Kasus MinyaKita Terus Terungkap, Puan Minta Pemerintah Evaluasi Sistem Pengawasan
Puan pun meminta aparat penegak hukum menindak tegas seluruh pihak yang terlibat serta mengusut seluruh rantai distribusi yang memungkinkan praktik curang.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus kecurangan distribusi MinyaKita yang merugikan masyarakat, seperti pengurangan takaran dan peredaran produk palsu. Ia menilai lemahnya pengawasan menjadi penyebab terjadinya praktik ilegal tersebut.
"Kasus pengurangan takaran dan pemalsuan MinyaKita harus menjadi pelajaran agar pengawasan produk pangan semakin ditingkatkan sehingga tidak berujung pada penyalahgunaan yang merugikan rakyat," kata Ketua Puan, Jumat (14/5/2025).
"Jika Pemerintah tidak segera bertindak tegas dan melakukan perbaikan sistem pengawasan, maka kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan pangan akan semakin menurun," lanjutnya.
Puan pun meminta aparat penegak hukum menindak tegas seluruh pihak yang terlibat serta mengusut seluruh rantai distribusi yang memungkinkan praktik kecurangan terjadi.
"Jika hanya pelaku di tingkat bawah yang dijerat, sedangkan pihak yang lebih besar lolos dari tanggung jawab, maka keadilan tidak akan benar-benar ditegakkan. Negara harus memastikan bahwa kesejahteraan dan keadilan rakyat tidak dikorbankan hanya karena lemahnya pengawasan," papar Puan.
Ia menilai kasus pemalsuan MinyaKita yang terungkap di berbagai daerah, termasuk Bogor dan Depok telah menunjukkan bahwa selama ini ada celah dari sisi pengawasan yang bisa dipergunakan oknum tak bertanggungjawab untuk mendapatkan keuntungan.
"Pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap kurang maksimalnya sistem pengawasan yang memungkinkan pelaku memalsukan isi MinyaKita tanpa terdeteksi sejak awal," tutur cucu Bung Karno itu.
Ia juga mengingatkan bahwa MinyaKita adalah program pemerintah untuk menyediakan minyak goreng murah bagi masyarakat, namun dengan adanya manipulasi produk ini dampaknya sangat merugikan rakyat.
"BPOM harus meningkatkan pengawasan dan inspeksi berkala terhadap produk pangan di semua lini produksi dan distribusi, termasuk harus juga dicek merek-merek minyak goreng lainnya. Dan tentunya DPR akan ikut serta mengawasi demi memastikan masyarakat tidak dirugikan lagi," sebut Puan.
Selain itu, ia meminta Kementerian Perdagangan dan Satgas Pangan memperketat sistem pemantauan agar setiap rantai distribusi produk bersubsidi diawasi dengan lebih transparan.
"Sistem pengawasan harus diperkuat untuk mengantisipasi praktik-praktik penipuan yang merugikan masyarakat sebagai konsumen," ujar mantan Menko PMK itu.
