Istana soal Mahkamah Rakyat: Pemerintah Terbuka Terima Kritik Apapun

Dua periode Presiden Jokowi memimpin negeri mendapat sorotan. Munculnya berbagai pelanggaran memunculkan Mahkamah Rakyat Luar Biasa.

Panitia Mahkamah Rakyat Asep Komaruddin menjelaskan, akan digelar sidang dengan 9 hakim untuk membuktikan adanya berbagai pelanggaran.

Demikian disampaikan Asep seperti dikutip dari akun Youtube Jakartanicus, Selasa (25/6).

Menanggapi itu, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menyebut, pemerintah terbuka menerima kritik apapun.

Dia berkata, kritikan menjadi masukan konstruktif untuk memperbaiki pemerintahan.

"Pemerintah terbuka menerima kritik ataupun dukungan terhadap jalannya pemerintahan. Kritik merupakan hal yang lazim dalam negara demokrasi. Kritik dapat menjadi masukan yang konstruktif untuk memperbaiki di semua bidang pemerintahan," kata Ari kepada wartawan, Selasa (25/6).

Ari melanjutkan, di sisi lain Presiden Jokowi dan Pemerintah justru mendapatkan apresiasi, dukungan dan kepercayaan yang positif dari masyarakat sebagaimana hasil survei lembaga-lembaga kredibel.

"Miisalnya Litbang Kompas yang baru saja menunjukkan tingkat kepuasaan pada kinerja Pemerintahan Jokowi mencapai 75,6 persen," ucapnya.

Ari menyebut, dalam demokrasi yang sehat lumrah terjadi perbedaan pandangan, persepsi dan penilaian terhadap kinerja pemerintah.

"Yang penting kita saling menghormati perbedaan pandangan yang ada," pungkasnya.