Dalih Kadinkes Jember soal Viral Ibu Melahirkan di Pinggir Jalan Usai Ditolak Bidan Desa & Prosedur Ambulans yang Berbelit-belit
Peristiwa miris tersebut viral di media sosial, ibu yang hendak melahirkan di Jember malah ditolak bidan desa
Peristiwa miris tersebut viral di media sosial
Dalih Kadinkes Jember soal Viral Ibu Melahirkan di Pinggir Jalan Usai Ditolak Bidan Desa & Prosedur Ambulans yang Berbelit-belit
Kasus Kholifah yang melahirkan di pinggir jalan pada dini hari tanpa bantuan medis, memantik kritikan keras dari Asosisi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Jember yang meminta sejumlah pembenahan dalam sistem dan aksesibilitas layanan kesehatan di Jember.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jember dr. Hendro Soelistijono mengaku menerima kritik dan saran yang dilayangkan Apdesi tersebut. Menurutnya, kritik tersebut bersifat konstruktif dan membangun.
Terkait dugaan bahwa insiden itu dipicu Puskesmas Pembantu (Pustu) atau poskesdes terdekat yang tidak aktif, Dinkes Jember punya alasan tersendiri.
Menurut dr Hendro, pada awalnya Pustu dibentuk sebagai representasi puskesmas untuk membawahi 3-4 desa yang aksesnya jauh dengan Puskesmas.
"Tapi seiring dengan perkembangan zaman sekarang, Sumber Daya Manusia (SDM) sudah dipenuhi dan tiap desa ada perawat dan bidan yang akhirnya kunjungannya semakin menurun, sehingga menurut evaluasi kami menjadi tidak efektif," papar Hendro.
Dinkes Jember kemudian menonaktifkan pustu yang tingkat kunjungannya rendah karena merugikan dari segi pembiayaan.
Petugas kesehatan juga sudah turun langsung di desa masing-masing. Tapi masih ada beberapa Pustu yang dibutuhkan dan tetap beroperasi.
Terkait keluhan para kades di Apdesi bahwa penggunaan mobil Ambulans desa terlalu berbelit-belit dan hanya mau mengantar ke rumah sakit pemerintah atau Puskesmas, Dinkes Jember punya alasan tersendiri.
"Ambulans desa itu diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu, ketika seseorang diminta dirujuk ke RS swasta logikanya dia orang mampu yang seharusnya akses mudah," tutur mantan Ketua IDI Jember ini.
Namun Hendro menegaskan, semua prosedur itu akan dikecualikan untuk kasus gawat darurat.
Adanya sejumlah persyaratan ini bertujuan supaya kebutuhan masyarakat agar tepat sasaran, karena pembiayaan dibebankan kepada APBD.
Meski demikian, Dinkes Jember tetap menerima saran dan kritikan apapun. "Kami harus berintropeksi diri, segera berbenah, dan melakukan investigasi perbaikan pelayanan kedepan," tegas Hendro.
Atas insiden ibu melahirkan di tepi jalan, Hendro juga menyampaikan bahwa sebetulnya kehamilan warga tersebut luput dari pengawasan petugas kesehatan.
"Ibu ini memang sengaja menutup diri, kita cek langsung kepada suaminya mengakui bahwa selama kehamilannya tidak mau periksa dan menyembunyikan kehamilannya bahkan kader di sana pun tidak mengetahui kalau ibu ini hamil. Jadi saat waktunya bersalin dan terlanjur malu akhirnya mau berobat ke Puskesmas, tapi kurang beruntung bersalin di tengah jalan,"
kata mantan Direktur RSD dr Soebandi itu.
