Hasto Bicara Hukum: Siapa yang Mandek Dalam Pergerakan, Maka Indonesia Bisa Amblek
Hal ini agar bisa memperjuangkan hukum yang berkeadilan di dalam rangka supremasi hukum.
PDIP tidak akan pernah berhenti berjuang dalam meningkatkan kualitas hukum.
Hasto Bicara Hukum: Siapa yang Mandek Dalam Pergerakan, Maka Indonesia Bisa Amblek
DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memastikan tidak akan pernah berhenti berjuang dalam meningkatkan kualitas hukum dan demokrasi di Indonesia.
Bahkan, nantinya akan digelar Forum Group Discussion (FGD) untuk merumuskan pembuatan kurikulum soal hukum.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto saat membuka Sekolah Hukum di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Mulanya, Hasto mengingatkan kembali pidato politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP bahwa sebenarnya, semua gagasan para pendidik bangsa, tentang Indonesia merdeka itu sangat luar biasa, bahkan tidak ada duanya.
"Ibu Mega menyebutkan tentang suatu negara paripurna, spiritnya yang menyala, melalui kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dan kata Ibu Mega, spirit inilah yang mengandung tekad kuat, untuk berani meletakkan nasib bangsa, dan tanah air, di tangan kita sendiri," kata Hasto, Jumat (14/6).
Dengan demikian, lanjut Hasto mengutip pidato Megawati, gambaran negara yang paripurna ini, kesemuanya sudah sangat lengkap, utuh, komprehensif, dan visioner. Hasto menambahkan, hal itu yang mendasari politik hukum.
"Karena partai ini kita tidak pernah berhenti, di dalam berjuang, tidak pernah berhenti di dalam pergerakan. Siapa yang mandek dalam pergerakan, maka Indonesia bisa amblek. Karena itulah, kita harus berjuang benar-benar, Besok kita akan melakukan FGD, sudah direncanakan satu bulan yang lalu, untuk memperbaiki kurikulum Sekolah Partai kita," jelasnya.
Politikus asal Yogyakarta ini menjelaskan berbagai persoalan ketika hukum menjadi alat kekuasaan, maka seluruh tiga pilar Partai wajib memahami aspek-aspek politik hukum dari konsepsi negara paripurna. Selain itu, para kader PDIP juga diminta untuk memahami hukum acara, pidana, dan perdata. Hal ini agar bisa memperjuangkan hukum yang berkeadilan di dalam rangka supremasi hukum.
Hasto menyampaikan, nantinya tata kelembagaan, etika, dan moralnya nanti akan disampaikan oleh pemateri advokat senior Gayus Lumbuun.
"Kemudian, bagaimana mekanisme-mekanisme hukum, termasuk pra-peradilan, semua akan diajarkan, sehingga selama satu bulan penuh ini, setiap Jumat, akan menjadi hari untuk mempelajari seluruh aspek tentang hukum yang berkeadilan," pungkasnya.
merdeka.com
