi dan mengungkap segala temuan kepada keluarga korban.

Saksi ahli Polda Jabar dinilai tidak independen dalam memberikan keterangan pada sidang praperadilan Pegi Setiawan.

Kuasa hukum Pegi Setiawan menilai ahli pidana hukum dari Polda Jabar tidak memberikan kesaksian yang komprehensif.

Saksi ahli cenderung kurang memberikan keterangan yang membuat jawaban tidak berkembang.

Kesimpulan dari sidang praperadilan Pegi Setiawan masih belum jelas karena jawaban ahli selalu mengacu pada dua alat bukti.

Puan Maharani, Ketua DPR RI, memberikan tanggapan terkait desakan publik agar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mundur setelah terjadi serangan siber terhadap PDNS 2 di Surabaya, Jawa Timur.

Presiden Jokowi telah mengevaluasi desakan tersebut dan menyatakan bahwa semuanya sudah dievaluasi.

Sejumlah pihak, termasuk Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), menggalang petisi agar Budi Arie Setiadi mundur dari jabatan Menkominfo.

PDNS 2 di Surabaya mengalami serangan siber ransomware yang berdampak pada tidak bisa diaksesnya layanan publik. Pemerintah menargetkan pemulihan atas serangan siber tersebut rampung pada bulan ini.