Ganjar: Nasib pabrik Semen Rembang ditentukan besok

Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan, pertemuan antara sejumlah pihak terkait nasib pabrik PT Semen Indonesia (Tbk) di Rembang, apakah ditutup atau akan tetap beroperasi akan ditentukan Rabu( 14/12) besok. Ganjar telah berkomunikasi dengan Staf Kepresidenan Teten Masduki, terkait pembahasan nasib pabrik semen di beberapa wilayah di Indonesia, tidak hanya pabrik PT. Semen Indonesia di Rembang saja.

"Kemarin saya minta kepada staf kepresidenan dalam ini staf khusus untuk menjadi host-nya mengundang kita semua dan Pak Teten memang hari ini sudah berangkat ke Aceh. Maka tadi saya meminta tidak diundur, kalau diundur sampai Senin kami kelamaan," kata Ganjar Pranowo di Ruang Kerjanya, Lantai 2 Kantor Pemprov Jateng Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (13/12).

Ganjar khawatir, bila pertemuan diundur, maka beberapa instansi terkait yang berkepentingan pabrik semen akan berhalangan hadir yang menurut rencana akan digelar di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta.

"Saya khawatir masih ada instansi kayak kementerian kehutanan lingkungan hidup, BUMN atau pabriknya sendiri untuk membaca-membaca dan mundur. Maka, besok jam 1 (pukul 13.00 WIB) rapat di Kantor Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup (KLHK). Yang diundang tentu Pemprov sebagai tergugat satu, tergugat duanya pabrik, kementerian lingkungan hidup kehutanan sama BUMN antara lain itu," ungkap politisi PDIP ini.

Rapat yang digelar nanti itu akan mengagendakan seluruh kepentingan yang berkaitan dengan pabrik semen yang tersebar di seluruh Indonesia. Termasuk salah satu agendanya adalah membahas masalah gugatan di MA dalam hal ini Pemprov Jateng yang dipimpinya dan manajemen PT. Semen Indonesia di Rembang sebagai tergugat.

"Ya semuanya, waktu KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategi) di sini, itu kan dibaca beda sama publik. Seolah-olah semua ini harus berhenti menunggu KLHS. Padahal KLHS semuanya harus dibuktikan. Tidak hanya cerita yang di Rembang saja. Kalau bicaranya Kendeng maka ini Kendeng yang ke arah Jawa Timur. Maka Jawa Timur juga diundang kemarin. Kan begitu," terang mantan Anggota DPR RI dua periode ini.

Ganjar menjelaskan, jika pembicaraan dan rapat yang melibatkan 7 bupati dan Teten Masduki dianggap oleh aktifitas dan media ditutup-tutupi adalah pembicaraan yang hanya sekedar manajemen atau belanja isu, seputar keberadaan pabrik semen di Indonesia. Tidak hanya di Jawa Tengah atau terkait pabrik PT. Semen Rembang saja.

"Jadi tidak hanya melulu yang ada di sini (pabrik semen Rembang saja). Kan kita semua bicara di sini bicara soal belanja isu. Belum apa-apa kok kemarin," terangnya.

Maka, di saat beberapa aktivis penolak pabrik semen Rembang menggelar demo, Ganjar mengaku kaget. Ganjar menilai para aktivis Jaringan masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) jika salah persepsi dan menafsirkan jika dirinya sudah mengeluarkan ijin lingkungan yang baru paska putusan kasasi MA. Bahkan Ganjar siap untuk membuka rekaman rapat tersebut.

"Saya kaget beberapa aktivis ikut menanyakan menolak bilang lho! Nggak saya ada rekamannya kok, kalau perlu Pak Teten diwawancara sana," bebernya.

Pembahasan rapat nanti di KLHK juga tidak hanya membahas dari segi lingkungan saja. Melainkan juga akan membahas dari segi ekonomi serta sosial terkait dibangunya pabrik semen di beberapa wilayah di Indonesia.

"Kan dari hasil obrolan wartawan juga menyampaikan itu kan kajianya tidak hanya lingkungan tok. Ya sosial, ya ekonomi. Ekonomi kita berbincang, apakah ekonomi investasinya kita batalkan? Rp 5 triliun lho. Apakah ini tidak mengganggu great investasi di Jawa Tengah dan di Indonesia pada umunya? Pelan-pelan lah saya bilang begitu. Ini ekonominya, ada sosial ada ekonomi. Jadi begitulah, maka besok jalan," pungkasnya. (mdk/rnd)