Hasil TPF hilang, Hendardi sebut tata administrasi negara buruk

Merdeka.com - Ketua Setara Institute Hendardi, menyebut ada dua alasan mengapa hingga kini pemerintah terkesan enggan membuka hasil laporan Tim Pencari Fakta (TPF) pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib. Padahal Komisi Informasi Publik (KIP) sudah memerintahkan Kemensesneg untuk membuka laporan akhir TPF kasus Munir.

"Bahwa Kemensesneg tidak mempunyai dokumen tersebut menunjukkan buruknya tata kelola administrasi negara dalam pemerintahan," ujar Hendardi yang juga mantan anggota TPF dalam keterangan persnya, Jumat (14/10).

Menurutnya, bahwa pada 24 Juni 2005, TPF diterima oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi antara lain oleh Yusril Ihza Mahendra, Sudi Silalahi, Andi Mallarangeng untuk menyerahkan laporan akhir. Sesuai mandatnya, TPF telah menyelesaikan tugas dan menyerahkan laporannya kepada pemberi mandat, yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Jika bukan karena administrasi yang buruk, maka patut diduga adanya kesengajaan menghilangkan dokumen tersebut oleh pihak-pihak yang tidak menghendaki penuntasan kasus Munir," ujar Hendardi.

Hilangnya dokumen TPF Munir adalah preseden buruk bagi penegakan HAM di Indonesia. Hal itu karena saat Presiden SBY membentuk TPF dan menghasilkan rekomendasi, hasil kerja itu juga belum mampu mengungkap kebenaran dan melimpahkan keadilan kasus Munir.

Menurut Hendardi, menyelesaikan kasus yang melibatkan unsur negara seperti kasus Munir memerlukan kemauan politik serius dan keberpihakan pada korban dengan cara memastikan rekomendasi hasil TPF ditindaklanjuti.

"Bagi saya, jika SBY berbesar hati, maka sudah semestinya membantu Jokowi dengan menjelaskan di mana dokumen tersebut berada termasuk menjelaskan motivasi apa yang mendorong penghilangan dokumen tersebut. Sebaliknya, dengan kewenangannya, Jokowi sebenarnya amat mampu meminta jajarannya untuk menjelaskan keberadaan laporan akhir TPF tersebut," imbuhnya.