Di Tengah Isu Efisiensi Anggaran, Biaya Retreat 1 Kepala Daerah Rp2.750.000 per Hari Ditanggung APBN
Besarnya biaya retret kepala daerah mencuat di Tengah isu gencarnya pemerintahan Prabowo melakukan efisiensi anggaran di kementerian.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan, dana retret kepala daerah di Akmil Magelang pada Februari ini bersumber dari Kemendagri atau APBN. Besarnya biaya retret kepala daerah mencuat di Tengah isu gencarnya pemerintahan Prabowo melakukan efisiensi anggaran di kementerian.
Kemendagri memiliki mata anggaran pelatihan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah. Sehingga seluruh biaya retret ditanggung kementerian menggunakan APBN bukan APBD.
Dana retret ini sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 200.5/692/SJ tentang Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 dibiayai oleh APBN yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri yang dikeluarkan 13 Februari 2025.
SE itu membatalkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/628/SJ/ yang dikeluarkan pada 11 Februari 2025. Dalam salinannya, retret kepala daerah bakal dibiayai secara cost sharing atau dengan sistem pembagian biaya. Salah satu sumber pembiayaannya adalah APBN.
"Betul, dana pembekalan Kepala Daerah selama di Akmil Magelang pada tanggal 22 Februari nanti bersumber sepenuhnya dari anggaran Kemendagri karena Kemendagri memiliki mata anggaran pelatihan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah," kata Bima Arya kepada wartawan, Jumat (14/2).
Bima menerangkan, sebetulnya semua daerah juga memiliki anggaran peningkatan kapasitas aparatur, termasuk kepala daerah. Hal ini sangat penting agar dalam melaksanakan tugas dan pembuatan kebijakan betul betul memahami proses dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan serta mengawasi APBD mereka.
Bima melanjutkan, pembiayaan pembekalan kepala daerah atau aparatur biasanya dilakukan dengan pola burden sharing (pembagian) antara kementerian dan pemerintah daerah.
"Selalu ada anggaran dari pemerintah daerah untuk capacity building jajaran Pemda termasuk kepala daerah. Juga selalu ada anggaran dari kementerian untuk menyiapkan akomodasi ataupun kebutuhan teknis lainnya bagi peningkatan kapasitas," katanya.
Bima menambahkan, terkait dengan rencana pembekalan kepala daerah di Akmil Magelang, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri menerima aspirasi dari pemerintah daerah agar biaya pembekalan kepala daerah juga bisa berasal dari pemerintah daera. Alasannya larena memang sudah dianggarkan dari APBD, dan sebagai realisasi dari APBD pemda.
"Untuk mengakomodir usulan tersebut, maka Kepala BPSDM mengeluarkan surat edaran untuk mensosialisaikan hal-hal teknis persiapan pembekalan termasuk teknis pembiayaan masing-masing kepala daerah yang bersumber dari APBD," kata Bima.
Namun, Bima menerangkan, Menteri Dalam Negeri memutuskan bahwa biaya kepala daerah tidak dibebankan kepada APBD. Melainkan akan ditanggung sepenuhnya oleh Kemendagri untuk meningkatkan kapasitas kepala daerah terpilih yang tidak semuanya dari latar belakang birokrat.
"Kemendagri yang bertanggung jawab sebagai pembina dan pengawas pemerintahan daerah dengan menggunakan anggaran Kemendagri. Jadi surat edaran sebelumnya diperbaiki sesuai keputusan Mendagri," jelas Bima.
Sebelumnya, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/628/SJ/ yang dikeluarkan pada 11 Februari 2025
Biaya retreat kepala daerah yang rencananya berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang terungkap. Satu peserta kepala daerah dikenakan biaya Rp2.750.000 per hari. Kegiatan ini berlangsung selama delapan hari.
Penyiapan anggaran dilakukan untuk kepesertaan diklat Gubernur Jateng terpilih dan 35 Bupati Wali Kota terpilih di wilayahnya. Dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di masing-masing daerah.
"Kalau Pemprov Jateng hanya gubernur terpilih Ahmad Luthfi, dan Kota Semarang hanya Wali Kota terpilih," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sumarno, Kamis (13/2).
Terkait berapa nominal yang disiapkan hanya untuk membiayai Ahmad Luthfi mengikuti retret di Magelang, pihaknya menjelaskan sekitar Rp2.750.000 per hari untuk kegiatan glamping di Akmil selama delapan hari.
"Kalau tidak salah, sehari Rp2.750.000. Tinggal dikali 8 hari. Dan provinsi hanya satu orang, Pak Ahmad Luthfi," pungkasnya.
